Masih di Prancis, Puan Maharani Absen Rapat Paripurna DPR

Arsip foto - Ketua DPR RI Puan Maharani (tengah) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3/2023). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)
MerahPutih.com - Ketua DPR Puan Maharani absen pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang IV tahun sidang 2023-2024, yang digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3).
Puan saat ini masih berada di Paris, Perancis, dalam rangka kunjungan kerja, salah satunya menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speakers' Summit 2024.
Baca juga:
Adapun agenda KTT tersebut akan dihelat selama dua hari hari, yakni 6-7 Maret 2024. Berdasarkan keterangan resminya, Puan akan melakukan sejumlah agenda selama kunjungan ke Prancis pekan ini. Sebelum menghadiri Women Speakers' Summit 2024, Puan akan melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Majelis Nasional Prancis Madame Yaël Braun-Pivet.
Pertemuan Puan dengan Yaël Braun-Pivet diselenggarakan hari ini, Selasa, 5 Maret 2024, di kantor Majelis Nasional Prancis atau National Assembly of French yang berada di Paris.
Baca juga:
Bivitri Susanti Sebut Intelektual Diam Pertanda Demokrasi dalam Bahaya
"Hubungan Indonesia-Prancis telah tumbuh dengan positif lebih dari 73 tahun. Pertemuan DPR RI dengan National Assembly of French dapat mendorong semakin eratnya kerja sama kedua negara," kata Puan dikutip dari keterangan resminya, Selasa (5/3).
Di waktu bersamaan, di Jakarta, Rapat Paripurna DPR RI juga akan digelar hari ini, setelah sekitar satu bulan para anggota parlemen reses.
Sejumlah isu pun Tengah mencuat dalam parlemen, salah satunya wacana hak angket atas terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024. Di mana PDI Perjuangan (PDIP), partai tempat Puan bernaung, salah satu yang paling keras menggaungkan wacana hak angket tersebut. (Pon)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Pengembangan Perkebunan-Holtikultura, DPR Ingatkan Kementan tak Abaikan Petani Kecil

DPR Siapkan Aplikasi Digital untuk Tingkatkan Transparansi Kegiatan Reses

Dasco Luruskan Isu Dana Reses DPR Naik Jadi Rp 756 Juta, Disebut cuma Penyesuaian

Prabowo Lantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, DPR: Peningkatan SDM Jadi Prioritas

DPR Soroti Reklamasi Pulau Pari, Berpotensi Rusak Ekosistem Laut dan Ancam Kelestarian Lingkungan

Revisi UU Sisdiknas Kodifikasi Tiga UU, Posisi Pesantren Diperkuat dan Diakui Formal

Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN, DPR Minta Pemerintah Lakukan Peninjauan Ulang

Penghapusan Tunggakan BPJS Bakal Jadi 'Hadiah' Bagi Kelompok Rentan, Peserta Diharap Tetap Bayar Iuran

TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol

Pembebasan Tunggakan BPJS Wajib Tepat Sasaran Agar Sistem JKN Berlanjut
