Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengingatkan pemerintah atau pihak penyelenggara pemilihan umum (pemilu) untuk memberikan kompensasi atau santunan layak kepada keluarga petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Adapun sejumlah petugas KPPS di berbagai daerah dilaporkan meninggal dunia, yang diduga akibat kelelahan saat melakukan tugasnya hingga hari pencoblosan Pemilu 2024, Rabu 14 Februari kemarin.
Baca Juga:
"Saya menyampaikan dukacita yang mendalam atas gugurnya sejumlah petugas kpps saat bertugas mengawal pemilu," kata Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (15/2).
Ke depan, MPR meminta pemerintah dan pihak penyelenggara pemilu untuk melakukan upaya antisipasi agar tingkat kematian tak meningkat sesudah hari penyelenggaraan pemilu, salah satunya dengan tetap menyiapkan posko kesehatan berisikan tim medis siaga pemilu.
Dengan begitu, diharapkan apabila ada petugas KPPS yang mengalami kelelahan atau mengalami gangguan kesehatan pasca bertugas dapat segera diberikan penanganan oleh tim medis sedini dan seoptimal mungkin.
Baca Juga:
Jatuh Pingsan, Nyawa Ketua KPPS di Jakarta Utara Tidak Tertolong
MPR turut meminta pemerintah bersama pihak penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar dapat membuka posko aduan bagi keluarga petugas KPPS dan aparat perlindungan masyarakat (linmas) yang belum memperoleh haknya seperti upah ataupun jaminan kesehatan.
"Posko aduan tersebut termasuk juga ditujukan bagi anggota keluarga petugas yang meninggal dunia namun belum mendapat kompensasi," tutur Bamsoet, sapaan akrab Ketua MPR itu. (*)
Baca Juga:
Petugas KPPS Berusia 34 Tahun di Klaten Meninggal Akibat Kelelahan
