Koalisi 3 Partai Usung Anies Teken Piagam Kesepakatan

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 24 Maret 2023
Koalisi 3 Partai Usung Anies Teken Piagam Kesepakatan

Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi meneken piagam kesepakatan pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan. (Foto: MP/Kanu(

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi meneken piagam kesepakatan pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Ketiganya membentuk kerja sama politik untuk mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres).

Baca Juga:

Golkar dan PBB Buka Peluang Koalisi di Pemilu 2024

Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya mengatakan piagam tersebut sudah ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Piagam tersebut juga sekaligus membantah anggapan bahwa ketiganya masih tak bersepakat terkait koalisi.

"Kami sampaikan kepada teman-teman biar kita tidak terjebak cerita Abu Nawas ditipu ada orang jual keledai gitu," ujar Willy di Sekretariat Koalisi Perubahan, Jakarta, Jumat (24/3).

Piagam tersebut juga menegaskan Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS resmi mengusung Anies sebagai bakal capres untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Adapun terkait calon wakil presiden (cawapres), keputusannya akan diserahkan kepada mantan gubernur DKI Jakarta itu.

"Spirit-nya tadi why not the best, kita memerjuangkan demokrasi ini memiliki sebuah sirkulasi kepastian untuk terjadinya pergantian kekuasaan pergantian kepemimpinan, dan yang kemudian siapa yang akan kita usung sudah jelas, yaitu Mas Anies Baswedan," ujar Willy.

Dalam piagam deklarasi tersebut terdapat enam poin kesepakatan antara Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Pertama adalah diresmikannya pembentukan Koalisi Perubahan untuk menghadapi Pemilu 2024.

Baca Juga:

Cak Imin: Koalisi Gerindra-PKB Solid

"Kedua mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024-2029," ujar Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya.

Poin ketiga adalah Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS memberi mandat kepada Anies untuk memilih cawapres.

Selanjutnya, memberi keleluasaan kepada calon presiden untuk berkomunikasi dengan partai politik lainnya.

"Dalam rangka memerluas basis dukungan," ujar Riefky.

Kelima, membentuk sekretariat yang merupakan kelanjutan dari tim persiapan atau tim kecil dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Pada waktunya mengumumkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. (Knu)

Baca Juga:

Ditanya soal Koalisi di Pemilu 2024, Yusril: PBB Belum Tentukan Sikap

#Koalisi Pilpres #PKS #Partai Nasdem #Partai Demokrat
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Indonesia
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk membuka akses bantuan asing. Hal itu dilakukan demi mempercepat penanganan darurat bencana Sumatra.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Indonesia
Marsinah Dijadikan Pahlawan Nasional, Bukti Negara Mulai Menghargai Kelompok Buruh
Marsinah mendapat gelar pahlawan nasional. Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS, Muhammad Rusli menilai, negara mulai menghargai buruh.
Soffi Amira - Selasa, 11 November 2025
Marsinah Dijadikan Pahlawan Nasional, Bukti Negara Mulai Menghargai Kelompok Buruh
Indonesia
NasDem Setuju Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Surya Paloh Minta Rakyat Terima Konsekuensi Pro dan Kontra dengan Lapang Dada
Ia menanggapi polemik dengan menyerukan objektivitas, mengakui kontribusi pembangunan serta kekurangan era Orde Baru.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
NasDem Setuju Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Surya Paloh Minta Rakyat Terima Konsekuensi Pro dan Kontra dengan Lapang Dada
Indonesia
Tokoh Intelijen Indonesia Soeripto Meninggal di Usia 89 Tahun, Begini Karirnya
Soeripto juga terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada periode 2004-2009.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 November 2025
Tokoh Intelijen Indonesia Soeripto Meninggal di Usia 89 Tahun, Begini Karirnya
Indonesia
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Al Muzzammil berpesan kepada para kader PKS untuk menjadi negarawan sejati yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 02 November 2025
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Indonesia
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Jokowi sebut Whoosh jadi investasi sosial. Demokrat mempertanyakan siapa yang akan menalangi kerugiannya.
Soffi Amira - Sabtu, 01 November 2025
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Indonesia
Legislator NasDem Rajiv Mangkir dari Panggilan KPK, Pemeriksaan Bakal Dijadwalkan Ulang
Anggota DPR RI dari fraksi NasDem, Rajiv, mangkir dari panggilan KPK terkait kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia dan OJK.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Legislator NasDem Rajiv Mangkir dari Panggilan KPK, Pemeriksaan Bakal Dijadwalkan Ulang
Indonesia
Politisi NasDem Dipanggil KPK Setelah Rekan Separtainya Jadi Tersangka Korupsi Rp 28 Miliar, Siapa Lagi yang Kecipratan Dana PSBI OJK?
Satori diduga menerima uang sebesar Rp12,52 miliar
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Oktober 2025
Politisi NasDem Dipanggil KPK Setelah Rekan Separtainya Jadi Tersangka Korupsi Rp 28 Miliar, Siapa Lagi yang Kecipratan Dana PSBI OJK?
Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Bagikan