MA Sunat Hukuman Anas, KPK: Biar Rakyat Menilai Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. (Antara/istimewa)

MerahPutih.com - Mahkamah Agung (MA) memotong hukuman mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Hukuman Anas disunat dari 14 tahun menjadi 8 tahun penjara lewat putusan Peninjauan Kembali (PK). Anas merupakan koruptor ke 23 yang hukumannya dikurangi oleh MA.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) enggan menanggapi maraknya pemotongan hukuman para koruptor. KPK mempersilakan publik untuk menilai makna rasa keadilan dalam putusan yang dikeluarkan MA tersebut.

Baca Juga:

MA Sunat Hukuman Eks Ketum Demokrat Anas Urbaningrum

"Biar masyarakat saja yang menilai makna rasa keadilan dan semangat pemberantasan korupsi dalam putusan-putusan peninjauan kembali tersebut," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango saat dikonfirmasi, Kamis (1/10).

Pimpinan KPK berlatar belakang hakim ini menegaskan, pihaknya telah bekerja sesuai kemampuan. KPK, kata Nawawi, tidak bisa berbuat apa-apa lagi setelah upaya hukum PK para koruptor dikabulkan oleh MA.

"PK adalah upaya hukum luar biasa, tak ada lagi upaya hukum lain yang dapat dilakukan KPK," ujar Nawawi.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango. (Foto: antaranews)
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango. (Foto: antaranews)

Nawawi berharap MA segera menyerahkan salinan putusan terhadap koruptor yang hukumannya telah dikurangi pada upaya hukum PK. Sebab, 22 salinan putusan terhadap koruptor lainnya hingga kini pun belum diserahkan oleh MA.

"Hal yang diharapkan dari Mahkamah Agung sekarang ini hanyalah agar salinan-salinan putusan dari perkara tersebut bisa segera diperoleh KPK," kata Nawawi.

Untuk diketahui, Anas diadili terkait kasus pencucian uang. Di tingkat pertama atau Pengadilan Tipikor Jakarta, Anas divonis 8 Tahun bui, namun di tingkat banding menjadi 7 tahun.

KPK kemudian mengajukan kasasi terhadap putusan itu. Di tingkat kasasi, Anas dihukum 14 tahun penjara dan denda Rp5 miliar subsider 1 tahun 4 bulan kurungan. Selain itu, Anas juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp57.592.330.580 kepada negara.

Baca Juga:

Alasan Sakit, Anas Urbaningrum Batal Jadi Saksi Sidang e-KTP

Tidak terima atas putusan kasasi, Anas mengajukan PK pada Juli 2018. Dalam putusan PK yang diadili oleh Wakil Ketua MA bidang Nonyudisial Sunarto dan anggota majelis yaitu Andi Samsan Nganro serta Prof M Askin, mengurangi lagi hukuman Anas menjadi 8 tahun. Vonis ini dijatuhkan pada Rabu, 30 September 2020.

Namun untuk pidana tambahan, yakni pencabutan hak politik, majelis PK tetap menghukum Anas tak boleh dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak Anas selesai menjalani pidana pokok.

Pun untuk uang pengganti, tidak ada perubahan yaitu mantan anak buah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini harus mengembalikan uang Rp57 miliar dan USD5,2 ribu. (Pon)

Baca Juga:

Ditanya Hakim Soal Dana Kongres, Ini Jawaban Anas Urbaningrum

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Masjid Istiqlal Gelar Salat Id, Secara Kenegaraan Tidak Ada
Indonesia
Masjid Istiqlal Gelar Salat Id, Secara Kenegaraan Tidak Ada

Masjid Istiqlal dipastikan tidak melaksanakan salat Id kenegaraan yang dihadiri Presiden Jokowi dan para tokoh negera.

Golkar Solo Aktifkan Mesin Politik Demi Wujudkan Target 80 Persen Suara Gibran-Teguh
Indonesia
Golkar Solo Aktifkan Mesin Politik Demi Wujudkan Target 80 Persen Suara Gibran-Teguh

"Kita rapatkan barisan bersama DPD II Golkar Solo akan mengaktifkan mesin politik dari arus bawah sampai atas. Semua itu demi memenangkan Gibran-Teguh," katanya.

Kabar Gembira! Karaoke Akan Kembali Beroperasi di Jakarta
Indonesia
Kabar Gembira! Karaoke Akan Kembali Beroperasi di Jakarta

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 64 Tahun 2021 dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI yang ditandatangani Plt Kadis Parekraf Gumilar Ekalaya.

Panglima TNI Minta Tim SAR Cari Black Box CVR
Indonesia
Panglima TNI Minta Tim SAR Cari Black Box CVR

Black box atau kotak hitam untuk FDR pesawat Sriwijaya Air SJ 182 sudah ditemukan oleh TNI AL

Oposisi Jalanan yang Dimobolisir Parpol Diduga Berada Dibalik Ricuhnya Demo Tolak UU Ciptaker
Indonesia
Oposisi Jalanan yang Dimobolisir Parpol Diduga Berada Dibalik Ricuhnya Demo Tolak UU Ciptaker

Ada yang massa partai, massa ormas, dan bahkan ada kelompok pengacau yang biasa di kenal sebagai kaum "anarko"

Cuaca Jakarta Hari Ini Cerah dan Hujan Ringan
Indonesia
Cuaca Jakarta Hari Ini Cerah dan Hujan Ringan

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan cuaca di seluruh wilayah DKI Jakarta pada pagi hari mengawali libur akhir pekan akan cerah berawan, Sabtu (13/3).

Tanggapan Wagub DKI soal Rencana PSI Ajukan Hak Interpelasi soal Banjir
Indonesia
Tanggapan Wagub DKI soal Rencana PSI Ajukan Hak Interpelasi soal Banjir

“Semua punya hak masing-masing, termasuk legislatif punya hak interpelasi, lain-lain, hak angket, itu kami persilakan,” ucap Riza

Polisi Kejar Wanita Maki Petugas karena Tak Terima Diputar Balik di Cilegon
Indonesia
Polisi Kejar Wanita Maki Petugas karena Tak Terima Diputar Balik di Cilegon

Polres Cilegon mengejar wanita yang memarahi petugas saat tak terima diputar balik di pos penyekatan Simpang Jalan Lingkar Selatan (JLS), Ciwandan, Kota Cilegon, Banten, Minggu (16/5).

Pemilihan Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB Dinilai Sudah Di-setting
Indonesia
Pemilihan Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB Dinilai Sudah Di-setting

Konflik di tubuh Partai Demokrat yang melahirkan dualisme kepengurusan sudah diprediksi sejak awal.

Walkot Tanjungbalai Didakwa Menyuap Eks Penyidik KPK Rp 1,69 Miliar
Indonesia
Walkot Tanjungbalai Didakwa Menyuap Eks Penyidik KPK Rp 1,69 Miliar

Stepanus Robin Pattuju menyebutkan bahwa dirinya adalah seorang penyidik dari KPK dengan menunjukkan tanda pengenal KPK miliknya dengan NPP 0002215