Mudik Dilarang, Kendaraan Pribadi Masuk Jateng Harus Kantongi Surat Izin Jalan Kepala Dishub Jawa Tengah, Satriyo Hidayat. (MP/Ismail)

MerahPutih.Com - Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Tengah megeluarkan kebijakan berupa pemberlakuan surat izin jalan bagi setiap kendaraan pribadi dan angkutan umum yang masuk wilayah Jawa Tengah mulai Jumat (24/4). Kebijakan tersebut diambil setelah Presiden Jokowi keluarkan kebijakan larangan mudik.

"Kami memperketat semua pintu masuk ke wilayah Jawa Tengah khusuanya dari arah Jakarta dan Jawa Barat. Semua kendaraan sekarang tidak bisa masuk mudah ke wilayah Jawa Tengah," ujar Kepala Dishub Jawa Tengah, Satriyo Hidayat, Jumat (24/4).

Baca Juga:

Presiden Jokowi Pastikan Pembahasan Omnibus Law Ditunda

Satriyo mengatakan semua kendaraan yang masuk wilayah Jawa Tengah harus dilengkapi dengan surat izin jalan dari gugus tugas masing daerah kabupaten/kota. Kalau tidak membawa surat izin jalan tidak bisa masuk wilayah Jawa Tengah adapun itu alasannya.

Suasana pemudik di Terminal Tirtonadi Solo
Petugas Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah mengecek bus yang datang untuk memastikan tidak ada pemudik yang masuk, Jumat (24/4). (MP/Ismail)

"Ya ini semua sebagai tindak lanjut larangan mudik untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran virus Corona dari daerah zona merah ke wilayah Jawa Tengah," kata dia.

Ia mengatakan untuk kendaraan truk bermuatan logistik, sembako, dan BBM tetap diperbolehkan lewat dengan dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur. Dishub Jawa Tengah tidak segan menindak kendaraan yang nekat masuk Jawa Tengah tanpa membawa surat izin jalan.

"Kalau nekat kami minta untuk kembali memutar balik. Kebijakan tersebut berlaku 24 April 2020 hingga 7 Mei 2020," kata dia.

Dishub Jawa Tengah, lanjut dia, akan mengandeng kepolisian untuk menjaga pintu masuk wilayah Jawa Tengah, yakni di Terminal Truk Losari Brebes, Gerbang Tol Pejagan, Terminal Bus Kota Tegal, Lapangan Wanareja, dan Gerbang Tol Pungkruk.

Baca Juga:

Hari Pertama Perpanjangan PSBB: Kasus Positif COVID-19 3.605 Orang dan Meninggal 331 Jiwa

"Kalau nanti wilayah Surabaya juga diberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kami juga akan jaga perbatasan wilayah Jawa Tengah-Jawa Timur, diantaranya, Sarang (Rembang), Cepu (Blora), dan Solo," pungkasnya.(*)

Berita ini ditulis berdasarkan laporan Ismail, reporter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Jawa Tengah.

Baca Juga:

DPR Awasi Perppu Corona Agar Tidak Terjadi Penyelewengan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tim Labfor Polri Telusuri Pemantik Api di Gedung Kejagung
Indonesia
Tim Labfor Polri Telusuri Pemantik Api di Gedung Kejagung

"Ini untuk bisa diidentifikasi apakah penyebab dari kebakaran ini yang akan dipelajari oleh tim," katanya.

Fatwa MUI Soal Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban
Indonesia
Fatwa MUI Soal Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban

Pendistribusian daging kuban pun juga harus dilakukan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan

Demokrat Berpotensi Jadi Partai Kecil
Indonesia
Demokrat Berpotensi Jadi Partai Kecil

Apabila hasil KLB itu ditolak oleh Kemenkum HAM maka mereka ada dua pilihan

Sarana Jaya Janji Kembalikan Uang Rp200 Miliar Permintaan DPRD
Indonesia
Sarana Jaya Janji Kembalikan Uang Rp200 Miliar Permintaan DPRD

Komisi B DPRD DKI mendesak Plt Dirut Pembangunan Sarana Jaya Indra Sukmono Arharrys untuk mengembalikan uang Rp200 miliar dari penganggaran pengadaan lahan Rumah RP 0 Rupiah di Muncul.

Jaksa Agung Tegaskan RUU Kejaksaan Usulan Baleg DPR
Indonesia
Jaksa Agung Tegaskan RUU Kejaksaan Usulan Baleg DPR

Setidaknya ada enam urgensi sehingga diperlukan perubahan UU Kejaksaan

Jawa Timur Jadi Provinsi dengan Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Tertinggi
Indonesia
Jawa Timur Jadi Provinsi dengan Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Tertinggi

Untuk mendisiplinkan masyarakat dalam berlalu-lintas, Polisi menggelar Operasi Patuh 2020

 Makin Ketat, Naik Pesawat dari Bandara Soetta Harus Lewati 4 Pos Pemeriksaan
Indonesia
Makin Ketat, Naik Pesawat dari Bandara Soetta Harus Lewati 4 Pos Pemeriksaan

Selain itu, lanjut Muhammad Awaluddin, saat ini juga sudah diterapkan kebijakan baru dalam memproses keberangkatan, dimana calon penumpang harus melalui 4 pos pemeriksaan (checkpoint) sebelum naik pesawat.

Polri Tangani 75 Kasus Perkara Pilkada 2020, Mayoritas Pidana Politik Uang
Indonesia
Polri Tangani 75 Kasus Perkara Pilkada 2020, Mayoritas Pidana Politik Uang

Polri menangani puluhan kasus dugaan tindak pidana pemilu terkait dengan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 terhitung hingga 10 November 2020.

Plafon KUR Tanpa Jaminan Naik Jadi Rp100 Juta
Indonesia
Plafon KUR Tanpa Jaminan Naik Jadi Rp100 Juta

Sebelumnya, pemerintah menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi 6 persen per tahun, dari semula 7 persen.

Komisi III DPR Setujui 7 Calon Anggota KY
Indonesia
Komisi III DPR Setujui 7 Calon Anggota KY

Hasil pemberian persetujuan tersebut akan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI dalam waktu dekat untuk diambil keputusan di Tingkat II.