Masa Tenang Pemilu, CFD di Jakarta Minggu 11 Februari Ditiadakan

Dwi Astarini - Rabu, 07 Februari 2024

Masa Tenang Pemilu, CFD di Jakarta Minggu 11 Februari Ditiadakan

Car free day pada Minggu (11/2) ditiadakan.(ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Ukuran text:

14

Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - KEGIATAN hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) di sepanjang Jalan Sudirman hingga MH Thamrin, pada Minggu (11/2) ditiadakan

Hal tersebut disampaikan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta melalui akun resmi Instagram @dishubdkijakarta, Rabu (7/2). "Hari bebas kendaraan bermotor Minggu, 11 Februari 2024 ditiadakan," ujar mereka.

BACA JUGA:

Anies Kampanye di Sumut, Cak Imin Hadiri Perayaan Imlek di Jakarta Barat

Alasan CFD libur Minggu 11 Februari nanti ialah memasuki pada masa tenang kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. "Dalam rangka masa tenang kampanye Pemilu 2024, hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) Minggu, 11 Februari 2024 ditiadakan," lanjut pihak Dishub DKI.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga pasangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, yakni paslon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin lskandar atau Cak Imin, paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Masa kampanye berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari 2024. Pemungutan suara Pemilu 2024 akan berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.(Asp)

BACA JUGA:

Safari Politik ke Manado, Ganjar Dicurhati Pemuda soal Pendidikan

#Pemilu

Bagikan

Ditulis Oleh

Dwi Astarini

Love to read, enjoy writing, and so in to music.

Berita Terkait

Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif

Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan

Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026

Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif

Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama

Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.

Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026

Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama

Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan

MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.

Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026

Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan

Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat

PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.

Soffi Amira - Senin, 27 April 2026

Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat

KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah

KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.

Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026

KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah

KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu

KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.

Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026

KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu

Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas

Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.

Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026

Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas

Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu

Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.

Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026

Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu

Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu

Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026

Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu

Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas

DPR tak boleh terus menunda pembahasan karena tahapan pemilu semakin dekat.

Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026

Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas

Bagikan