KPK Awali Roadshow Bus 2023 di Car Free Day Jakarta

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 08 Mei 2023
KPK Awali Roadshow Bus 2023 di Car Free Day Jakarta

Roadshow Bus KPK: Jelajah Negeri, Bangun Antikorupsi. (Foto: MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memulai rangkaian ‘Roadshow Bus KPK: Jelajah Negeri, Bangun Antikorupsi’ Tahun 2023. Rangkaian pertama digelar pada kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day (CFD) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (7/5).

Hadir dalam kegiatan ini Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana. Dalam sambutannya Wawan mengatakan Roadshow Bus KPK hadir sebagai bagian dari sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada masyarakat secara langsung.

Baca Juga:

KPK Bakal Panggil Bupati Pandeglang

“Hadirnya kembali Bus KPK di tengah masyarakat, menjadi simbolisasi dalam upaya dan semangat pemberantasan korupsi yang tak kunjung henti bersama masyarakat,” kata Wawan.

Peningkatan peran serta masyarakat, lanjut Wawan, dibutuhkan sebagai mata, telinga, dan kepanjangan tangan KPK di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu pada kegiatan CFD ini, KPK mengajak keterlibatan masyarakat dalam program pendidikan antikorupsi, serta kolaborasi dan sinergi dengan para pemangku kepentingan lain di setiap daerah.

Roadshow Bus KPK menjadi rangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi. Salah satunya melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pada sidang pengadilan, dan peran serta masyarakat.

“KPK juga ingin menunjukan bahwa kerja KPK tidak hanya sebatas penindakan saja, ada upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi yang tidak pernah berhenti dilakukan. Hal ini sejalan dengan semangat Trisula Pemberantasan Korupsi KPK, dimana pendidikan menjadi salah satu poin utama untuk memberantas korupsi di Indonesia,” ujar Wawan.

Baca Juga:

Dirut PT CLM Masuk Daftar Offshore Leaks, MAKI Minta KPK Lakukan Pemeriksaan


Lebih lanjut Wawan menyampaikan, menjelang tahun politik 2024, KPK melihat fenomena yang masih sering terjadi dalam kontestasi politik yang membudaya, mengkonstruksi, dan mempengaruhi sistem politik demokrasi di Indonesia yaitu money politic atau politik uang.

“Dalam kontestasi politik sendiri, uang dapat menentukan seseorang terpilih atau tidak, pemberian uang, barang, jasa atau materi lainnya yang menyebabkan politik berbiaya tinggi. Untuk itu, melalui rangkaian Roadshow Bus ini, KPK mengatisipasi fenomena tersebut dengan memberikan dan menanamkan pendidikan antikorupsi yang inklusif kepada seluruh elemen masyarakat,” Jelasnya.

KPK terus melakukan pelbagai pendekatan untuk meningkatkan kesadaran publik dalam pencegahan korupsi, utamanya menjelang Pemilu 2024. Salah satunya yakni melalui Roashow Bus Antikorupsi ini, yang pekan depan, Minggu (14/5) akan menyambangi Kota Bogor. (Pon)

Baca Juga:

KPK Bakal Panggil Bupati Pandeglang

#KPK #Car Free Day #Kasus Korupsi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Denny JA Usulkan Reformasi Hukum Korupsi, Soroti Kerugian Negara
Denny JA mengusulkan reformasi delik korupsi agar risiko bisnis yang wajar dibedakan dari tindak pidana. Simak gagasan dan alasannya.
Soffi Amira - Sabtu, 24 Oktober 2026
Denny JA Usulkan Reformasi Hukum Korupsi, Soroti Kerugian Negara
Berita Foto
Suhendrik Jalani Pemeriksaan Lanjutan Kasus Korupsi Iklan Bank BJB
Tersangka Direktur PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WBE) Suhendrik, usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 23 Oktober 2026
Suhendrik Jalani Pemeriksaan Lanjutan Kasus Korupsi Iklan Bank BJB
Indonesia
Geledah Kantor BPK dan 2 Rumah di Jateng, KPK Menyita Uang Diduga Hasil Korupsi
Kasus tersebut bermula ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan dengan menangkap Hamenang, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Tengah
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Oktober 2026
Geledah Kantor BPK dan 2 Rumah di Jateng, KPK Menyita Uang Diduga Hasil Korupsi
Indonesia
Skandal Proyek Jalan Rp231 Miliar, KPK Garap 7 Mantan Pejabat BBPJN Sumut
KPK memeriksa tujuh mantan pejabat BBPJN Sumut terkait dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara senilai Rp231,8 miliar. Simak daftar tersangkanya.
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Oktober 2026
Skandal Proyek Jalan Rp231 Miliar, KPK Garap 7 Mantan Pejabat BBPJN Sumut
Indonesia
2 TNI Aktif Diduga Terlibat Korupsi BNPB, Surat KPK ke Panglima Segera Ditindaklajuti
TNI tegaskan hormat proses hukum dan tindak lanjuti surat KPK terkait dugaan keterlibatan dua prajurit aktif dalam kasus korupsi dana bencana BNPB.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Oktober 2026
2 TNI Aktif Diduga Terlibat Korupsi BNPB, Surat KPK ke Panglima Segera Ditindaklajuti
Indonesia
Prabowo Setuju Kajian DEN, Luhut Soroti Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi
Luhut Binsar Pandjaitan menyebut unsur kerugian negara berpotensi menghambat aksi korporasi. DEN mengusulkan penyesuaian definisi korupsi dengan mengacu pada UNCAC.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Oktober 2026
Prabowo Setuju Kajian DEN, Luhut Soroti Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi
Indonesia
KPK Buka Isi Surat ke Panglima TNI, Singgung Letjen Suharyanto di Konstruksi Korupsi BNPB
KPK bongkar isi surat ke Panglima TNI soal dugaan korupsi BNPB yang menyeret Letjen Suharyanto & aliran dana oknum TNI. Simak detailnya di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 21 Oktober 2026
KPK Buka Isi Surat ke Panglima TNI, Singgung Letjen Suharyanto di Konstruksi Korupsi BNPB
Indonesia
Sudewo Divonis 8,5 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi DJKA dan Jual-Beli Posisi Perangkat Desa
Bupati Pati nonaktif Sudewo divonis 8 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 300 juta dalam perkara korupsi yang berkaitan dengan DJKA dan pengisian perangkat desa.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Oktober 2026
Sudewo Divonis 8,5 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi DJKA dan Jual-Beli Posisi Perangkat Desa
Indonesia
Luhut Soroti Frasa Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi, Ini yang Dipersoalkan
Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti unsur kerugian negara dalam kasus korupsi. DEN mengkaji definisi korupsi dengan mengacu pada UNCAC.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Oktober 2026
Luhut Soroti Frasa Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi, Ini yang Dipersoalkan
Indonesia
Parahnya Adik Eks Ketua BNPB Letjen Suharyanto, Duit Tenda Hingga Peralatan Karhulat Diketit!
KPK ungkap korupsi BNPB seret Bima Setiawan, adik eks Kepala BNPB Suharyanto. Pengadaan tenda, perahu karet & HT karhutla dikorup. Simak di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 21 Oktober 2026
Parahnya Adik Eks Ketua BNPB Letjen Suharyanto, Duit Tenda Hingga Peralatan Karhulat Diketit!
Bagikan