Menaker: PPKM Darurat Jangan Jadi Kesempatan Perusahaan PHK Pegawai Sejumlah pekerja beraktivitas di perkantoran kawasan Kuningan, JakartaANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.

MerahPutih.com - Kebijakan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dianggap menggangu perekonomian lantaran adanya pembatasan dan penutupan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan kepada semua pihak agar PPKM Darurat ini tidak dimanfaatkan untuk memperburuk atau menambah masalah ketenagakerjaan.

Baca Juga

103 Perusahaan di Jakarta Disegel karena Langgar PPKM Darurat

"Semua pihak harus mengupayakan agar dalam situasi ini tidak terjadi pemutusan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh," kata Ida dalam siaran pers, di Jakarta, Rabu (7/7).

Alumnus IAIN Sunan Ampel ini pun meminta kepada pengusaha maupun pekerja memahami situasi saat ini dengan bijaksana.

"Solusi yang terbaik adalah selalu mengedepankan dialog bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh maupun serikat pekerja/serikat buruh," kata Ida.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Foto: Biro Humas Kemnaker

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, selain dialog bipartit di perusahaan, dialog di tingkat tripartit juga menjadi penting.

Berkaitan hal ini, mengingat karakteristik daerah berbeda-beda, Ida Fauziyah mengimbau agar dalam mencari solusi konkrit untuk kondisi ketenagakerjaan di daerah masing-masing.

Pemerintah daerah perlu melakukan inisiasi dialog secara tripartit baik melalui kelembagaan (lembaga kerja sama tripartit) maupun dialog dalam bentuk lainnya.

"Dialog yang dilandasi saling percaya dan pikiran yang positif adalah cara ampuh untuk menyelesaikan persoalan," tutup Ida. (Knu)

Baca Juga

Anak Buah Anies Beberkan 3 Pelanggaran PT Equity Life Indonesia saat PPKM Darurat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Bisa Umumkan Reshuffle Kabinet Pagi Atau Siang Hari
Indonesia
Jokowi Bisa Umumkan Reshuffle Kabinet Pagi Atau Siang Hari

Langkah reshuffle memang semakin mendesak

Pemkab Sleman Harap Pemerintah Pusat Segera Kirim Vaksin COVID-19
Indonesia
Pemkab Sleman Harap Pemerintah Pusat Segera Kirim Vaksin COVID-19

Pemerintah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong pemerintah pusat untuk segera mengirimkan stop vaksin COVID-19 tambahan.

Setiap Kemasan Vaksin COVID-19 Dilengkapi QR Code
Indonesia
Setiap Kemasan Vaksin COVID-19 Dilengkapi QR Code

Kode itu akan terhubung dengan data penerima vaksin melalui sistem informasi teknologi

'Karpet Merah' untuk WNA Tiongkok saat Larangan Mudik, Ini Kata Politisi PDIP
Indonesia
'Karpet Merah' untuk WNA Tiongkok saat Larangan Mudik, Ini Kata Politisi PDIP

"Pastinya ada pertimbangan matang sampai warga asing masuk ke Indonesia. Warga kita juga boleh masuk ke negara mereka (Tiongkok)," kata Aria Bima, Rabu (12/5).

Ganjar Jadikan Asrama Haji Donohudan Tempat Isolasi OTG COVID-19
Indonesia
Ganjar Jadikan Asrama Haji Donohudan Tempat Isolasi OTG COVID-19

Pemkot Solo tidak memberlakukan lockdown meskipun kasus corona terus naik. Hal ini sekaligus menepis kabar hoaks Solo lockdown Desember-Januari.

Tempat Tidur di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di Bandung Bertambah 1.900 Unit
Indonesia
Kronologi Kecelakaan yang Libatkan Ketum MUI di Beji
Indonesia
Kronologi Kecelakaan yang Libatkan Ketum MUI di Beji

Peristiwa kecelakaan tersebut saat ini tengah ditangani oleh Satlantas Polres Semarang

Pemprov DKI Alokasikan Anggaran Rp851 M untuk Normalisasi Sungai
Indonesia
Pemprov DKI Alokasikan Anggaran Rp851 M untuk Normalisasi Sungai

"Normalisasi jalan, bahkan kita menganggarkan tidak kurang dari Rp851 miliar," ujar Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria

Oknum Anggota Polisi yang 'Bermain Mata' dengan Pemudik Bakal Dipenjara
Indonesia
Oknum Anggota Polisi yang 'Bermain Mata' dengan Pemudik Bakal Dipenjara

"Hukumannya kalau (biasanya) dikurung 21 hari, itu akan ditambah 21 hari lagi. Saat operasi, anggota tidak ada yang melakukan pelanggaran, semua harus sesuai SOP," kata Istiono kepada wartawan di Jakarta, Rabu (14/4).

Ini Tanggapan PP Muhammadiyah Soal Wacana Penerapan PPN Pendidikan
Indonesia
Ini Tanggapan PP Muhammadiyah Soal Wacana Penerapan PPN Pendidikan

Pimpinan Pusat Muhammadiyah menentang rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk bidang pendidikan.