Ma'ruf Amin Akui Masih Ada Ceramah Keagamaan yang Selipkan Khilafah Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat internal perkembangan vaksin COVID-19 secara virtual dari rumah dinas wapres di Jakarta, Sabtu (9/1/2021). (Asdep KIP Setwapres)

Merahputih.com - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengakui ceramah keagamaan di berbagai daerah masih sering menyinggung dan menyelipkan tentang wacana pendirian negara Islam atau negara khilafah.

"Walaupun organisasi-organisasi yang mengusung tema itu kini sudah tidak aktif lagi," ujar Ma'ruf saat memberikan sambutan dalam acara Bedah Buku "Darul Misaq: Indonesia Negara Kesepakatan", secara daring dari Jakarta, Senin (7/6).

Selain itu, penolakan terhadap Pancasila serta penggunaan kekerasan atau teror berkedok jihad untuk perwujudan negara khilafah masih terjadi saat ini.

Baca Juga:

Dituding Pro HTI, Profesor Suteki Jelaskan Perbedaan Khilafah dan Pancasila

Ideologi perjuangan intoleran dan kekerasan tersebut dipengaruhi oleh gerakan-gerakan Islam transnasional yang disebabkan oleh pemahaman tekstual terhadap Al Quran, kata Wapres.

"Ideologi transnasional yang keras itu memang tidak terlepas dari pemahaman mereka terhadap teks-teks Al Quran dan hadits secara literal dan kaku, sehingga mereka memiliki sikap yang intoleran dan radikal," jelas Ma'ruf sebagaimana dikutip Antara.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (ANTARA FOTO/HO-Asdep Komunikasi dan Informasi Publik Setwapres)

Bahkan, sebagian dari mereka bersikap ekstrem dan menganggap kelompok masyarakat lain, yang berbeda pandangan dengan mereka, sebagai kaum kafir. Padahal, perdebatan tentang Islam dan negara Indonesia sudah diselesaikan oleh para pendiri bangsa, yang sebagian besar di antara mereka ialah tokoh Islam dan ulama.

"Sebenarnya perdebatan tentang Islam dan negara ini sudah selesai dilakukan oleh bapak pendiri (founding father) negara ini, yang di antara mereka adalah ulama dan tokoh Islam," ujarnya menegaskan.

Baca Juga:

Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan, Marxisme dan Khilafah Boleh Dipelajari

Oleh karena itu, terhadap adanya unsur khilafah dalam ceramah agama tersebut, Wapres menegaskan masyarakat harus memiliki pemahaman moderat dalam hubungan antara Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Saya menilai bahwa buku ini dapat memberikan kontribusi bagi penyebaran gagasan tentang hubungan antara Islam dan negara Indonesia dengan pandangan yang moderat," tutup dia. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Strategi Menkes Kendalikan COVID-19 di Kudus dan Bangkalan
Indonesia
Strategi Menkes Kendalikan COVID-19 di Kudus dan Bangkalan

Kemenkes menyiapkan rumah sakit yang ada di Semarang dan juga Surabaya, untuk rujukan pasien dari Kudus dan Bangkalan.

Nama Baik Keluarga Tercoreng Jika Penyakit Ustaz Maaher At Thuwalibi Disebut
Indonesia
Bos PT PAL Budiman Saleh Segera Duduk di Kursi Pesakitan
Indonesia
Bos PT PAL Budiman Saleh Segera Duduk di Kursi Pesakitan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas penyidikan Direktur Utama nonaktif PT PAL Indonesia, Budiman Saleh.

PPKM Diperpanjang Hingga 18 Oktober, Beberapa Daerah Naik ke Level 3
Indonesia
PPKM Diperpanjang Hingga 18 Oktober, Beberapa Daerah Naik ke Level 3

Penyebabnya, kabupaten/kota itu belum mampu memenuhi target vaksinasi.

Wakil Wali Kota Tangsel Terpapar COVID-19, Diduga Sering Terima Tamu dan Kunjungan
Indonesia
Wakil Wali Kota Tangsel Terpapar COVID-19, Diduga Sering Terima Tamu dan Kunjungan

Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Pilar Saga Ichsan positif COVID-19. Ia tengah menjalani isolasi mandiri.

Operasi SAR Sriwijaya Air Dihentikan, DVI Terima 714 DNA
Indonesia
Operasi SAR Sriwijaya Air Dihentikan, DVI Terima 714 DNA

Kepala Basarnas (Kabasarnas) Marsma TNI Bagus Puruhito menenangkan keluarga para korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang ikut kegiatan tabur bunga di perairan Pulau Lancang, Kepulauan Seribu.

Semua Kontak Erat Pasien COVID-19 Wajib Karantina, Menkes: Supaya Tidak Menularkan
Indonesia
Semua Kontak Erat Pasien COVID-19 Wajib Karantina, Menkes: Supaya Tidak Menularkan

Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali

Ketua MPR Minta Pemerintah Awasi Tarif Tes PCR
Indonesia
Ketua MPR Minta Pemerintah Awasi Tarif Tes PCR

Pemerintah diminta melakukan evaluasi secara berkala terhadap tarif tes swab RT-PCR.

Operasi Pasar dan Pembatasan Pembelian Solusi Stabilkan Harga Minyak Goreng
Indonesia
Operasi Pasar dan Pembatasan Pembelian Solusi Stabilkan Harga Minyak Goreng

"Kebijakan operasi pasar dan pasar murah, serta pembatasan pembelian ritel dilakukan sebagai langkah stabilisasi harga serta mengantisipasi kelangkaan barang," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu di Jakarta, Selasa (4/1).

[Hoaks atau Fakta]: Lagu Indonesia Raya Resmi Diganti
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Lagu Indonesia Raya Resmi Diganti

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya merupakan lagu kebangsaan yang dipayungi hukum dan diatur Undang-undang No. 24 tahun 2009.