Nilai Aset Sitaan Kasus Korupsi dan Pencucian Uang PT Asabri Capai Rp 14 Triliun

MerahPutih.com - Nilai sementara aset sitaan dalam penyidikan korupsi dan pencucian uang PT Asabri telah mencapai Rp14 triliun. Kejagung menambahkan aset dari penyitaan saham PT TRAM milik Heru Hidayat dengan nilai kurang lebih Rp325 miliar.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah mengungkapkan nilai aset sitaan berasal dari perampasan aset-aset milik sembilan tersangka Asabri.

"Namun, nilai taksiran aset sitaan masih belum setara dengan perhitungan kerugian negara hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp22,78 triliun," ujarnya di Jakarta, Selasa (15/6).

Baca Juga:

Restrukturisasi dan Sita Aset Jadi Andalan Selamatkan Jiwasraya dan Asabri

Febrie mengatakan, nilai aset masih pada angka taksasi (taksiran) sementara karena ada sejumlah aset milik tersangka dalam status blokir untuk disita, tetapi menunggu persetujuan pengadilan agar dapat dirampas negara. Terdata, ada aset tanah milik Benny Tjockro di wilayah Jakarta sekitar 300 hektare.

Selain itu, ada sejumlah aset yang sudah disita tetapi belum selesai perhitungannya, seperti sejumlah aset kandungan tambang nikel milik Heru Hidayat.

Penyidik Kejagung terus memburu aset para tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang (TPPU) di PT Asabri dengan berkonsentrasi pada aset kedua tersangka Benny Tjockrosaputro dan Heru Hidayat.

Penyidik telah melimpahkan berkas tahap II berupa penyerahan tersangka beserta barang bukti tujuh tersangka pada tanggal 28 Mei 2021. Tujuh berkas perkara tersebut, yakni Adam Rachmat Damiri, Sonny Widjaja, Bachtiar Effendi, Hari Setiono, Lukman Purnomosidi, Jimmy Sutopo, dan Ilham W Siregar. Sedangkan dua tersangka lain, yakni Benny Tjockro dan Heru Hidayat sedang dalam proses pemberkasan.

Perbuatan para tersangka diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Asabri. (Foto: Antara)
Asabri. (Foto: Antara)

Pasal sangkaan yang diterapkan terhadap para tersangka, yakni primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk Benny Tjockro, Heru Hidayat, dan Jimmy Sutopo, penyidik menyematkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Selain itu, jaksa penyidik tengah menyidik kemungkinan adanya tersangka lain dari sisi koporasi. (*)

Baca Juga:

Kejagung Periksa Para Broker Terkait Korupsi Asabri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
ICW Tagih Janji KPK Tangkap Harun Masiku
Indonesia
ICW Tagih Janji KPK Tangkap Harun Masiku

ICW kembali mendesak KPK segera menangkap tersangka kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Harun Masiku.

BMKG Sebut Kawasan Kalimantan dan Papua Berpotensi Terjadi Banjir
Indonesia
BMKG Sebut Kawasan Kalimantan dan Papua Berpotensi Terjadi Banjir

Pada periode April Dasarian II (11-20 April 2021) ini, beberapa wilayah perlu mewaspadai banjir karena mengalami hujan kategori tinggi di atas 150 mm/dasarian.

Rizieq Belum Diperiksa Terkait Pasal yang Dituduhkan Kepadanya
Indonesia
Rizieq Belum Diperiksa Terkait Pasal yang Dituduhkan Kepadanya

Munarman pun memastikan hasil tes cepat antigen non reaktif milik Rizieq di Polda Metro Jaya

Sidang Perdana, Emak-Emak Pendukung Rizieq Geruduk PN Jaktim
Indonesia
Sidang Perdana, Emak-Emak Pendukung Rizieq Geruduk PN Jaktim

Simpatisan yang didominasi emak-emak itu ingin mengikuti jalannya sidang perdana yang menjerat pentolan eks FPI itu.

Pendukung Rizieq Ancam Kerahkan Massa, Polri Tegaskan Negara Tak Boleh Kalah
Indonesia
Pendukung Rizieq Ancam Kerahkan Massa, Polri Tegaskan Negara Tak Boleh Kalah

Polisi rencananya akan mendalami dugaan tindak pidana Pasal 93 UU nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

DPD Minta Pemerintah Waspadai Ekses Kesenjangan Sosial-Ekonomi RI
Indonesia
DPD Minta Pemerintah Waspadai Ekses Kesenjangan Sosial-Ekonomi RI

impinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin, meminta pemerintah untuk mewaspadai dampak buruk kesenjangan sosial-ekonomi RI yang kian melebar di tengah pandemik COVID-19.

Kemenaker Gagalkan Pengiriman 11 Calon Pekerja Migran Nonprosedural ke Timteng
Indonesia
Kemenaker Gagalkan Pengiriman 11 Calon Pekerja Migran Nonprosedural ke Timteng

11 CPMI yang akan dikirim ini tidak dilengkapi dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan

Ini Tugas Berat Calon Kapolri Pengganti Idham Azis
Indonesia
Ini Tugas Berat Calon Kapolri Pengganti Idham Azis

Calon Kapolri harus figur yang mampu menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

BMKG Wanti-wanti 17 Daerah Berpotensi Alami Banjir Bandang
Indonesia
BMKG Wanti-wanti 17 Daerah Berpotensi Alami Banjir Bandang

Ada satu daerah yang berstatus siaga, dan 16 lainnya waspada terkait dampak banjir bandang akibat hujan lebat.

Siti Nur Azizah Fokus Isu Lingkungan Hidup dan Pembenahan Birokrasi Tangsel
Indonesia
Siti Nur Azizah Fokus Isu Lingkungan Hidup dan Pembenahan Birokrasi Tangsel

Calon Wali Kota Tangsel Siti Nur Azizah menastikan bakal fokus memberikan sejumlah program bagi keluarga di wilayah Tangsel.