MAKI Gugat Pasal Impunitas Pejabat di Perppu Jokowi Soal COVID-19 ke MK

MerahPutih.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menggugat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengatakan gugatan terhadap Perppu penanggulangan COVID-19 ini dilayangkan terutama terkait Pasal 27 yang dinilai memberikan kekebalan hukum kepada pejabat.

Dalam permohonannya, MAKI meminta MK membatalkan Pasal 27 Perppu nomor 1 tahun 2020 yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan berlaku mulai 31 Maret lalu.

"Kami telah mendaftarkan permohonan uji materi untuk membatalkan Pasal 27 Perppuu No. 1 tahun 2020," kata Boyamin dalam keterangan pers yang diterima MerahPutih.com, di Jakarta, Sabtu (11/4).

Baca Juga:

Pimpinan KPK Tak Lapor Dewas Soal Penghentian 36 Penyelidikan

Gugatan ini telah dilayangkan MAKI bersama Yayasan Mega Bintang 1997, LP3HI, KEMAKI dan LBH PEKA melalui pendaftaran online pada Web Sistem Informasi Permohonan Elektrik (Simpel) MK pada Kamis (9/4).

Menurut Boyamin pasal tersebut menjadi pasal yang superbody dan memberikan impunitas kepada aparat pemerintahan untuk tidak bisa dituntut atau dikoreksi melalui lembaga pengadilan. Ia menilai hal itu bertentangan dengan UUD 1945 yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum.

"Sehingga semestinya semua penyelenggaraan pemerintahan dapat diuji atau dikontrol oleh hukum baik secara pidana, perdata dan Peradilan Tata Usaha Negara," ujarnya.

Sekelas Presiden Republik Indonesia saja, kata Boyamin tidak kebal hukum karena tetap manusia biasa yang mungkin saja tidak luput salah dan khilaf. Untuk itu terdapat sarana pemakzulan (impeach) apabila diduga telah melanggar ketentuan UU atau UUD.

"Sehingga sekelas Presiden tidak kebal termasuk tetap dapat dituntut hukum apabila melanggar hukum baik dalam keadaan normal maupun bencana, hal ini jelas berbeda dengan kekebalan para pejabat keuangan yang tidak dapat dituntut hukum sebagaimana diatur oleh Pasal 27 Perppu No. 1 tahun 2020," jelas dia.

Boyamin mengaku tak ingin skandal BLBI dan Century yang merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah kembali terulang. Seperti halnya Perppu nomor 1/2020, BLBI dan Century juga menggunakan dali yang serupa, yakni kebijakan yang tidak bisa dituntut. Apalagi, dana penanggulangan corona yang dikucurkan pemerintah cukup besar mencapai Rp 405 triliun.

"Kami yang selalu mengawal BLBI dan Century dalam bentuk pernah menang praperadilan kasus BLBI dan Century tidak ingin terulang skandal BLBI dan Century yang merugikan keuangan negara ratusan triliun," tegas dia.

Menurut Boyamin, Perppu yang memberikan kekebalan penyelenggara pemerintahan terkait keuangan negara seharusnya tidak ada lagi. Hal ini lantaran DPR pernah menolak Perppu sejenis yang diterbitkan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2008 mengenai Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

"Semestinya tidak pernah ada lagi Perppuu yang memberikan kekebalan penyelenggara pemerintahan terkait keuangan negara," imbuhnya.

Lebih jauh, Boyamin mengatakan dalil itikad baik, tidak bisa dituntut hukum dan bukan merugikan keuangan negara tidak boleh berfasar penilaian subyektif penyelenggara pemerintahan. Dalil tersebut seharusnya diuji melalui proses hukum yang adil dan terbuka.

"Bisa saja ternyata klaim itikad baik ternyata kemudian terbukti itikad buruk sehingga tetap harus bisa dituntut hukum untuk membuktikan itikad baik atau itikad buruk," tegasnya.

MAKI, kata Boyamin selalu mendukung upaya pemerintah untuk menjaga rakyat dari pandemi virus Covid-19. Dukungan ini diberikan dalam bentuk mengawal dan mengontrol serta meluruskan kembali apabila pemerintahan mengarah kebal dan tidak dapat dikontrol memalui mekanisme hukum.
Pasal 27 Perppu nomor 1/2020 yang digugat MAKI berbunyi:

Baca Juga:

Pimpinan KPK Sudah Terbitkan 50 Surat Perintah Penyadapan

(1) Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

(2) Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara. (Pon)