Masa Tenang Pemilu, CFD di Jakarta Minggu 11 Februari Ditiadakan

Dwi Astarini - Rabu, 07 Februari 2024

Masa Tenang Pemilu, CFD di Jakarta Minggu 11 Februari Ditiadakan

Car free day pada Minggu (11/2) ditiadakan.(ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Ukuran text:

14

Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - KEGIATAN hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) di sepanjang Jalan Sudirman hingga MH Thamrin, pada Minggu (11/2) ditiadakan

Hal tersebut disampaikan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta melalui akun resmi Instagram @dishubdkijakarta, Rabu (7/2). "Hari bebas kendaraan bermotor Minggu, 11 Februari 2024 ditiadakan," ujar mereka.

BACA JUGA:

Anies Kampanye di Sumut, Cak Imin Hadiri Perayaan Imlek di Jakarta Barat

Alasan CFD libur Minggu 11 Februari nanti ialah memasuki pada masa tenang kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. "Dalam rangka masa tenang kampanye Pemilu 2024, hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) Minggu, 11 Februari 2024 ditiadakan," lanjut pihak Dishub DKI.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga pasangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, yakni paslon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin lskandar atau Cak Imin, paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Masa kampanye berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari 2024. Pemungutan suara Pemilu 2024 akan berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.(Asp)

BACA JUGA:

Safari Politik ke Manado, Ganjar Dicurhati Pemuda soal Pendidikan

#Pemilu

Bagikan

Ditulis Oleh

Dwi Astarini

Love to read, enjoy writing, and so in to music.

Berita Terkait

Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang

Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.

Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026

Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang

RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas

Akademisi Universitas Brawijaya menilai Indonesia belum siap menerapkan e-voting karena rawan diretas dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.

Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026

RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas

Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen

Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.

Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026

Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen

Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen

Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan

Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026

Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen

Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam

Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.

Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026

Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam

Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional

Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada

Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026

Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional

ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional

ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi

Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025

ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional

Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021

Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,

Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025

Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021

MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu

MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.

Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025

MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu

Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan

Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.

Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025

Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan

Bagikan