MPR Ingatkan Pemerintah Beri Santunan ke Keluarga KPPS yang Meninggal
                Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. (ANTARA/HO-Dok Bamsoet)
MerahPutih.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengingatkan pemerintah atau pihak penyelenggara pemilihan umum (pemilu) untuk memberikan kompensasi atau santunan layak kepada keluarga petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Adapun sejumlah petugas KPPS di berbagai daerah dilaporkan meninggal dunia, yang diduga akibat kelelahan saat melakukan tugasnya hingga hari pencoblosan Pemilu 2024, Rabu 14 Februari kemarin.
Baca Juga:
"Saya menyampaikan dukacita yang mendalam atas gugurnya sejumlah petugas kpps saat bertugas mengawal pemilu," kata Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (15/2).
Ke depan, MPR meminta pemerintah dan pihak penyelenggara pemilu untuk melakukan upaya antisipasi agar tingkat kematian tak meningkat sesudah hari penyelenggaraan pemilu, salah satunya dengan tetap menyiapkan posko kesehatan berisikan tim medis siaga pemilu.
Dengan begitu, diharapkan apabila ada petugas KPPS yang mengalami kelelahan atau mengalami gangguan kesehatan pasca bertugas dapat segera diberikan penanganan oleh tim medis sedini dan seoptimal mungkin.
Baca Juga:
Jatuh Pingsan, Nyawa Ketua KPPS di Jakarta Utara Tidak Tertolong
MPR turut meminta pemerintah bersama pihak penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar dapat membuka posko aduan bagi keluarga petugas KPPS dan aparat perlindungan masyarakat (linmas) yang belum memperoleh haknya seperti upah ataupun jaminan kesehatan.
"Posko aduan tersebut termasuk juga ditujukan bagi anggota keluarga petugas yang meninggal dunia namun belum mendapat kompensasi," tutur Bamsoet, sapaan akrab Ketua MPR itu. (*)
Baca Juga:
Petugas KPPS Berusia 34 Tahun di Klaten Meninggal Akibat Kelelahan
Bagikan
Wisnu Cipto
Berita Terkait
Presiden RI ke-2 Soeharto Diusulkan Dapat Gelar Pahlwan, MPR: Harusnya Tidak Lagi Menimbulkan Problem
                      Forum Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 Bahas RUU Pengelolaan Perubahan Iklim
                      Badan Pengkajian Kupas Fungsi Kebangsaan MPR RI Melalui Jati Diri Bangsa
                      Ketua MPR dan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tinjau Renovasi Mess MPR yang Dibakar Massa, Salah Satu Bangunan Heritage Bandung
                      MPR Desak Audit Ponpes Al Khoziny Sebelum Dibangun Ulang Pakai APBN
                      MPR Dorong RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, Minta Aktivis Lingkungan Kolaborasi di ICCF 2025
                      MPR dan BPK Bahas Tuntutan Soal Transparansi Keuangan Negara
                      Pemimpin MPR Sebut Pertemuan Prabowo dan Jokowi untuk Kemaslahatan Rakyat, bukan Kepentingan Politik
                      MPR Sebut Kasus Keracunan Massal Bikin Program MBG Jadi tak Sesuai Tujuannya
                      Pimpinan MPR Dukung Penerapan Kebijakan Satu Orang Satu Akun Media Sosial