MA Sunat Hukuman Anas, KPK: Biar Rakyat Menilai Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. (Antara/istimewa)

MerahPutih.com - Mahkamah Agung (MA) memotong hukuman mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Hukuman Anas disunat dari 14 tahun menjadi 8 tahun penjara lewat putusan Peninjauan Kembali (PK). Anas merupakan koruptor ke 23 yang hukumannya dikurangi oleh MA.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) enggan menanggapi maraknya pemotongan hukuman para koruptor. KPK mempersilakan publik untuk menilai makna rasa keadilan dalam putusan yang dikeluarkan MA tersebut.

Baca Juga:

MA Sunat Hukuman Eks Ketum Demokrat Anas Urbaningrum

"Biar masyarakat saja yang menilai makna rasa keadilan dan semangat pemberantasan korupsi dalam putusan-putusan peninjauan kembali tersebut," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango saat dikonfirmasi, Kamis (1/10).

Pimpinan KPK berlatar belakang hakim ini menegaskan, pihaknya telah bekerja sesuai kemampuan. KPK, kata Nawawi, tidak bisa berbuat apa-apa lagi setelah upaya hukum PK para koruptor dikabulkan oleh MA.

"PK adalah upaya hukum luar biasa, tak ada lagi upaya hukum lain yang dapat dilakukan KPK," ujar Nawawi.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango. (Foto: antaranews)
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango. (Foto: antaranews)

Nawawi berharap MA segera menyerahkan salinan putusan terhadap koruptor yang hukumannya telah dikurangi pada upaya hukum PK. Sebab, 22 salinan putusan terhadap koruptor lainnya hingga kini pun belum diserahkan oleh MA.

"Hal yang diharapkan dari Mahkamah Agung sekarang ini hanyalah agar salinan-salinan putusan dari perkara tersebut bisa segera diperoleh KPK," kata Nawawi.

Untuk diketahui, Anas diadili terkait kasus pencucian uang. Di tingkat pertama atau Pengadilan Tipikor Jakarta, Anas divonis 8 Tahun bui, namun di tingkat banding menjadi 7 tahun.

KPK kemudian mengajukan kasasi terhadap putusan itu. Di tingkat kasasi, Anas dihukum 14 tahun penjara dan denda Rp5 miliar subsider 1 tahun 4 bulan kurungan. Selain itu, Anas juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp57.592.330.580 kepada negara.

Baca Juga:

Alasan Sakit, Anas Urbaningrum Batal Jadi Saksi Sidang e-KTP

Tidak terima atas putusan kasasi, Anas mengajukan PK pada Juli 2018. Dalam putusan PK yang diadili oleh Wakil Ketua MA bidang Nonyudisial Sunarto dan anggota majelis yaitu Andi Samsan Nganro serta Prof M Askin, mengurangi lagi hukuman Anas menjadi 8 tahun. Vonis ini dijatuhkan pada Rabu, 30 September 2020.

Namun untuk pidana tambahan, yakni pencabutan hak politik, majelis PK tetap menghukum Anas tak boleh dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak Anas selesai menjalani pidana pokok.

Pun untuk uang pengganti, tidak ada perubahan yaitu mantan anak buah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini harus mengembalikan uang Rp57 miliar dan USD5,2 ribu. (Pon)

Baca Juga:

Ditanya Hakim Soal Dana Kongres, Ini Jawaban Anas Urbaningrum

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Edhy Prabowo Diciduk KPK, Gerindra Minta Maaf
Indonesia
Edhy Prabowo Diciduk KPK, Gerindra Minta Maaf

Gerindra berharap asas hukum praduga tak bersalah tetap dapat dihormati oleh semua pihak.

Lawan Putusan MA, Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dinilai Preseden Buruk bagi Hukum
Indonesia
Lawan Putusan MA, Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dinilai Preseden Buruk bagi Hukum

Seharusnya pemerintah mengeluarkan perpres baru yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan bukan malah menaikkan.

Bandara Buntu Kunik-Tol Layang Makassar Bakal Diresmikan Presiden
Indonesia
Bandara Buntu Kunik-Tol Layang Makassar Bakal Diresmikan Presiden

Presiden Joko Widodo dijadwalkan meresmikan Bandara Buntu Kunik Tana Toraja dan Tol Layang AP Pettarani Makassar, Sulawesi Selatan, pada 12 November 2020.

Kemenkes Terbitkan Protokol 'New Normal' Bagi Perkantoran dan Industri, Apa Saja Isinya?
Indonesia
Kemenkes Terbitkan Protokol 'New Normal' Bagi Perkantoran dan Industri, Apa Saja Isinya?

Kemenkes mewajibkan pekerja mengenakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah

Jenazah Protap COVID-19 Terus Bertambah, TPU Pondok Ranggon Diperluas
Indonesia
Jenazah Protap COVID-19 Terus Bertambah, TPU Pondok Ranggon Diperluas

Kurang lebih 13.291 meter persegi dari TPU Pondok Ranggon

 Harapan Jokowi Saat Resmikan Underpass Terpanjang di Indonesia
Indonesia
Harapan Jokowi Saat Resmikan Underpass Terpanjang di Indonesia

"Ini salah satu dari keseluruhan proyek Bandara Internasional Yogyakarta (YIA). Kita harapkan mampu memberikan kontribusi, terutama peningkatan turis ke Yogyakarta, Borobudur, Prambanan dan sekitarnya," kata Jokowi

Vaksin COVID-19 Sinovac dan Sinopharm Dihargai Rp433 Ribu Per Dosis
Dunia
Vaksin COVID-19 Sinovac dan Sinopharm Dihargai Rp433 Ribu Per Dosis

Tapi, produsen vaksin China lainnya, CanSino belum mengumumkan soal harga vaksin buatannya.

Saat Pilkada Serentak, Warga Positif Corona Bertambah 6 Ribu
Indonesia
Saat Pilkada Serentak, Warga Positif Corona Bertambah 6 Ribu

Kasus konfirmasi positif COVID-19 hari ini, Rabu (9/12), bertambah sebanyak 6.058.

Minta Pembayaran THR Ditunda, HIPMI: Bayar Gaji Saja Kita Kesulitan
Indonesia
Minta Pembayaran THR Ditunda, HIPMI: Bayar Gaji Saja Kita Kesulitan

THR dapat ditunda dahulu hingga kondisi perusahaan kembali stabil

ICW: Seleksi 4 Jabatan Struktural KPK Abaikan Aspek Integritas
Indonesia
ICW: Seleksi 4 Jabatan Struktural KPK Abaikan Aspek Integritas

Pertanyaan pun muncul di tengah masyarakat