Ma'ruf Amin Akui Masih Ada Ceramah Keagamaan yang Selipkan Khilafah Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat internal perkembangan vaksin COVID-19 secara virtual dari rumah dinas wapres di Jakarta, Sabtu (9/1/2021). (Asdep KIP Setwapres)

Merahputih.com - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengakui ceramah keagamaan di berbagai daerah masih sering menyinggung dan menyelipkan tentang wacana pendirian negara Islam atau negara khilafah.

"Walaupun organisasi-organisasi yang mengusung tema itu kini sudah tidak aktif lagi," ujar Ma'ruf saat memberikan sambutan dalam acara Bedah Buku "Darul Misaq: Indonesia Negara Kesepakatan", secara daring dari Jakarta, Senin (7/6).

Selain itu, penolakan terhadap Pancasila serta penggunaan kekerasan atau teror berkedok jihad untuk perwujudan negara khilafah masih terjadi saat ini.

Baca Juga:

Dituding Pro HTI, Profesor Suteki Jelaskan Perbedaan Khilafah dan Pancasila

Ideologi perjuangan intoleran dan kekerasan tersebut dipengaruhi oleh gerakan-gerakan Islam transnasional yang disebabkan oleh pemahaman tekstual terhadap Al Quran, kata Wapres.

"Ideologi transnasional yang keras itu memang tidak terlepas dari pemahaman mereka terhadap teks-teks Al Quran dan hadits secara literal dan kaku, sehingga mereka memiliki sikap yang intoleran dan radikal," jelas Ma'ruf sebagaimana dikutip Antara.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (ANTARA FOTO/HO-Asdep Komunikasi dan Informasi Publik Setwapres)

Bahkan, sebagian dari mereka bersikap ekstrem dan menganggap kelompok masyarakat lain, yang berbeda pandangan dengan mereka, sebagai kaum kafir. Padahal, perdebatan tentang Islam dan negara Indonesia sudah diselesaikan oleh para pendiri bangsa, yang sebagian besar di antara mereka ialah tokoh Islam dan ulama.

"Sebenarnya perdebatan tentang Islam dan negara ini sudah selesai dilakukan oleh bapak pendiri (founding father) negara ini, yang di antara mereka adalah ulama dan tokoh Islam," ujarnya menegaskan.

Baca Juga:

Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan, Marxisme dan Khilafah Boleh Dipelajari

Oleh karena itu, terhadap adanya unsur khilafah dalam ceramah agama tersebut, Wapres menegaskan masyarakat harus memiliki pemahaman moderat dalam hubungan antara Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Saya menilai bahwa buku ini dapat memberikan kontribusi bagi penyebaran gagasan tentang hubungan antara Islam dan negara Indonesia dengan pandangan yang moderat," tutup dia. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Satgas Ungkap Penyebaran Corona di Indonesia Makin Mengkhawatirkan
Indonesia
Satgas Ungkap Penyebaran Corona di Indonesia Makin Mengkhawatirkan

Satgas Penanganan COVID-19 mengungkapkan peningkatan kasus positif corona di Indonesia semakin mengkhawatirkan.

2 Juta Data COVID-19 Belum Dientry, Ini Klaim Kemenko Maritim dan Investasi
Indonesia
2 Juta Data COVID-19 Belum Dientry, Ini Klaim Kemenko Maritim dan Investasi

"Bukan ada kasus positif yang ditutupi dan yang ditakutkan terjadi lonjakan rasa-rasanya tidak akan terjadi,” ujar Jodi," ujar Jodi.

Imbas Larangan Mudik, Pengusaha Bus Harus Kembalikan Uang Penumpang
Indonesia
Imbas Larangan Mudik, Pengusaha Bus Harus Kembalikan Uang Penumpang

Organda siap mengikuti peraturan Pemerintah terkait larangan mudik ini demi mengurangi penularan COVID-19.

Bobby Bakal Atur PKL Kota Medan Lewat Zonasi
Indonesia
Bobby Bakal Atur PKL Kota Medan Lewat Zonasi

Dalam penataan aktivitas PKL di Kota Medan terdapat banyak permasalahan kompleksitas dalam pemanfaatan ruang bagi PKL khususnya karena faktor kebutuhan masyarakat setempat.

BIN Sebut Serangan Bom Bunuh Diri di Makassar Terindikasi Sejak 2015
Indonesia
BIN Sebut Serangan Bom Bunuh Diri di Makassar Terindikasi Sejak 2015

Deputi VII Badan Intelijen Negara (BIN), Wawan Purwanto mangatakan, indikasi adanya aksi terorisme di Makassar, Sulawesi Selatan sebenarnya sudah termonitor sejak 2015.

Jokowi: UU Cipta Kerja Perbaiki Kehidupan Pekerja
Indonesia
Jokowi: UU Cipta Kerja Perbaiki Kehidupan Pekerja

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkeyakinan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja bisa memperbaiki kehidupan pekerja dan keluargnya.

Polri Diminta Usut Dugaan Peretasan Nomor Telepon Novel Baswedan Cs
Indonesia
Polri Diminta Usut Dugaan Peretasan Nomor Telepon Novel Baswedan Cs

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Arif Maulana meminta Polri untuk mengusut dugaan peretasan yang dialami Novel, Sujanarko hingga peneliti ICW.

Giring Turun Gunung Bantu PSI Tolak RKT DPRD DKI Rp888 Miliar
Indonesia
Giring Turun Gunung Bantu PSI Tolak RKT DPRD DKI Rp888 Miliar

"Bro Giring sebagai ketua umum kami langsung menjawab Bro Mike apakah pantas di tengah pandemi dan situasi ekonomi seperti ini ada kenaikan gaji," tegas dia.

15 Daerah di Jatim Berstatus Zona Oranye
Indonesia
15 Daerah di Jatim Berstatus Zona Oranye

Namun, kasus positif COVID-19 di Jatim per Kamis (12/8) sebanyak 3.161 orang. Surabaya menyumbang kasus tertinggi mencapai 739 orang.

KLB Demokrat Berpotensi Disahkan Pemerintah
Indonesia
KLB Demokrat Berpotensi Disahkan Pemerintah

Pakar hukum Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Ahmad menilai bahwa KLB Partai Demokrat Deli Serdang dapat disahkan.