KPU Bantah Punya Keinginan agar Pilpres 2024 Berlangsung Dua Putaran

Frengky AruanFrengky Aruan - Jumat, 09 Februari 2024
KPU Bantah Punya Keinginan agar Pilpres 2024 Berlangsung Dua Putaran

KPU. (MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan pihaknya tidak mempunyai keinginan agar Pilpres 2024 berlangsung satu putaran atau dua putaran. KPU dipastikan bakal bertugas menyelenggarakan pilpres untuk satu atau dua putaran.

"Sejak awal perencanaan tahapan pemilu kami siapkan tentu sampai putaran kedua," ujar Anggota KPU August Mellaz kepada wartawan dikutip di Jakarta, Jumat (9/2).

Baca Juga:

Pengamat: Kritikan Cak Imin soal Kantong Sembako Biru Jatuhkan Heru yang Dekat Jokowi

Hanya saja, menurut August, KPU tidak melarang jika ada pasangan capres-cawapres mendorong Pilpres 2024 berlangsung sekali putaran.

KPU tetap berpegang pada aturan yang berlaku dan siap menyelenggarakan Pilpres 2024 baik berlangsung sekali putaran maupun dua putaran.

"Kami tidak punya pretensi ke sana, itu kan dari peserta pemilu, silakan saja, kalau kami tetap," tutur August

Menurut August, KPU sudah merancang tahapan dan jadwal penyelenggara Pilpres 2024 hingga putaran kedua. Perancangan tersebut bukan berarti KPU menginginkan dua putaran, tetapi sebagai langkah antisipasi jika pilpres berlangsung dua putaran karena pesertanya lebih dari dua pasangan capres-cawapres.

"Itu dari sisi jadwal, program dan tahapan sudah disiapkan termasuk dari sisi anggaran, penganggarannya tentu saja dari keseluruhan tahapan pemilu baik putaran pertama maupun kedua," tandas August. (Knu)

Baca Juga:

Hormati Bung Karno hingga Megawati, Prabowo Minta Warga Tak Saling Menjelek-jelekan

#KPU #Pilpres #Pilpres 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo: Terus Terang Aja Loh, Saya Tuh Nggak Dendam Sama Anies
Prabowo mengaku tak menyimpan dendam dengan Anies yang saat Pilpres 2024 menjadi capres usungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Wisnu Cipto - Senin, 29 September 2025
Prabowo: Terus Terang Aja Loh, Saya Tuh Nggak Dendam Sama Anies
Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU akhirnya minta maaf atas kegaduhan dokumen capres-cawapres. KPU kini telah membatalkan keputusan tersebut untuk merahasikan dokumen capres dan cawapres.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Roy Suryo menilai, dengan kebijakan itu, masyarakat tidak bisa melihat profil maupun latar belakang calon pemimpin negara.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Indonesia
Istana Tidak Bakal Ikut Campur Soal Larangan Dokumen Capres Cawapres Dikunci KPU
Aturan terkait dokumen capres-cawapres menjadi kewenangan KPU.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Istana Tidak Bakal Ikut Campur Soal Larangan Dokumen Capres  Cawapres Dikunci KPU
Bagikan