MK: Penanganan UU Ciptaker Tak Terpengaruh Pernyataan Jokowi Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono. (ANTARA / Maria Rosari

MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan penanganan permohonan gugatan Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) tak terpengaruh oleh kekuasaan. Termasuk pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri Laporan Tahunan MK Tahun 2019 pada 28 Januari 2020 yang meminta MK mendukung omnibus UU Ciptaker.

Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK Fajar Laksono mengatakan, pernyataan Jokowi tersebut merupakan pernyataan politik yang tidak bisa dihindari MK. Namun, Fajar memastikan MK tidak terlibat dalam dukung mendukung suatu UU.

Baca Juga:

Mendagri Klaim UU Cipta Kerja Pangkas Prosedur Izin Usaha

"Sebagai pernyataan politik ya itu tak bisa dihindarkan. Tapi, semua tahulah, MK tak terlibat dalam dukung mendukung suatu UU atas nama kewenangan yang dimiliki. Dan, saya meyakini, MK tak pernah menyampaikan pendapat atau pernyataan soal dukung mendukung UU," kata Fajar saat dikonfirmasi, Kamis (8/9).

Fajar memastikan, peristiwa apapun tidak akan mempengaruhi kejernihan berpikir Majelis Hakim Konstitusi. MK, kata dia, akan tetap menangani gugatan terkait UU Ciptaker berdasarkan Undang-undang Dasar.

Jubir MK Fajar Laksono
Jubir MK Fajar Laksono

Fajar pun meminta masyarakat untuk turut memantau proses penanganan perkara agar berjalan sesuai koridor ketentuan peraturan perundang-undangan

"Insya Allah. Untuk itu, silakan publik ikut mengawal dan memonitor setiap persidangan dan perkembangan penanganan perkara," ujarnya.

Baca Juga:

Tito Janji Libatkan Kepala Daerah Bikin Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Fajar menegaskan, MK siap menerima dan memproses setiap permohonan yang diajukan terkait UU Ciptaker. Penanganan setiap gugatan UU Ciptaker akan diperlakukan sebagaimana pengujian UU lainnya.

"Kalau permohonan nanti diajukan, ya biasa aja. MK akan perlakukan sebagaimana hukum acara yg berlaku. Sejauh ini tidak ada persiapan-persiapan yang bersifat khusus. MK memastikan selalu siap menerima dan memroses permohonan PUU (pengujian undang-undang)," tutup dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Pasien Positif Corona di RSUD Moewardi Solo Tambah Satu Orang, Berstatus PDP Jadi 20 Orang
Indonesia
Pasien Positif Corona di RSUD Moewardi Solo Tambah Satu Orang, Berstatus PDP Jadi 20 Orang

Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, Siti Wahyuningsih, mengatakan hasil tracking terbaru jumlah ODP covid-19 di Solo bertambah 20 orang. Dengan demikian total keseluruhan ODP di Solo ada sebanyak 82 orang.

184 Negara Ikut Program Biayai Vaksin COVID-19
Dunia
184 Negara Ikut Program Biayai Vaksin COVID-19

Di Indonesia, Presiden Joko Widodo pada 5 Oktober 2020 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi.

Sekitar 25 Juta Orang Indonesia Mengidap Penyakit Autoimun
Indonesia
Sekitar 25 Juta Orang Indonesia Mengidap Penyakit Autoimun

Penyakit Autoimun menduduki peringkat ketiga penyakit mematikan di dunia. Bahkan, di Indonesia penderita Autoimun antara 5 sampai 10 persen.

Akui Pakai Ganja, Dwi Sasono: Saya Bukan Pengedar
Indonesia
Akui Pakai Ganja, Dwi Sasono: Saya Bukan Pengedar

"Betul saya pemakai, saya ketergantungan, saya salah, saya," jelas Dwi

KPK Sita Dokumen Penting dan HP dari Kantor Hukum Adik Ipar Nurhadi
Indonesia
KPK Sita Dokumen Penting dan HP dari Kantor Hukum Adik Ipar Nurhadi

KPK juga menyita alat komunikasi berupa telepon genggam dari kantor hukum milik adik istri dari eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, Tin Zuraida.

Curhat Gilang Pradipta yang Gagal Masuk Sekolah Negeri karena Kalah Selisih Umur dengan Temannya
Indonesia
Curhat Gilang Pradipta yang Gagal Masuk Sekolah Negeri karena Kalah Selisih Umur dengan Temannya

"Saya bingung aja, temen yang umurnya di bawah saya dapet negeri tapi saya engga," kata Gilang

Update COVID-19 DKI Jakarta, Rabu (7/10): 107.229 Positif, 95.876 Orang Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 DKI Jakarta, Rabu (7/10): 107.229 Positif, 95.876 Orang Sembuh

Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta turun sebanyak 51 kasus

Jalani Program Deradikalisasi, Eks Napi Terorisme Kini Sukses Jadi Pengusaha Kuliner hingga Perkebunan
Indonesia
Jalani Program Deradikalisasi, Eks Napi Terorisme Kini Sukses Jadi Pengusaha Kuliner hingga Perkebunan

Boy Rafli Amar melakukan monitoring program deradikalisasi di satu mitra Deradikalisasi BNPT Produksi "Calyna Candy" milik eks napi terorisme.

KPK Dalami Temuan BPK Soal Aliran Duit APBN ke Rekening Pribadi Pejabat Kementerian
Indonesia
KPK Dalami Temuan BPK Soal Aliran Duit APBN ke Rekening Pribadi Pejabat Kementerian

"KPK akan dalami apakah adakah indikasi pidana atau kesalahan administrasi kalau memang administrasi perlu diperbaiiki," kata Ghufron

Korlantas Jawab Keraguan Masyarakat Operasi Patuh Tak Punya Power
Indonesia
Korlantas Jawab Keraguan Masyarakat Operasi Patuh Tak Punya Power

Operasi Patuh yang digelar mulai 23 Juli sampai 6 Agustus 2020