Sejumlah Alasan Tes Kebangsaan Calon ASN KPK Dinilai Salah Kaprah Jumpa pers KPK soal hasil tes alih status pegawai ke aparatur sipil negara (ASN), di gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/5). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke aparatur sipil negara (ASN) menuai kontroversi.

Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, ada alasan kuat sehingga perlunya menolak hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk ASN KPK.

Menurut Ray, status ASN adalah status peralihan akibat adanya revisi UU KPK yang menetapkan bahwa seluruh pegawai KPK bersifat ASN.

Baca Juga:

Peran BIN Hingga BNPT Dalam Penyusunan Soal Tes Calon ASN KPK

Karena dasarnya adalah peralihan, maka semestinya seluruh pegawai KPK secara otomatis jadi ASN tanpa proses pengujian layaknya menjadi calon ASN baru.

"Pegawai KPK bukanlah pegawai baru," jelas Ray kepada Merahputih.com di Jakarta, Kamis (6/5).

Sebab, mereka adalah pegawai lama yang karena UU mengubah status kepegawaian mereka jadi ASN. Artinya itu pengubahan otomatis.

Pandangan ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa peralihan status pegawai KPK tidak boleh merugikan pegawainya.

Lalu, perubahan status itu terjadi di tengah jalan, bukan di awal.

"Oleh karena itu, ketentuan tes hanya dapat berlaku bagi calon ASN baru di KPK. Pegawai KPK tidak boleh jadi korban akibat UU yang diubah di tengah jalan," kata Ray.

Ray Rangkuti. (MP/Fadhli)
Ray Rangkuti. (MP/Fadhli)

Ia melihat, dasar hukum tes dimaksud adalah lemah. UU KPK tidak mensyaratkan tes itu dilakukan.

UU KPK menyebut istilah peralihan status kepegawaian, bukan pemilihan status KPK menjadi ASN.

"Sehingga UU lain yang mengikat status ASN bagi pegawai KPK tidak dapat diberlakukan. Karena proses dan dasar hukumnya yang berbeda," jelas Ray.

Direktur Lingkar Madani Indonesia ini menambahkan, pertanyaan-pertanyaan dalam tes dimaksud sangat jauh berbeda dengan umumnya materi tes wawasan kebangsaan bagi calon ASN lainnya.

Tentu saja, perbedaan ini tidak adil. Sekaligus menimbulkan stigma awal bahwa di dalam tubuh pegawai KPK ada anasir-anasir yang tidak sejalan dengan NKRI.

Tuduhan yang dahulu pernah diungkapkan untuk memuluskan revisi UU KPK. Pertanyaan-pertanyaan dimaksud menyasar pada pandangan dan sikap antiradikalisme.

Padahal, sejatinya, wawasan kebangsaan tidak melulu soal ini.

Baca Juga:

Ketua KPK Firli Bahuri Bantah Pecat 75 Pegawai Tak Lulus Tes ASN

Ia meyakini, dengan melokalisir pertanyaan pada hal yang mengarah pada soal sikap dan pandangan antiradikalisme adalah pendangkalan dan penyempitan makna wawasan kebangsaan.

"Pun sekaligus mengalihkan wawasan kebangsaan kritis menjadi wawasan kebangsaan manut saja," terang Ray.

Ray menerangkan, pihaknya menolak hasil tes wawasan kebangsaan dimaksud.

"Kami meminta agar pimpinan KPK dan pemerintah secara otomatis menetapkan status seluruh pegawai KPK sebagai ASN," tutup Ray. (Knu)

Baca Juga:

Novel dan Sejumlah Pegawai 'Dirancang' Tak Lulus Tes ASN, ICW: Untuk Bunuh KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Vaksin Merah Putih Diprioritaskan Jadi Vaksin Booster Tahun 2022
Indonesia
Vaksin Merah Putih Diprioritaskan Jadi Vaksin Booster Tahun 2022

Nasih belum bisa memastikan, kapan tepatnya uji klinis tersebut

Kepala BKN Klaim Ide TWK Lahir dari Diskusi Bersama
Indonesia
Kepala BKN Klaim Ide TWK Lahir dari Diskusi Bersama

Bima Haria Wibisana mengklaim bahwa ide tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan hasil dari keputusan bersama.

[Hoaks atau Fakta]: Batik Air Jemput WNI di Afghanistan
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Batik Air Jemput WNI di Afghanistan

Menteri Luar Negeri RI melalui media sosial twitternya pada 20 Agustus 2021, menginformasikan bahwa pemerintah telah berhasil mengevakuasi WNI dari Kabul.

Ribuan Pekerja di DIY yang Dirumahkan Kembali Bekerja
Indonesia
Ribuan Pekerja di DIY yang Dirumahkan Kembali Bekerja

Penurunan level PPKM di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) membuat sejumlah perusahaan kembali beroperasi. Hal ini membuat ribuan pekerja yang sempat dirumahkan akibat pandemi kembali bekerja.

Prajurit TNI Gugur Ditembak KKB Papua, Korban Anggota Koramil Yalimo
Indonesia
Prajurit TNI Gugur Ditembak KKB Papua, Korban Anggota Koramil Yalimo

Korban penembakan yang meninggal atas nama Sertu Eko, anggota Koramil Yalimo.

Kemnaker Cairkan BSU ke 947.499 Pekerja
Indonesia
Kemnaker Cairkan BSU ke 947.499 Pekerja

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sudah memproses pencairan dana bantuan subsidi upah (BSU) tahap I untuk 947.499 pekerja senilai Rp 947,5 miliar. Sampai saat ini, proses penyalurannya saat ini masih berlangsung.

BPOM Periksa Nasi Boks PSI Sebabkan 35 Orang Keracunan
Indonesia
BPOM Periksa Nasi Boks PSI Sebabkan 35 Orang Keracunan

BPOM turun tangan dengan memeriksa sampel nasi boks pemberian Partai Solidaritas Indonesia yang menyebabkan puluhan warga di Kampung Beting, Koja, Jakarta Utara keracunan.

Kejagung Usut Dugaan Korupsi Proyek Satelit Kementerian Pertahanan
Indonesia
Kejagung Usut Dugaan Korupsi Proyek Satelit Kementerian Pertahanan

Kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertahanan terungkap ke publik setelah ditemukan adanya dugaan pelanggaran hukum dalam proyek satelit Kemhan.

Rektor Unhan: Kuliah Umum Megawati Penting untuk Pahami Geopolitik Sukarno
Indonesia
Rektor Unhan: Kuliah Umum Megawati Penting untuk Pahami Geopolitik Sukarno

"Materi kuliah umum ini sangat penting dalam memahami pemahaman geopolitik Presiden RI pertama Soekarno, yang sangat maju dimulai dari masa pergerakan kemerdekaan hingga membawa Bangsa Indonesia berperan penting dalam konstelasi politik internasional dan membentuk tata dunia baru pasca perang dunia II," ujar Amarulla

Perjuangan Karyawan untuk Dapatkan Haknya Setelah Dirumahkan Sepihak
Indonesia
Perjuangan Karyawan untuk Dapatkan Haknya Setelah Dirumahkan Sepihak

Ia menambahkan, tuntutan kepada PT ATI adalah meminta gaji dibayarkan, uang pesangon dibayarkan, penghargaan masa kerja dan penggantian hak.