KPK Jebloskan Dua Mantan Pejabat Pemkab Lampung Selatan ke Penjara Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK

Merahputih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi dua mantan pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan ke Rutan Kelas IA Bandarlampung berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dua orang tersebut yakni mantan Kadis PUPR Lampung Selatan Hermansyah Hamidi dan mantan Kabid Pengairan Dinas PUPR Lampung Selatan Syahroni. Keduanya adalah terpidana perkara suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkab Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 dan 2017.

Baca Juga:

Sejumlah Alasan Tes Kebangsaan Calon ASN KPK Dinilai Salah Kaprah

Jaksa Eksekusi Dormian melaksanakan putusan Pengadilan Tipikor PN Tanjungkarang Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Tjk tanggal 16 Juni 2021 atas nama terpidana Hermansyah Hamidi pada Kamis.

"Dengan cara memasukkannya ke Rumah Tahanan Negara Kelas IA Bandar Lampung untuk menjalani pidana penjara selama 6 tahun dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (29/7).

Ia mengatakan Hermansyah juga dibebankan untuk membayar denda sebesar Rp300 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan.

Selain itu, juga adanya kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5.050.000.000 paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

"Jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan," jelas Ali.

Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Selain itu, kata dia, juga dilakukan eksekusi putusan Pengadilan Tipikor Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Tjk tanggal 16 Juni 2021 atas nama terpidana Syahroni dengan cara memasukkannya ke dalam Rutan Kelas I Bandar Lampung untuk menjalani pidana penjara selama 4 tahun dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani.

"Dalam amar putusan, terdakwa juga dibebankan untuk membayar denda sebesar Rp200 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan," ucap Ali.

Syahroni juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp35.100.000 paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

"Jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 bulan," kata Ali.

Baca Juga:

Peran BIN Hingga BNPT Dalam Penyusunan Soal Tes Calon ASN KPK

Perkara tersebut juga menjerat mantan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan. Zainudin telah divonis dengan pidana penjara 12 tahun dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan dan perkaranya juga telah mempunyai hukum tetap.

Hermansyah dan Syahroni mendapatkan perintah dari Zainudin untuk melakukan pungutan proyek pada Dinas PUPR Lampung Selatan sebesar 21 persen dari anggaran proyek. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dua Wilayah DKI Diperkirakan Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang Sore Hingga Malam
Indonesia
Dua Wilayah DKI Diperkirakan Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang Sore Hingga Malam

Cuaca berawan diperkirakan terjadi secara merata di seluruh wilayah Jakarta pada Minggu pagi

Dua Hari Beroperasi Terbatas, Candi Prambanan Diserbu 643 Wisatawan
Indonesia
Dua Hari Beroperasi Terbatas, Candi Prambanan Diserbu 643 Wisatawan

Dua hari pasca beroperasi secara terbatas, Candi Prambanan diserbu sekitar 643 wisatawan.

Donald Trump Jr Positif COVID-19
Dunia
Donald Trump Jr Positif COVID-19

Donald Trump Jr, putra Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dinyatakan positif COVID-19 pada pekan ini.

Kepatuhan Protokol Kesehatan Terendah Terjadi di Wilayah Permukiman
Indonesia
Kepatuhan Protokol Kesehatan Terendah Terjadi di Wilayah Permukiman

Satgas COVID-19 melaporkan bahwa lokasi kerumunan dengan kepatuhan terendah terhadap protokol kesehatan(prokes) berada di wilayah permukiman.

Dinkes DKI Jamin Ketersediaan Tabung Oksigen untuk Pasien COVID-19
Indonesia
Dinkes DKI Jamin Ketersediaan Tabung Oksigen untuk Pasien COVID-19

"Pada intinya oksigen diproduksi dalam jumlah cukup," ujar Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Widyastuti

Terduga Teroris di Jatim Sumbangkan Sebagian Gaji Untuk Kegiatan Jemaah Islamiyah
Indonesia
Terduga Teroris di Jatim Sumbangkan Sebagian Gaji Untuk Kegiatan Jemaah Islamiyah

Rusdi menyebut dana yang dikumpulkan itu untuk menjaga eksistensi JI. Pasalnya, JI juga membutuhkan uang untuk menjalankan roda organisasi.

[HOAKS atau FAKTA]: Bikin KTP Kini Mesti Tunjukkan Bukti Vaksin
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bikin KTP Kini Mesti Tunjukkan Bukti Vaksin

Beredar sebuah narasi di media sosial Facebook yang menyebutkan bahwa untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) di kantor kelurahan, harus menunjukkan surat bukti telah mengikuti vaksinasi.

Kemenkeu Sita Rp8,9 Miliar dari Kasus Pencucian Uang Perpajakan di 2020
Indonesia
Kemenkeu Sita Rp8,9 Miliar dari Kasus Pencucian Uang Perpajakan di 2020

Indonesia menjadi satu-satunya negara anggota G20 yang belum masuk ke dalam Financial Action Task Force (FATF).

Hukuman Koruptor Jiwasraya Dipotong, Kejagung Siap Ajukan Kasasi
Indonesia
Hukuman Koruptor Jiwasraya Dipotong, Kejagung Siap Ajukan Kasasi

Kejagung membuka peluang untuk mengajukan kasasi terkait pengurangan masa hukuman terdakwa perkara korupsi pengelolaan keuangan dan investasi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Evaluasi Pembelajaran Tatap Muka, Gibran Geram Ada Guru Mengajar Tak Pakai Masker
Indonesia
Evaluasi Pembelajaran Tatap Muka, Gibran Geram Ada Guru Mengajar Tak Pakai Masker

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah telah menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) selama hampir dua pekan.