MAKI: Proyek Gorden Puluhan Miliar DPR RI Janggal dan Tidak Penting DPR RI. (Foto: MP/Dicki Prasetia)

MerahPutih.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonedia (MAKI) meminta Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Sekjen DPR RI untuk membatalkan pengadaan gorden dan blind pada rumah dinas anggota DPR di Kalibata, Jakarta.

"Saya meminta kepada Badan Urusan Rumah Tangga DPR sebagai atasan ataupun pihak yang mengawasi pihak kesekjenan ini untuk membatalkan," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman dalam keterangannya, Senin (9/5).

Baca Juga:

Pengadaan Gorden Mewah DPR Berlanjut, PSI Klaim Temukan Sejumlah Kejanggalan

Menurut Boyamin, ada kejanggalan pada lelang pengadaan gorden dan blind ini. Di mana, PT Bertiga Mitra Solusi ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan penawar termahal, yakni Rp 43,5 miliar.

"Itu tidak wajar dan tidak lazim, harga tertinggi yang dimenangkan. Mestinya yang dimenangkan adalah yang terendah yang memenuhi syarat," ujarnya.

Boyamin juga menilai penawaran penyedia oleh perusahaan tersebut jauh di atas wajar, yakni 92 persen dari biaya yang diperkirakan yakni, Rp 45 miliar.

"Padahal biasanya kalau tender itu kompetitif maka di angka 85 persen sampai maksimal 90 persen. Nah itu pun kisaran kalau kementerian PUPR pengadaan barang dan jasa itu 80 persen," ungkapnya.

Baca Juga:

Ketua BURT Minta Setjen DPR Kaji Ulang Pengadaan Gorden

Selain itu, kata Boyamin, masyarakat juga masih menderita akibat wabah COVID-19. Seharusnya, lanjut dia, DPR memberikan contoh dengan mengalihkan anggaran untuk kepentingan masyarakat.

Boyamin juga menilai proyek pengadaan gorden ini tidak terlalu penting. Sebab, beberapa anggota DPR yang ia hubungi mengatakan jika kondisi gorden pada rumah dinas masih bagus.

"Alasan itu lah semestinya Badan Urusan Rumah Tangga memerintahkan kepada panitia Pokja (kelompok kerja) maupun Sekjen DPR untuk membatalkan dan mengalihakan anggaran ini untuk kepentingan COVID-19," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

ICW Endus Potensi Kecurangan Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR Rp 48 Miliar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Ungkap Penyebab Harga Minyak Goreng di Indonesia Mahal
Indonesia
Jokowi Ungkap Penyebab Harga Minyak Goreng di Indonesia Mahal

Jokowi pun mengungkapkan, penyebab harga minyak goreng di Indonesia mahal. Saat harga minyak dunia mengalami kenaikan, pasar domestik ikut terdampak.

KY Usulkan 11 Calon Hakim Agung ke DPR
Indonesia
KY Usulkan 11 Calon Hakim Agung ke DPR

CHA yang diusulkan telah memenuhi syarat dan layak untuk dimintakan persetujuan kepada DPR.

Analogi Wapres Ma'ruf Amin Soal Tagar #BubarkanMUI
Indonesia
Analogi Wapres Ma'ruf Amin Soal Tagar #BubarkanMUI

MUI mendukung penindakan terhadap mereka yang terlibat terorisme

Kapolri Nyatakan Segera Gelar Sidang Etik terhadap Irjen Napoleon
Indonesia
Kapolri Nyatakan Segera Gelar Sidang Etik terhadap Irjen Napoleon

Sidang etik digelar setelah putusan terhadap Napoleon berkekuatan hukum tetap.

Jokowi Bakal Beberkan Putusan Perpanjangan atau Tidak PPKM Level 4
Indonesia
Jokowi Bakal Beberkan Putusan Perpanjangan atau Tidak PPKM Level 4

Keputusan terkait PPKM akan diumumkan secara langsung oleh Bapak Presiden RI sebelum PPKM tanggal 2 Agustus 2021 berakhir.

Tim DVI Polri Telah Dapat Data Ante Mortem 2 WNA Korban Kebakaran Lapas
Indonesia
Tim DVI Polri Telah Dapat Data Ante Mortem 2 WNA Korban Kebakaran Lapas

Kementerian terkait akan terus berkoordinasi untuk mengurus dua warga negara asing (WNA) yang menjadi korban kebakaran tersebut.

Cak Imin Usul Pemilu 2024 Ditunda 1-2 Tahun, Bakal Disampaikan ke Jokowi
Indonesia
Cak Imin Usul Pemilu 2024 Ditunda 1-2 Tahun, Bakal Disampaikan ke Jokowi

Setelah mendengar berbagai masukan, pria yang karib disapa Cak Imin itu mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda agar momentum perbaikan ekonomi tidak hilang.

Satpol PP DKI Kumpulkan Denda Rp 6 Miliar Lebih dari Pelanggar Prokes
Indonesia
Satpol PP DKI Kumpulkan Denda Rp 6 Miliar Lebih dari Pelanggar Prokes

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP DKI Jakarta berhasil mengantongi lebih dari Rp 6 miliar hasil sanksi pelanggar protokol kesehatan (prokes) baik perorangan maupun tempat makan.

Anies: Perkantoran Diisi Orang Terdidik, Tapi Masih Langgar Aturan
Indonesia
Anies: Perkantoran Diisi Orang Terdidik, Tapi Masih Langgar Aturan

Anies juga menyesalkan adanya seorang ibu hamil yang tetap diminta bekerja di kantor

 Anies Siapkan Aturan Tambahan PPKM  Level 3 Nataru
Indonesia
Anies Siapkan Aturan Tambahan PPKM Level 3 Nataru

Terkait penyekatan di Level 3, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menunggu kebijakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).