Koalisi Golkar, PAN dan PPP, Demokrat: Ada Kemungkinan Bergabung Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat bersilaturahim dengan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Jakarta, Sabtu (7/5). ANTARA/HO-Humas Demokrat

MerahPutih.com - Partai Demokrat menghargai dan menghormati kesepahaman yang terbangun antara Partai Golkar, PPP dan PAN. Apalagi, ketiga partai tersebut juga mempunyai pengalaman pernah berkoalisi dengan Demokrat pada dua periode Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Bahkan, SBY juga menempatkan kader-kader ketiga partai tersebut dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid I dan II. Hal tersebut disampaikan Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, merespons koalisi yang terbangun antara Partai Golkar, PPP dan PAN.

Baca Juga:

Koalisi Golkar-PAN-PPP, Siapa Capres dan Cawapresnya?

"Kami memiliki kesamaan pandangan dan komitmen untuk menghindari pembelahan pada 2024 nanti agar tak hanya terbentuk dua poros yang bisa kembali memicu dan melanggengkan pembelahan di masyarakat seperti pengalaman pemilu sebelumnya," kata Kamhar kepada wartawan, Jumat (13/5).

Partai Demokrat, kata Kamhar, mempertimbangkan akan membentuk poros koalisi baru setelah Partai Golkar, PAN dan PPP bersepakat membentuk koalisi 'Bertiga-Bersatu' menyambut Pemilu 2024.

Kamhar menegaskan. partai besutan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini, terus melakukan penjajakan koalisi dengan pandangan mencegah terjadinya hanya dua poros koalisi di Pilpres 2024.

Baca Juga:

Kamhar Lakumani Sebut Demokrat dan Golkar Punya Rekam Jejak Koalisi yang Baik

"Tentu mesti ada penjajakan dan pembicaraan lebih lanjut untuk sampai pada keputusan ikut bergabung atau membentuk poros baru, dengan tetap pada pandangan menghindari hanya terbentuknya dua poros agar tak melanggengkan pembelahan di masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut, Kamhar mengatakan, Partai Demokrat senada dengan komitmen ketiga partai tersebut, yakni terjadi pendewasaan politik dengan tidak mengeksploitasi politik identitas secara berlebihan pada saat Pemilu 2024. Termasuk menempatkan kontestasi politik sebagai kawan bertanding bukan sebagai musuh.

"Cara pandang seperti ini yang mesti dipedomani agar pemilu 2024 nanti bisa berjalan secara demokratis dalam suasana yang sejuk," tutup Kamhar. (Pon)

Baca Juga:

AHY Silaturahmi ke Airlangga, Saling Memaafkan hingga Jajaki Koalisi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pencairan THR Bagi ASN, TNI dan Polisi Dimulai H-10 Lebaran
Indonesia
Pencairan THR Bagi ASN, TNI dan Polisi Dimulai H-10 Lebaran

Selain THR, pemerintah juga akan memberi gaji bulan ketiga belas sebagai bantuan pendidikan yang akan dilakukan mulai Juli 2022 dengan komponen dan kelompok aparatur penerima yang sama dengan THR.

Dua Perusahaan Farmasi  Terbukti Buang Parasetamol ke Teluk Jakarta
Indonesia
Dua Perusahaan Farmasi Terbukti Buang Parasetamol ke Teluk Jakarta

PT berinisial B dan MEF hanya mendapat sanksi administrasi

Langkah yang Perlu Dilakukan Jika Kontak dengan Pasien Positif COVID-19
Indonesia
Langkah yang Perlu Dilakukan Jika Kontak dengan Pasien Positif COVID-19

Jubir Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Reisa Broto Asmoro meminta, masyarakat yang melakukan kontak erat dengan orang yang positif COVID-19 menjalankan prosedur isolasi mandiri atau karantina.

Pemekaran Provinsi Jawa Tengah Kembali Menguat
Indonesia
Pemekaran Provinsi Jawa Tengah Kembali Menguat

Dalam mendirikan provinsi baru nanti kesejahteraan masyarakat harus diutamakan. Namun, jika pemekaran tidak bisa mensejahterakan rakyat tidak perlu.

Benarkah PPKM akan Diperketat Saat Ramadan? Begini Jawaban KSP
Indonesia
Benarkah PPKM akan Diperketat Saat Ramadan? Begini Jawaban KSP

Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan pengetatan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak berkaitan dengan momentum keagamaan tertentu

Mantan Mendag M Lutfi Diperiksa Kejagung Soal Kasus Dugaan Ekspor Minyak
Indonesia
Mantan Mendag M Lutfi Diperiksa Kejagung Soal Kasus Dugaan Ekspor Minyak

Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memenuhi panggilan Penyidik Jaksa Agung Muda pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung.

Cerita Puan soal Bung Karno yang Bisa Menjembatani Hubungan Bangsa-Bangsa
Indonesia
Cerita Puan soal Bung Karno yang Bisa Menjembatani Hubungan Bangsa-Bangsa

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menceritakan bagaimana Presiden Indonesia pertama Soekarno atau Bung Karno meraih gelar doktor Honoris Causa (HC) dari Universitas Berlin pada 23 Juni 1956.

KPK Kembali Panggil Sekretaris DPC Demokrat Terkait Kasus Bupati PPU
Indonesia
KPK Kembali Panggil Sekretaris DPC Demokrat Terkait Kasus Bupati PPU

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris DPC Partai Demokrat Balikpapan Syamsudin alias Aco.

Menkominfo dan Dewan Pers Bahas Regulasi Hak Penerbit
Indonesia
Menkominfo dan Dewan Pers Bahas Regulasi Hak Penerbit

Dalam pertemuan itu, Menkominfo Johnny G. Plate mengajak semua pihak untuk meningkatkan kerja sama penyiapan regulasi hak penerbit untuk menghadirkan konvergensi industri media di Indonesia.

Aturan Baru PPKM Kota Bandung, Tempat Hiburan Belum Bisa Buka
Indonesia
Aturan Baru PPKM Kota Bandung, Tempat Hiburan Belum Bisa Buka

Pemerintah Kota (pemkot) Bandung menerbitkan peraturan baru tentang PPKM. Terdapat relaksasi di sejumlah bidang, muali pusat perbelanjaan, mal, ritel dan sektor usaha lainnya.