KPK Beri Pembekalan Antikorupsi kepada Hary Tanoesoedibjo Cs Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: MP/Dicke Prasetia)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memberikan pembekalan antikorupsi bagi partai politik

Kali ini pembekalan diberikan untuk para pengurus dan kader Partai Persatuan Indonesia (Perindo), bertempat di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, pukul 09.00-12.00 WIB.

Baca Juga

Wakil Ketua KPK akan Ceramahi Kader PBB Terkait Pidana Korupsi

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango akan membuka kegiatan bersama Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo yang didampingi oleh pengurus inti mulai dari Wakil Ketua Umum, Sekjen, Bendahara Umum, Ketua DPP, dan Wakil Sekjen.

"Sekitar 65 pengurus partai juga akan hadir secara langsung. Selebihnya para pengurus DPD/DPW dan DPC akan mengikuti kegiatan pembekalan secara daring," kata Plt Jubir KPK Ipi Maryati Kuding dalam ketetangannya, Selasa (9/8).

Ipi menjelaskan, pembekalan sejumlah materi penguatan integritas internal partai politik akan diberikan langsung oleh para pejabat di Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK.

"Di antaranya tentang penguatan integritas, Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) dan pembahasan pembelajaran mandiri antikorupsi," ujarnya.

Kegiatan ini, kata Ipi, merupakan implementasi tugas KPK sebagaimana amanat Undang-Undang, yaitu untuk “merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, khususnya di sektor politik.

"Sehingga, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan antikorupsi, sekaligus meningkatkan integritas partai politik demi membangun demokrasi yang bersih dari korupsi," tuturnya.

Baca Juga

Hary Tanoe Bicara soal Target Perindo di Pemilu 2024

Di sisi lain, menurut data capaian indikator The Economic Intelligence Unit (EIU) pada Corruption Perception Index (CPI) tahun 2021 menempatkan Indonesia pada peringkat 64 dari 167 negara.

"Laporan ini menunjukkan bahwa tren indeks demokrasi Indonesia cenderung mengalami penurunan signifikan sejak tahun 2017,"ujarnya.

Ada lima indikator yang digunakan EIU dalam menentukan indeks demokrasi suatu negara, antara lain proses pemilu dan pluralisme, fungsi dan kinerja pemerintah, partisipasi politik, budaya politik, serta kebebasan sipil.

"Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap menurunnya indeks demokrasi Indonesia adalah rendahnya budaya politik atau democratic political culture dengan skor yaitu 4,38," jelas dia.

Pada indikator lainnya, yaitu Varieties of Democracy Project (V-Dem), kecenderungannya mengalami penurunan. Indikator ini mengukur tujuh prinsip tertinggi dari demokrasi: electoral, liberal, participatory, deliberative, egalitarian, majoritarian dan consensual.

Menurut Transparancy Internasional Indonesia (TII), pada V-Dem terdapat tantangan terkait pendanaan politik dan praktik pembelian suara dalam pemilu.

Pertanyaan yang ditanyakan berkaitan dengan seberapa mewabahnya korupsi politik yang diagregasikan dari indeks korupsi sektor publik, indeks korupsi eksekutif, indikator korupsi legislatif dan indikator korupsi peradilan.

Melalui kegiatan pembekalan antikorupsi yang merupakan rangkaian kegiatan program Politik Cerdas Beritegritas (PCB) Terpadu 2022 ini, KPK fokus mendorong penguatan integritas internal partai politik.

"Sebab, kedudukan parpol sebagaimana amanat UUD 1945 sangat strategis," imbuhnya.

Ipi melanjutkan, parpol berperan penting untuk mencetak para pemimpin dan pejabat publik baik di pusat maupun daerah. Parpol juga merupakan satu-satunya instrumen untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden, anggota DPR dan DPRD, serta kepala daerah.

"Sehingga, parpol yang berintegritas menjadi landasan penting dalam membangun upaya pencegahan korupsi politik," pungkasnya.

Untuk diketahui, Perindo merupakan partai ke -11 setelah sebelumnya KPK memberikan pembekalan yang sama kepada jajaran pimpinan dan pengurus dari 10 parpol, yaitu PAN, PBB, Demokrat, Gerindra, PDIP, Golkar, Hanura, Berkarya, PKS, dan PKB. (Pon)

Baca Juga

KPK Limpahkan Berkas Perkara Bupati Langkat ke Pengadilan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jelang Lengser, Wagub DKI Jakarta Pasrahkan Sosok Penerusnya ke Jokowi
Indonesia
Jelang Lengser, Wagub DKI Jakarta Pasrahkan Sosok Penerusnya ke Jokowi

Ahmad Riza Patria percaya sepenuhnya pada Presiden Joko Widodo soal putusan penunjukan Pj Gubernur.

Wamen BUMN: Secara Teknikal Garuda Indonesia Bangkrut
Indonesia
Wamen BUMN: Secara Teknikal Garuda Indonesia Bangkrut

Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo memastikan, terus mengupayakan penyelamatan maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia.

Perjuangkan Pencak Silat Masuk Olimpiade, IPSI Kampanye ke Berbagai Negara Asia
Indonesia
Perjuangkan Pencak Silat Masuk Olimpiade, IPSI Kampanye ke Berbagai Negara Asia

IPSI sedang berupaya keras memperjuangkan cabang olahraga (cabor) pencak silat agar bisa dipertandingkan di Olimpiade.

Pemerintah Tidak Siapkan Aturan Khusus Libur Panjang Akhir Februari 2022
Indonesia
Pemerintah Tidak Siapkan Aturan Khusus Libur Panjang Akhir Februari 2022

Pemerintah akan mengoptimalkan kebijakan yang ada terkait dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Adik Kandung Gus Dur, Lily Chodijah Wahid Tutup Usia
Indonesia
Adik Kandung Gus Dur, Lily Chodijah Wahid Tutup Usia

Kabar duka kembali menyelimuti Tanah Air. Lily Chodidjah Wahid alias Lily Wahid adik kandung dari Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur meninggal dunia.

Sajikan Nasi Liwet Jamu Politisi DPR, Andika: Saya Juga Apa Adanya Saja
Indonesia
Sajikan Nasi Liwet Jamu Politisi DPR, Andika: Saya Juga Apa Adanya Saja

Para anggota Komisi I DPR yang berkunjung ke kediaman calon Panglima TNI disuguhi nasi liwet yang dibuat istri Jenderal Andika yaitu Diah Erwiany.

Ketua DPD Dukung Kapolri Tindak Tegas Pinjaman Online Ilegal
Indonesia
Ketua DPD Dukung Kapolri Tindak Tegas Pinjaman Online Ilegal

Ketua DPD La Nyalla Mattalitti mendukung langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menginstruksikan jajarannya untuk menindak tegas lembaga pinjaman online ilegal.

MA Tidak Menerima Gugatan 'Judicial Review' Demokrat Kubu Moeldoko
Indonesia
MA Tidak Menerima Gugatan 'Judicial Review' Demokrat Kubu Moeldoko

Putusan tersebut diputus oleh ketua majelis hakim Supandi, dengan hakim anggota, Is Sudaryono dan Yodi Martono Wahyunadi

Jokowi Perintahkan Prabowo Buat Masterplan Pertahanan Negara di Pulau Terluar
Indonesia
Jokowi Perintahkan Prabowo Buat Masterplan Pertahanan Negara di Pulau Terluar

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berambisi memperkuat pertahanan negara. Ia memberikan perintah langsung kepada Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto untuk membuat masterplan pertahanan negara.

Berganti Nama Jadi Jalan Raden Ismail, 654 Warga Berbongdong-bondong Ganti KTP
Indonesia
Berganti Nama Jadi Jalan Raden Ismail, 654 Warga Berbongdong-bondong Ganti KTP

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Sudin Dukcapil) Kota Administrasi Jakarta Pusat pun langsung jemput bola melakukan penyesuaian dokumen kependudukan bagi warga yang mengalami penggantian nama jalan di wilayah RT11/RW 04 Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Senin (4/7).