Sejumlah Alasan Tes Kebangsaan Calon ASN KPK Dinilai Salah Kaprah Jumpa pers KPK soal hasil tes alih status pegawai ke aparatur sipil negara (ASN), di gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/5). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke aparatur sipil negara (ASN) menuai kontroversi.

Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, ada alasan kuat sehingga perlunya menolak hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk ASN KPK.

Menurut Ray, status ASN adalah status peralihan akibat adanya revisi UU KPK yang menetapkan bahwa seluruh pegawai KPK bersifat ASN.

Baca Juga:

Peran BIN Hingga BNPT Dalam Penyusunan Soal Tes Calon ASN KPK

Karena dasarnya adalah peralihan, maka semestinya seluruh pegawai KPK secara otomatis jadi ASN tanpa proses pengujian layaknya menjadi calon ASN baru.

"Pegawai KPK bukanlah pegawai baru," jelas Ray kepada Merahputih.com di Jakarta, Kamis (6/5).

Sebab, mereka adalah pegawai lama yang karena UU mengubah status kepegawaian mereka jadi ASN. Artinya itu pengubahan otomatis.

Pandangan ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa peralihan status pegawai KPK tidak boleh merugikan pegawainya.

Lalu, perubahan status itu terjadi di tengah jalan, bukan di awal.

"Oleh karena itu, ketentuan tes hanya dapat berlaku bagi calon ASN baru di KPK. Pegawai KPK tidak boleh jadi korban akibat UU yang diubah di tengah jalan," kata Ray.

Ray Rangkuti. (MP/Fadhli)
Ray Rangkuti. (MP/Fadhli)

Ia melihat, dasar hukum tes dimaksud adalah lemah. UU KPK tidak mensyaratkan tes itu dilakukan.

UU KPK menyebut istilah peralihan status kepegawaian, bukan pemilihan status KPK menjadi ASN.

"Sehingga UU lain yang mengikat status ASN bagi pegawai KPK tidak dapat diberlakukan. Karena proses dan dasar hukumnya yang berbeda," jelas Ray.

Direktur Lingkar Madani Indonesia ini menambahkan, pertanyaan-pertanyaan dalam tes dimaksud sangat jauh berbeda dengan umumnya materi tes wawasan kebangsaan bagi calon ASN lainnya.

Tentu saja, perbedaan ini tidak adil. Sekaligus menimbulkan stigma awal bahwa di dalam tubuh pegawai KPK ada anasir-anasir yang tidak sejalan dengan NKRI.

Tuduhan yang dahulu pernah diungkapkan untuk memuluskan revisi UU KPK. Pertanyaan-pertanyaan dimaksud menyasar pada pandangan dan sikap antiradikalisme.

Padahal, sejatinya, wawasan kebangsaan tidak melulu soal ini.

Baca Juga:

Ketua KPK Firli Bahuri Bantah Pecat 75 Pegawai Tak Lulus Tes ASN

Ia meyakini, dengan melokalisir pertanyaan pada hal yang mengarah pada soal sikap dan pandangan antiradikalisme adalah pendangkalan dan penyempitan makna wawasan kebangsaan.

"Pun sekaligus mengalihkan wawasan kebangsaan kritis menjadi wawasan kebangsaan manut saja," terang Ray.

Ray menerangkan, pihaknya menolak hasil tes wawasan kebangsaan dimaksud.

"Kami meminta agar pimpinan KPK dan pemerintah secara otomatis menetapkan status seluruh pegawai KPK sebagai ASN," tutup Ray. (Knu)

Baca Juga:

Novel dan Sejumlah Pegawai 'Dirancang' Tak Lulus Tes ASN, ICW: Untuk Bunuh KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Targetkan 100 Bus Listrik TransJakarta Mengaspal Tahun Ini
Indonesia
Anies Targetkan 100 Bus Listrik TransJakarta Mengaspal Tahun Ini

"Dengan rencana elektrifikasi transportasi 100 unit Transjakarta tahun 2021 ini," ujar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

Jokowi Akui Perkembangan Kasus COVID-19 di Indonesia Sulit Diduga
Indonesia
Jokowi Akui Perkembangan Kasus COVID-19 di Indonesia Sulit Diduga

Jokowi juga menghubungi sejumlah negara untuk melakukan modifikasi metode penanganan COVID-19

Bio Farma Selesai Produksi 4 Juta Vaksin COVID-19, Februari Didistribusikan
Indonesia
Bio Farma Selesai Produksi 4 Juta Vaksin COVID-19, Februari Didistribusikan

PT Bio Farma (Persero) memastikan 4 juta dosis vaksin COVID-19 sudah selesai diproduksi dan siap didistribusikan pada Februari 2021.

Sembako Habis, Warga Diminta Lapor Polisi
Indonesia
Sembako Habis, Warga Diminta Lapor Polisi

Sepanjang tahun 2020, bantuan sosial yang disalurkan Polri sebanyak 394.347 paket sembako, 30 ribu ton beras, 790.436 Alkes/APD, dan mendirikan 13.119 dapur umum.

Kilang Balongan Terbakar, Pemerintah Perintahkan Pertamina Evaluasi Sistem Kerja
Indonesia
Kilang Balongan Terbakar, Pemerintah Perintahkan Pertamina Evaluasi Sistem Kerja

Warga sekitar lokasi kebakaran tangki Kilang Pertamina Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, meminta kompensasi sebesar Rp20 juta per orang.

KPK Mulai Usut Dugaan Korupsi Cakada di NTB
Indonesia
KPK Mulai Usut Dugaan Korupsi Cakada di NTB

KPK bakal mengawasi jalannya proses Pilkada agar tidak ternodai oleh praktik rasuah, termasuk di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Ada Harbonas, Transaksi E-Commerce Saat Ramadan Bakal Melonjak
Indonesia
Ada Harbonas, Transaksi E-Commerce Saat Ramadan Bakal Melonjak

Bank Indonesia mencatat peningkatan digital banking secara volume pada tahun lalu mencapai 41 persen dan secara nominal meningkat 2,7 persen.

[HOAKS atau FAKTA]: Virus COVID-19 Ternyata Mengandung Babi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Virus COVID-19 Ternyata Mengandung Babi

Beredar postingan di Facebook oleh akun bernama “Encang Bedegong” di grup Muslim Cyber Community (MCC).

Kehabisan Dana, BNPB Serahkan Biaya Karantina Pasien COVID-19 ke Pemda
Indonesia
Kehabisan Dana, BNPB Serahkan Biaya Karantina Pasien COVID-19 ke Pemda

Pemerintah daerah dinilai dapat menyesuaikan kebutuhan untuk isolasi mandiri warganya

Kasus COVID-19 Global Fluktuatif, Menlu Terus Berburu Vaksin COVID-19
Indonesia
Kasus COVID-19 Global Fluktuatif, Menlu Terus Berburu Vaksin COVID-19

Tanggal 4 Agustus 2021 yang lalu, kasus COVID-19 global telah mencapai angka 200 juta, di mana penyebarannya terjadi dua kali lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya.