Nilai Aset Sitaan Kasus Korupsi dan Pencucian Uang PT Asabri Capai Rp 14 Triliun

MerahPutih.com - Nilai sementara aset sitaan dalam penyidikan korupsi dan pencucian uang PT Asabri telah mencapai Rp14 triliun. Kejagung menambahkan aset dari penyitaan saham PT TRAM milik Heru Hidayat dengan nilai kurang lebih Rp325 miliar.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah mengungkapkan nilai aset sitaan berasal dari perampasan aset-aset milik sembilan tersangka Asabri.

"Namun, nilai taksiran aset sitaan masih belum setara dengan perhitungan kerugian negara hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp22,78 triliun," ujarnya di Jakarta, Selasa (15/6).

Baca Juga:

Restrukturisasi dan Sita Aset Jadi Andalan Selamatkan Jiwasraya dan Asabri

Febrie mengatakan, nilai aset masih pada angka taksasi (taksiran) sementara karena ada sejumlah aset milik tersangka dalam status blokir untuk disita, tetapi menunggu persetujuan pengadilan agar dapat dirampas negara. Terdata, ada aset tanah milik Benny Tjockro di wilayah Jakarta sekitar 300 hektare.

Selain itu, ada sejumlah aset yang sudah disita tetapi belum selesai perhitungannya, seperti sejumlah aset kandungan tambang nikel milik Heru Hidayat.

Penyidik Kejagung terus memburu aset para tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang (TPPU) di PT Asabri dengan berkonsentrasi pada aset kedua tersangka Benny Tjockrosaputro dan Heru Hidayat.

Penyidik telah melimpahkan berkas tahap II berupa penyerahan tersangka beserta barang bukti tujuh tersangka pada tanggal 28 Mei 2021. Tujuh berkas perkara tersebut, yakni Adam Rachmat Damiri, Sonny Widjaja, Bachtiar Effendi, Hari Setiono, Lukman Purnomosidi, Jimmy Sutopo, dan Ilham W Siregar. Sedangkan dua tersangka lain, yakni Benny Tjockro dan Heru Hidayat sedang dalam proses pemberkasan.

Perbuatan para tersangka diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Asabri. (Foto: Antara)
Asabri. (Foto: Antara)

Pasal sangkaan yang diterapkan terhadap para tersangka, yakni primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk Benny Tjockro, Heru Hidayat, dan Jimmy Sutopo, penyidik menyematkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Selain itu, jaksa penyidik tengah menyidik kemungkinan adanya tersangka lain dari sisi koporasi. (*)

Baca Juga:

Kejagung Periksa Para Broker Terkait Korupsi Asabri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Buntut Mosi Tidak Percaya kepada Anak Buah Anies, DKJ Lapor LBH Jakarta
Indonesia
Buntut Mosi Tidak Percaya kepada Anak Buah Anies, DKJ Lapor LBH Jakarta

Kekesalan DKJ yang dilaporkan ke LBH Jakarta terkait nasib pekerja mereka.

10 Pasien COVID-19 Masih Berjuang untuk Sembuh di RSDC Wisma Atlet
Indonesia
10 Pasien COVID-19 Masih Berjuang untuk Sembuh di RSDC Wisma Atlet

Jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Selasa (3/5) terus menyusut. Kini, jumlah pasien tinggal 10 orang atau berkurang tiga pasien dibanding sehari sebelumnya.

Airlangga Sebut Kebijakan Keamanan Siber untuk Pengembangan Ekonomi Digital Nasional
Indonesia
Airlangga Sebut Kebijakan Keamanan Siber untuk Pengembangan Ekonomi Digital Nasional

Adopsi teknologi digital telah berkembang pesat di masa pandemi COVID-19 dan telah menyebabkan perubahan pada perilaku masyarakat.

Ketua DPRD Minta Dipanggil BK Soal Dugaan Pelanggaran Tatib Rapat Paripurna Formula E
Indonesia
Ketua DPRD Minta Dipanggil BK Soal Dugaan Pelanggaran Tatib Rapat Paripurna Formula E

Prasetyo sendiri tak memahami apa alasan BK DPRD hingga kini belum memintai keterangan dirinya

Pengamat: Sudah Saatnya Peran DPD Diperkuat
Indonesia
Pengamat: Sudah Saatnya Peran DPD Diperkuat

Saat ini adalah momentum yang tepat untuk memperkuat posisi kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

KPK Periksa Eks Plt Sekda DKI Terkait Korupsi Tanah Munjul
Indonesia
KPK Periksa Eks Plt Sekda DKI Terkait Korupsi Tanah Munjul

Perusahaan Adonara Propertindo menjadi penyedia lahan untuk proyek Rumah DP 0 Rupiah

KPK Tahan Bupati Kolaka Timur
Indonesia
KPK Tahan Bupati Kolaka Timur

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung nenahan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kolaka Timur, Anzarullah.

14 Kepala Daerah di NTT Termasuk Gubernur Habis Masa Jabatan di 2022 dan 2023
Indonesia
14 Kepala Daerah di NTT Termasuk Gubernur Habis Masa Jabatan di 2022 dan 2023

UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur detail bulan atau tanggal pelaksanaan pemilihan umum, sebagaimana konstitusi Amerika Serikat.

Pemkot Bogor akan Berhentikan Operasional 147 Angkot
Indonesia
Pemkot Bogor akan Berhentikan Operasional 147 Angkot

“Kerja sama dengan BPTJ Kemenhub. Insya Allah 49 bus siap meluncur di November ini, menggantikan 147 angkot. Konversi angkot menjadi satu bus,” ujar Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto

Donasi Bagi Korban Semeru Lewat Baznas Baru Rp 14 Miliar
Indonesia
Donasi Bagi Korban Semeru Lewat Baznas Baru Rp 14 Miliar

Ada lebih dari 10 ribu warga harus mengungsi akibat letusan erupsi Gunung Semeru, Lumajang Jawa Timur.