DPR Awasi Perppu Corona Agar Tidak Terjadi Penyelewengan Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto menilai keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 sudah tepat untuk menghadapi dampak pandemi COVID-19.

Menurut Dito, perppu tersebut sebagai landasan hukum bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan langkah-langkah extraordinary di bidang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan akibat terjadinya krisis kesehatan dan krisis kemanusiaan.

Baca Juga:

Legislator PKS Minta Pemerintah Fasilitasi UMKM Produsen APD

"Ini agar krisis yang terjadi tidak merambah kepada krisis keuangan," ujar Dito dalam keterangan persnya kepada wartawan, Jumat (24/4).

Dito menjelaskan Komisi XI DPR yang membidangi Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Perbankan nantinya akan melaksanakan pengawasan terkait pelaksanaan dari Perppu No.1/2020 tersebut.

Ketua Komisi XI DPR Gito Ganinduto
Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto (Foto: antaranews)

"Ke depan, kami (Komisi XI DPR) akan mengawal jalannya pelaksanaan kewenangan yang diberikan Perppu 1/2020 kepada Mitra Kerja Komisi XI DPR RI antara lain dibidang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan," jelasnya.

Selain itu, fungsi Komisi XI DPR ke depan terhadap implementasi Perppu No 1/2020, dapat mendukung dan menguatkan langkah-langkah strategis dan extraordinary pemerintah dalam menangani COVID-19. Sekaligus menyelamatkan perekonomian dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Menurutnya, Perppu tersebut sebagai landasan hukum menetapkan kebijakan di bidang keuangan selama pandemi Covid-19.

Dito menuturkan, landasan hukum tersebut diperlukan agar krisis yang terjadi tidak merambah kepada krisis keuangan.

Ia menegaskan, wakil rakyat di Komisi XI yang memiliki ruang lingkup keuangan, perencanaan pembangunan nasional, dan perbankan akan mengawasi tugas pemerintah untuk melaksanakan perppu tersebut.

"Kami akan mengawasi tugas-tugas dari mitra kerja Komisi XI DPR RI sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang termuat di dalam Perppu 1/2020," kata Dito.

Politikus Partai Golkar berharap, dalam implementasinya, Perppu 1/2020 dapat mendukung dan menguatkan langkah-langkah strategis pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19.

Sekaligus menyelamatkan perekonomian dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Baca Juga:

Kesadaran Bersama Menyikapi Penyebaran COVID-19

"Dalam implementasi perppu ini, walaupun dalam kondisi luar biasa karena pandemi Covid-19, kami meminta agar pemerintah tetap mengedepankan good governance, itikad baik serta tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya," ujarnya.

Selain Golkar, Dito mengklaim ada fraksi yang mendukung pemerintah menerbitkan Perppu 1/2020.

Yakni, Fraksi Partai Nasdem di DPR. Ketua Fraksi Partai Nasdem Ahmad Ali menilai yang perlu dikhawatirkan bukanlah keberadaan Perppu tersebut, melainkan kondisi bangsa Indonesia saat ini.(Knu)

Baca Juga:

Hati-Hati, Ancaman Pidana Menanti Penyeleweng Dana Bansos

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pertamina Kasih Cashback 50 Persen BBM Buat Ojol, Tapi Ada Syaratnya!
Indonesia
Pertamina Kasih Cashback 50 Persen BBM Buat Ojol, Tapi Ada Syaratnya!

Program Berbagi #berkahdirumah ini memberikan cashback dengan maksimal nilai Rp15.000 per hari yang bisa didapatkan oleh 10.000 pengemudi ojol setiap harinya.

Polri: Diserang Teroris Risiko Jadi Polisi
Indonesia
Polri: Diserang Teroris Risiko Jadi Polisi

12 Maret lalu polisi menangkap seorang terduga teroris bernama Husain Alkas Abu Hamzah di sekitar Sibolga

Langkah Anies Pulihkan UMKM Jakarta
Indonesia
Langkah Anies Pulihkan UMKM Jakarta

Pemulihan sektor usaha mikro menjadi prioritas Pemprov DKI Jakarta. Sehingga Pemprov DKI Jakarta memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha mikro untuk berkembang.

UU Ciptaker Tuai Polemik, Pemerintah, DPR dan Buruh Diminta Bermusyawarah
Indonesia
UU Ciptaker Tuai Polemik, Pemerintah, DPR dan Buruh Diminta Bermusyawarah

"Maka kata kuncinya adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Mencari jalan tengah untuk mencapai kompromi," terang Karyono

Wagub DKI Akui di Masa Pandemi Penanganan Banjir Lebih Berat
Indonesia
Wagub DKI Akui di Masa Pandemi Penanganan Banjir Lebih Berat

“Jadi, di masa pandemi ini tugas kita lebih berat lagi ya," kata Riza

DPRD Jakarta Lakukan Revisi Perda Tata Ruang Demi Reklamasi Ancol
Indonesia
DPRD Jakarta Lakukan Revisi Perda Tata Ruang Demi Reklamasi Ancol

Proses revisi Perda RDTR di Dewan Kebon Sirih bakal menjadi payung hukum membangun perlusan Ancol 155 Ha tersebut.

Bongkar Suap Proyek BHS, KPK Korek Direktur Pelayanan dan Fasilitas Angkasa Pura II
Indonesia
Bongkar Suap Proyek BHS, KPK Korek Direktur Pelayanan dan Fasilitas Angkasa Pura II

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DMP (Direktur PT INTI, Darman Mappangara),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah

JIC dan Pengusaha Peduli NKRI Berikan 42 Ribu Paket Sembako ke Pengemudi Ojol
Indonesia
JIC dan Pengusaha Peduli NKRI Berikan 42 Ribu Paket Sembako ke Pengemudi Ojol

Kaesang Pengarep mengatakan bahwa pemberian sembako ini memang sengaja menyasar pengemudi ojek online.

Daerah Bakal Terbebani Status PSBB Berdasarkan Uji PCR
Indonesia
Daerah Bakal Terbebani Status PSBB Berdasarkan Uji PCR

Harus dipercepat bantuan alat alat itu

Industri Animasi Tanah Air Mulai Dilirik Internasional
Indonesia
Industri Animasi Tanah Air Mulai Dilirik Internasional

Banyak studio lokal yang sudah berkolaborasi dengan beberapa negara di ASEAN dan Eropa.