DPR Awasi Perppu Corona Agar Tidak Terjadi Penyelewengan Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto menilai keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 sudah tepat untuk menghadapi dampak pandemi COVID-19.

Menurut Dito, perppu tersebut sebagai landasan hukum bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan langkah-langkah extraordinary di bidang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan akibat terjadinya krisis kesehatan dan krisis kemanusiaan.

Baca Juga:

Legislator PKS Minta Pemerintah Fasilitasi UMKM Produsen APD

"Ini agar krisis yang terjadi tidak merambah kepada krisis keuangan," ujar Dito dalam keterangan persnya kepada wartawan, Jumat (24/4).

Dito menjelaskan Komisi XI DPR yang membidangi Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Perbankan nantinya akan melaksanakan pengawasan terkait pelaksanaan dari Perppu No.1/2020 tersebut.

Ketua Komisi XI DPR Gito Ganinduto
Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto (Foto: antaranews)

"Ke depan, kami (Komisi XI DPR) akan mengawal jalannya pelaksanaan kewenangan yang diberikan Perppu 1/2020 kepada Mitra Kerja Komisi XI DPR RI antara lain dibidang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan," jelasnya.

Selain itu, fungsi Komisi XI DPR ke depan terhadap implementasi Perppu No 1/2020, dapat mendukung dan menguatkan langkah-langkah strategis dan extraordinary pemerintah dalam menangani COVID-19. Sekaligus menyelamatkan perekonomian dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Menurutnya, Perppu tersebut sebagai landasan hukum menetapkan kebijakan di bidang keuangan selama pandemi Covid-19.

Dito menuturkan, landasan hukum tersebut diperlukan agar krisis yang terjadi tidak merambah kepada krisis keuangan.

Ia menegaskan, wakil rakyat di Komisi XI yang memiliki ruang lingkup keuangan, perencanaan pembangunan nasional, dan perbankan akan mengawasi tugas pemerintah untuk melaksanakan perppu tersebut.

"Kami akan mengawasi tugas-tugas dari mitra kerja Komisi XI DPR RI sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang termuat di dalam Perppu 1/2020," kata Dito.

Politikus Partai Golkar berharap, dalam implementasinya, Perppu 1/2020 dapat mendukung dan menguatkan langkah-langkah strategis pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19.

Sekaligus menyelamatkan perekonomian dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Baca Juga:

Kesadaran Bersama Menyikapi Penyebaran COVID-19

"Dalam implementasi perppu ini, walaupun dalam kondisi luar biasa karena pandemi Covid-19, kami meminta agar pemerintah tetap mengedepankan good governance, itikad baik serta tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya," ujarnya.

Selain Golkar, Dito mengklaim ada fraksi yang mendukung pemerintah menerbitkan Perppu 1/2020.

Yakni, Fraksi Partai Nasdem di DPR. Ketua Fraksi Partai Nasdem Ahmad Ali menilai yang perlu dikhawatirkan bukanlah keberadaan Perppu tersebut, melainkan kondisi bangsa Indonesia saat ini.(Knu)

Baca Juga:

Hati-Hati, Ancaman Pidana Menanti Penyeleweng Dana Bansos

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Konfirmasi Aliran Duit Dari Dua Sespri Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Konfirmasi Aliran Duit Dari Dua Sespri Edhy Prabowo

KPK telah menetapkan Edhy sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari perusahaan-perusahaan yang mendapat penetapan izin ekspor benih lobster.

Elektabilitas Achmad Purnomo Kalah dari Gibran, Ketua DPC PDIP Cuek
Indonesia
Elektabilitas Achmad Purnomo Kalah dari Gibran, Ketua DPC PDIP Cuek

Menanggapi hasil survei tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo enggan berkomentar

Amerika Berikan 500 Ventilator Bagi Indonesia
Indonesia
Amerika Berikan 500 Ventilator Bagi Indonesia

Bantuan ini, merupakan bagian dari komitmen bantuan darurat AS untuk mendukung Indonesia dalam berjuang melawan COVID-19, yang nilainya secara total sekitar 11 juta dolar AS.

Peredaran Narkoba Selama Pandemi COVID-19 Melonjak 120 Persen
Indonesia
Peredaran Narkoba Selama Pandemi COVID-19 Melonjak 120 Persen

Para pengedar dan bandar narkoba memanfatakan situasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk beraksi.

KPA Bakal Gugat Omnibus Law Cipta Kerja ke MK
Indonesia
KPA Bakal Gugat Omnibus Law Cipta Kerja ke MK

KPA bakal mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Spanyol Lockdown Kota Madrid
Dunia
Spanyol Lockdown Kota Madrid

Pemerintah Spanyol pada Rabu (30/9) mengumumkan pembatasan baru terkait virus corona.

Positif COVID-19, Wali Kota Bandung Oded Danial Bertugas Secara Daring
Indonesia
Positif COVID-19, Wali Kota Bandung Oded Danial Bertugas Secara Daring

Oded menyatakan dirinya bakal tetap bertugas secara daring dibantu Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana serta Sekretaris Daerah Ema Sumarna dan seluruh jajaran aparatur sipil negara.

 Dua Bandara Yogyakarta Kembali Dibuka, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Penumpang
Indonesia
Dua Bandara Yogyakarta Kembali Dibuka, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Penumpang

"Semua syarat-syarat tersebut akan dicek oleh petugas sebelum masuk ke dalam pesawat. Jika tidak membawa maka para calon penumpang dilarang terbang," tegas Pandu.

Listyo Sigit Diminta Konsisten Hapus Penilangan di Jalan
Indonesia
Listyo Sigit Diminta Konsisten Hapus Penilangan di Jalan

Lalu lintas adalah potret budaya dan peradaban serta modrenitas sebuah bangsa

Aturan Layanan Radiologi Bikin Resah Dokter Gigi
Indonesia
Aturan Layanan Radiologi Bikin Resah Dokter Gigi

Dokter gigi atau dokter gigi spesialis pada saat menegakkan diagnosis maupun melakukan tindakan, membutuhkan pelayanan radiologi.