Masa Tenang Pemilu, CFD di Jakarta Minggu 11 Februari Ditiadakan

Dwi Astarini - Rabu, 07 Februari 2024

Masa Tenang Pemilu, CFD di Jakarta Minggu 11 Februari Ditiadakan

Car free day pada Minggu (11/2) ditiadakan.(ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Ukuran text:

14

Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - KEGIATAN hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) di sepanjang Jalan Sudirman hingga MH Thamrin, pada Minggu (11/2) ditiadakan

Hal tersebut disampaikan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta melalui akun resmi Instagram @dishubdkijakarta, Rabu (7/2). "Hari bebas kendaraan bermotor Minggu, 11 Februari 2024 ditiadakan," ujar mereka.

BACA JUGA:

Anies Kampanye di Sumut, Cak Imin Hadiri Perayaan Imlek di Jakarta Barat

Alasan CFD libur Minggu 11 Februari nanti ialah memasuki pada masa tenang kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. "Dalam rangka masa tenang kampanye Pemilu 2024, hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) Minggu, 11 Februari 2024 ditiadakan," lanjut pihak Dishub DKI.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga pasangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, yakni paslon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin lskandar atau Cak Imin, paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Masa kampanye berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari 2024. Pemungutan suara Pemilu 2024 akan berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.(Asp)

BACA JUGA:

Safari Politik ke Manado, Ganjar Dicurhati Pemuda soal Pendidikan

#Pemilu

Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.

Tambahkan Sekarang

Bagikan

Dwi Astarini

Editor, jurnalis, dan profesional komunikasi bilingual (Indonesia–Inggris) dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di industri media, jurnalistik, dan pengembangan konten. Telah bekerja di berbagai media nasional dan proyek editorial, membantu menghasilkan, menyunting, serta mengelola konten yang informatif, akurat, dan relevan bagi publik. Lulusan Sastra Inggris Universitas Udayana yang kini berfokus pada penyuntingan berita dan feature, pengembangan narasi, serta memastikan setiap konten memenuhi standar jurnalistik yang tinggi. Perjalanan karier meliputi hampir satu dekade di Media Indonesia dan terlibat sebagai editor freelance untuk berbagai publikasi, termasuk proyek buku foto jurnalistik bersama Galeri Foto Jurnalistik ANTARA (GFJA).

Follow Me

Berita Terkait

DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini

Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan

Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026

DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini

Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu

Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.

Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026

Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu

DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik

Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.

Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026

DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik

Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah

Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold

Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026

Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah

Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen

Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.

Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026

Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen

Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif

Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan

Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026

Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif

Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama

Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.

Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026

Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama

Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan

MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.

Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026

Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan

Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat

PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.

Soffi Amira - Senin, 27 April 2026

Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat

KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah

KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.

Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026

KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah

Bagikan