Ketua MPR Tolak Penundaan Pilkada Serentak 2024


Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet ditemui usai menghadiri acara Hoegeng Award 2023 di Jakarta, Jumat (14/7/2023) malam. (ANTARA/Laily Rahmawaty)
MerahPutih.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusulkan Rahmat Bagja penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Hal itu terkait dengan faktor keamanan.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan sesuai jadwal.
"Tidak ada (penundaan), lanjut saja," kata Bamsoet ditemui usai menghadiri acara Hoegeng Award 2023 di Jakarta, Jumat (14/7) malam.
Baca Juga:
Ketua Bawaslu Sebut Usulan Penundaan Pilkada 2024 Sebatas Diskusi di Forum Tertutup
Bamsoet enggan mengomentari lebih lanjut soal wacana penundaan Pilkada serentak yang disampaikan oleh Bawaslu, bahkan tidak mendengar informasi tersebut.
Dalam kesempatan itu, Bamsoet juga menegaskan tentang keseriusannya mencalonkan diri menjadi pimpinan partai berlambang beringin itu dalam Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar yang digelar pada 2024 mendatang.
“Iya kan, tahun lalu juga sama, tapi menunda maju,” kata Bamsoet, seperti dikutip Antara.
Baca Juga:
Mabes Polri Tanggapi Usulan Penundaan Pilkada 2024
Sebelumnya, pada Kamis (14/7), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengusulkan Pemerintah dan penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membahas opsi penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Menurut Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, sebagaimana dikutip dari laman resmi Bawaslu RI di Jakarta, Kamis, opsi penundaan Pilkada Serentak 2024 patut dibahas karena pelaksanaannya beririsan dengan Pemilu 2024 dan ada pula potensi terganggunya keamanan serta ketertiban.
"Kami khawatir sebenarnya Pemilihan (Pilkada) 2024 ini karena pemungutan suara pada November 2024, yang mana Oktober 2024 baru pelantikan presiden baru tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti. Karena itu, kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (pilkada) karena ini pertama kali serentak," ujar Bagja. (*)
Baca Juga:
Komisi II DPR Sentil Bawaslu Soal Wacana Tunda Pilkada 2024
Bagikan
Berita Terkait
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah

KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung

KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres

16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah

Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru

Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru

KPU RI Pantau Langsung TPS di Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka

Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029

NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029

DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
