Koalisi Golkar-PPP-PAN Lanjutkan Visi Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2024 Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani.(MP/Fadhli)

MerahPutih.com - Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) membentuk Koalisi Indonesia Bersatu.

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menuturkan koalisi ini memiliki persamaan visi dan misi pemerintahan pasca 2024. Visinya, yakni meneruskan visi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma'ruf Amin.

Baca Juga

Koalisi Golkar, PAN dan PPP, Demokrat: Ada Kemungkinan Bergabung

"Misinya adalah melanjutkan pembangunan proyek-proyek strategis, dengan titik-titik tekan bidang tertentu terutama yang belum terselesaikan di periode ini," kata Arsul Sani kepada wartawan, Jumat (13/5)

Menurut Arsul, visi dan misi itulah yang mempertemukan tiga Ketum partai politik tersebut, yakni Airlangga Hartarto, Suharso Monoarfa dan Zulkifli Hasan di Rumah Heritage Sam Ratulangi, Menteng, Jakarta, Kamis (12/5) malam. Pertemuan ketiga ketum parpol, kata dia, sebagai langkah awal pembentukan koalisi.

"Tentu ketika tiga partai ini bertemu dan bicara tentang koalisi, maka ada titik-titik taut persamaan terkait visi dan misi untuk pemerintahan pasca 2024," ujarnya.

Baca Juga

Kamhar Lakumani Sebut Demokrat dan Golkar Punya Rekam Jejak Koalisi yang Baik

Arsul mengatakan, pertemuan awal tersebut belum membahas soal capres-cawapres yang akan diusung di Pilpres 2024. Menurut dia, capres dan cawapres merupakan bagian yang akan didiskusikan lebih lanjut dengan tetap memperhatikan independensi masing-masing parpol dalam mengusulkan nama capres dan cawapres.

"Soal Capres-cawapres itu bagian yang kami akan diskusikan lebih lanjut. Tentu PPP dan PAN menghormati Partai Golkar untuk mengusung Pak Airlangga Hartarto. Bagi PPP sendiri wajar jika Partai Golkar menginginkan Ketumnya untuk menjadi capres," tutup Arsul. (Pon)

Baca Juga

Koalisi Golkar-PAN-PPP, Siapa Capres dan Cawapresnya?

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Berlakukan Tarif Baru Keimigrasian, Ada Kenaikan Biaya Visa Kunjungan
Indonesia
Pemerintah Berlakukan Tarif Baru Keimigrasian, Ada Kenaikan Biaya Visa Kunjungan

Per 16 April 2022, visa kunjungan berlaku selama 60 hari dengan tarif yang sebelumnya sebesar 50 dolar AS atau sekitar Rp718 ribu. Kini, melalui PMK baru naik menjadi Rp 2 juta untuk visa kunjungan selain tujuan wisata.

Tak ada Penyekatan, Ini yang Dilakukan Polri saat Mudik Lebaran 2022
Indonesia
Tak ada Penyekatan, Ini yang Dilakukan Polri saat Mudik Lebaran 2022

Mudik Lebaran 2022 diprediksi bakal ramai. Pasalnya, aparat pemerintah melakukan pelonggaran sejumlah aturan. Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi memastikan tak ada penyekatan kendaraan selama mudik lebaran 2022 nanti.

Wagub Riza Tegaskan Keinginan Gelar Formula E Bukan Ambisi Politik Anies
Indonesia
Wagub Riza Tegaskan Keinginan Gelar Formula E Bukan Ambisi Politik Anies

Wakil Gubernur Jakarta, Ahmad Riza Patria menegaskan, kengototan untuk menyelenggarakann balap mobil listrik kelas dunia itu bukan ambisi politik Anies.

Presidential Threshold Dianggap Perusak Persatuan Bangsa
Indonesia
Presidential Threshold Dianggap Perusak Persatuan Bangsa

“Dalam dua kali Pilpres, Indonesia hanya mampu memunculkan dua pasang calon head to head. Akibatnya terjadi polarisasi dan pembelahan di masyarakat yang sangat tajam dan sampai hari ini masih kita rasakan,” kata La Nyalla dalam keterangannya, Selasa (7/12) malam.

Rencana Demo Menolak PPKM, Jalanan Seputar Istana Negara Ditutup
Indonesia
Rencana Demo Menolak PPKM, Jalanan Seputar Istana Negara Ditutup

Sejumlah ruas jalan ditutup untuk mengantisipasi adanya aksi unjuk rasa sejumlah elemen masyarakat yang akan berlangsung Sabtu (24/7).

Munas V INTI Digelar 18-19 Desember, Bersinergi Membentuk Indonesia Tangguh
Indonesia
Munas V INTI Digelar 18-19 Desember, Bersinergi Membentuk Indonesia Tangguh

Agenda kedua adalah pemilihan Ketua Umum INTI dan pengurus untuk masa jabatan 2022-2025.

Megawati Tegaskan PDIP Dukung Rakyat Lewati Pandemi COVID-19
Indonesia
Megawati Tegaskan PDIP Dukung Rakyat Lewati Pandemi COVID-19

Bahwa bangsa Indonesia bisa bangkit, bangkit

Perang Rusia-Ukraina Jadi Alasan Tunda Pemilu 2024 Dinilai Mengada-ada
Indonesia
Perang Rusia-Ukraina Jadi Alasan Tunda Pemilu 2024 Dinilai Mengada-ada

Menurut Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari, alasan penundaan pemilu terlalu dipaksakan.

Strategi Pemkot Bandung dan Cimahi Kurangi Banjir di Perbatasan
Indonesia
Strategi Pemkot Bandung dan Cimahi Kurangi Banjir di Perbatasan

Kolam retensi ini menggunakan lahas seluas hampir 1 hektar, Pemkot Cimahi pun telah membebaskan lahannya senilai Rp 33 miliar.

Tantang Buka Data, Fadli Zon Sebut Klaim Pemilih Gerindra Setuju Tunda Pemilu Fiksi
Indonesia
Tantang Buka Data, Fadli Zon Sebut Klaim Pemilih Gerindra Setuju Tunda Pemilu Fiksi

Fadli Zon menantang Menko Luhut untuk membuka big data yang diklaimnya