Kodam Baru di IKN Dikaji Setelah Pemerintahan Ibu Kota Berjalan


Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara atau IKN. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
MerahPutih.com - Pembentukan satuan Komando Daerah Militer (Kodam) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, bakal dikaji setelah pemerintahan di wilayah ibu kota baru Indonesia itu terlaksana dan resmi berjalan.
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjelaskan saat ini masih fokus terhadap pengamanan di IKN hingga Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2024, di mana akan dilangsungkan upacara di ibu kota baru.
Baca Juga:
"Jadi, perlengkapan untuk keamanan IKN dan sekitarnya, nanti tahap berikutnya terus kami lakukan bertahap," kata Maruli, usai memimpin Rapat Pimpinan TNI AD di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jakarta, dilansir dari Antara, Kamis (29/2).
Maruli menjelaskan pembentukan kodam di sebuah wilayah menyesuaikan dengan kebutuhan di daerah tersebut. Di Kalimantan Timur, lanjut dia, sudah ada Kodam VI/Mulawarman dan jajaran komando distrik militer (kodim) di bawahnya. Kodim di wilayah IKN bakal dipimpin perwira berpangkat kolonel.
Baca Juga:
TNI Bentuk Lanud, Pasmar, Kodam, dan 2 Batalyon Baru di IKN
Selanjutnya baru TNI AD bakal melakukan pengkajian kebutuhan terkait pembentukan kodam baru di daerah tersebut. Namun, Maruli menegaskan saat ini TNI AD akan membentuk beberapa satuan baru untuk memperkuat keamanan di IKN terlebih dahulu.
"Kalau sudah bangun pos koramil (komando rayon militer), kalau ada beberapa puluh, ya, harus ada koordinatornya, kodim. Setelah itu, korem (komando resimen militer) dan setelahnya harus ada pangdam (panglima kodam)," imbuh jenderal bintang empat itu. (*)
Baca Juga:
Bagikan
Wisnu Cipto
Berita Terkait
Komisi II DPR Dukung Syarat Prabowo Teken Keppres Pemindahan ke IKN

IKN Bakal Terus Diguyur Dana, DPR Jamin Tak Akan Layu Sebelum Berkembang

Banggar DPR Janjikan Tiap Tahun IKN Dapat Anggaran, Proyek Tidak Boleh Mangkrak

Ketemu Pimpinan DPR, Kepala OIKN Minta Status Bandara Diubah

TNI AL Bangun 5 Batalyon Infantri Anyar Termasuk di IKN

Apresiasi Usulan NasDem, Komisi II Kaji Wacana Penundaan Sementara Pembangunan IKN

PAN Bicara Potensi Polemik Gibran Pindah Kantor ke IKN, Minta Prabowo Turun Tangan

NasDem Usul Wapres Gibran Berkantor di IKN, PDIP Setuju Biar Pisah Sama Prabowo

Politikus DPR Dukung Peringatan HUT RI Digelar di Jakarta Dibanding di IKN, Lebih Efisien dan Terjangkau

Komisi II DPR Dukung HUT ke-80 RI Digelar di Jakarta, Lebih Meriah dan Hemat Anggaran
