KPU Sebut ada Ribuan Surat Suara di Kuala Lumpur Diduga Sudah Dicoblos

Ikhsan Aryo DigdoIkhsan Aryo Digdo - Jumat, 09 Februari 2024
KPU Sebut ada Ribuan Surat Suara di Kuala Lumpur Diduga Sudah Dicoblos

Informasinya ada 1.972 surat suara yang sudah dicoblos di Malaysia. (Foto: Unplash/Mkjr_)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menemukan ribuan surat suara di Kuala Lumpur, Malaysia, telah dicoblos oleh orang tak berwenang.

Anggota KPU Idham Holik mengatakan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan panitia pemilihan luar negeri (PPLN) Kuala Lumpur soal surat suara yang sudah tercoblos itu.

Baca Juga:

2.481 TPS Rawan Kena Banjir, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Mitigas

"Informasinya ada 1.972 surat suara yang dicoblos oleh orang yang tidak berwenang. Baru saja saya berkomunikasi dengan PPLN Kuala Lumpur untuk dapat memastikan secara perinci surat suara dicoblos sebanyak 1.972 tersebut," ujar Idham kepada wartawan di Jakarta, Jumat (9/2).

Idham mengatakan, pihaknya akan terus mengupdate informasi terbaru soal surat suara tercoblos secara ilegal di Malaysia.

Jika ada kabar terbaru dari PPLN Kuala Lumpur, kata Idham, pihaknya akan segera memberikan informasi tersebut kepada masyarakat.

"PPLN Kuala Lumpur nanti akan menginformasikan lebih lanjut secara perinci. Saat ini pengawas pemilu luar negeri Kuala Lumpur juga sedang mendalami peristiwa tersebut," ujarnya.

Baca Juga:

Indikator Politik Ungkap Kemungkinan Pilpres 2024 Satu Putaran

Sekadar informasi, beredar video amatir kalau di Malaysia diduga ada sejumlah surat surat suara Pilpres 2024 yang sudah tercoblos pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.

Mahfud Md buka suara ihwal adanya temuan dugaan surat suara sudah tercoblos di Malaysia.

Ia menduga itu sengaja dilakukan oleh pihak lain untuk mendiskreditkan pihaknya di dalam gelaran pesta demokrasi.

"Padahal itu bisa saja operasi dari pihak lain nyuruh orang nyoblos gitu, lalu diumumkan ini pencoblosan yang melanggar aturan," kata Mahfud kepada wartawan, di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (8/2). (knu)

Baca Juga:

Viral Caleg PKS Berperan Jadi Nelayan dan Mengadu ke Anies, Timnas AMIN Bantah Setting-an

#Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring
Seluruh hasil lelang surat suara bekas itu akan disetor ke Kas Negara.
Wisnu Cipto - Senin, 24 Maret 2025
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring
Indonesia
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
IKEPP adalah instrumen pengukuran untuk memetakan secara kuantitatif dan kualitatif kepatuhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).
Dwi Astarini - Rabu, 09 Oktober 2024
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
Indonesia
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas
Para artis yang menjadi ketua timses sebaiknya harus mengerti harapan dan cita-cita masyarakat daerah tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 September 2024
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas
Berita Foto
Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Nasdem Fatimah Tania Nadira Alatas berfoto bersama keluarga usai mengikuti Rapat Paripurna pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta masa jabatan 2024-2029 di Gedung DPRD Jakarta, Senin (26/8/2024).
Didik Setiawan - Senin, 26 Agustus 2024
Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Indonesia
Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi
"Rakyat tidak dapat disalahkan atas pilihannya, apa pun yang mendasari pertimbangannya," urai Puan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Agustus 2024
 Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi
Indonesia
Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa
Konstitusi Indonesia telah meletakkan prinsip dasar berdemokrasi yaitu bahwa kedaulatan harusnya berada di tangan rakyat.
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Agustus 2024
Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa
Indonesia
Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS
Mereka perlu diberikan jaminan keselamatan kerja berupa dana santunan kematian hingga beasiswa untuk dua orang anak.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juli 2024
Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS
Indonesia
Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik
Batas waktu untuk caleg terpilih melaporkan harta kekayaannya 21 hari sebelum pelantikan pada 1 Oktober 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juli 2024
Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik
Indonesia
Caleg Terpilih Pemilu 2024 Belum Lapor LHKPN Terancam Batal Dilantik
Tanda terima pelaporan harta kekayaan wajib disampaikan caleg terpilih kepada KPU di masing-masing jajaran paling lambat 21 hari sebelum pelantikan.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juli 2024
Caleg Terpilih Pemilu 2024 Belum Lapor LHKPN Terancam Batal Dilantik
Indonesia
KPU DKI Rekapitulasi Ulang Pileg DPRD di 233 TPS Cilincing
Rekapitulasi suara ulang jenis perolehan suara Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Senin, 01 Juli 2024
KPU DKI Rekapitulasi Ulang Pileg DPRD di 233 TPS Cilincing
Bagikan