Luhut Simpulkan Belanja e-Katalog Kurangi Kasus OTT Pejabat

MerahPutih.com - Ternyata ada hubungan antara Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan belanja e-katalog. Setidaknya demikian kesimpulan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Menko Luhut menyatakan pemanfaatan sarana elektronik dalam belanja pemerintah melalui e-katalog dapat menekan OTT pejabat terlibat korupsi.

Baca juga:

OTT KPK Terbaru di Sidoarjo Terkait Insentif Pajak

“Kalau kami bangun sistem yang baik, tidak ada OTT atau berkurang drastis OTT karena semua belanja melalui mesin, mesin tidak bisa disogok,” kata Luhut di sela penutupan Business Matching 2024 di Sanur, Denpasar, dilansir dari Antara, Kamis (7/3).

Menurut Luhut, penggunaan belanja produk dalam negeri dengan e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP) dapat mengurangi potensi korupsi atau penyalahgunaan anggaran negara.

Lebih jauh, Luhut mengungkapkan transparansi dan digitalisasi belanja produk dalam negeri itu lewat e-katolog itu juga mulai ditiru negara lain. Dia mencontohkan Kenya yang 100 persen menerapkan hal sama seperti di Indonesia.

Baca juga:

Luhut Umumkan Dukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

Bahkan, Luhut mengklaim dalam beberapa bulan terakhir tidak terjadi pihak atau pejabat negara dan pejabat di daerah terjaring OTT karena kasus dugaan korupsi.

"Tidak ada yang OTT, hampir tidak ada seingat saya di pemda, kecuali (suap) jabatan tapi kalau untuk karena korupsi saya kira berkurang," tandasnya. (*)

Baca juga:

KPK Mulai Dalami Pengadaan Server di Anak Usaha Telkom Group