Ketua DPRD: Calon Wali Kota Jakbar dan Jaksel Jangan Mengkhayal untuk Pembangunan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi (kanan). (ANTARA/Livia Kristianti)

MerahPutih.com - DPRD DKI menggelar agenda penyampaian visi misi calon Wali Kota Jakarta Barat dan Jakarta Selatan, di ruang rapat ketua, lantai 10, gedung DPRD, Jakarta Pusat.

Berdasarkan surat Gubernur Nomor 376/-071.821 tertanggal 2 September, Yani Wahyu Purwoko diusulkan menjadi calon Wali Kota Jakarta Barat. Sedangkan Munjirin jadi calon Wali Kota Jakarta Selatan.

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, semua masalah yang ada di ibu kota adalah nyata dan kasat mata. Untuk itu, dibutuhkan sosok eksekutor untuk memimpin suatu kota administrasi.

Baca Juga:

Cecar Calon Walkot Jakbar dan Jaksel, Komisi A: Jangan Sampai Gak Ngangkat Telepon

“Jadi untuk tugas wali kota ini perannya yang harus terlihat. Jangan menghayal untuk pembangunan,” kata Prasetyo di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (15/9).

Menurutnya, dua kota administrasi ini memiliki persoalan yang hampir sama. Seperti masalah kewajiban pengembang untuk menyerahkan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) kepada Pemprov DKI Jakarta.

 Gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2019). (ANTARA/Andi Firdaus)
Gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2019). (ANTARA/Andi Firdaus)

Apalagi, Pemprov DKI Jakarta telah memiliki Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

Aturan tersebut juga telah diperkuat dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Mekanisme Penyerahan Kewajiban dari Pemegang Izin dan Non-Izin sebagai penyempurna atas Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 41 tahun 2001 tentang Tata Cara Penerimaan Kewajiban Dari Para Pemegang SIPPT Kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

“Wali kota jangan jadi kacungnya pengembang, harus tegas. Kalau dia punya kewajiban ya tagih, walaupun itu teman saya,” tegasnya.

Baca Juga:

Antisipasi Banjir, DPRD Minta Pemprov DKI Bersihkan Got di Wilayah Padat Penduduk

Terlebih persoalan aset di Pemprov DKI Jakarta, sambungnya, selalu bermasalah mengenai inventarisasi aset tiap kali Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan laporan hasil pemeriksaan.

“Ini yang harus diberesin. Pengembang besar-besar memang, tapi kita jangan takut karena kita taat konstitusi," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Besok Komisi A DPRD DKI Cecar Calon Wali Kota Jakbar dan Jaksel

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Indonesia Bertekad Isu Palestina Masuk Emergency Item Sidang Parlemen Dunia di Bali
Indonesia
Indonesia Bertekad Isu Palestina Masuk Emergency Item Sidang Parlemen Dunia di Bali

Delegasi Indonesia saat ini berupaya memasukkan isu Palestina dalam daftar masalah mendesak (emergency item) sehingga nantinya dapat dibahas di sidang majelis dan resolusi.

Polda Metro Tetapkan Tiga Tersangka Baru Kasus Kebakaran Lapas Tangerang
Indonesia
Polda Metro Tetapkan Tiga Tersangka Baru Kasus Kebakaran Lapas Tangerang

Penhidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten.

Pemkot Solo Siapkan Dua Lokasi Isoter untuk Pendatang yang Positif COVID-19
Indonesia
Pemkot Solo Siapkan Dua Lokasi Isoter untuk Pendatang yang Positif COVID-19

Lokasi isoter diperuntukan bagi pendatang masuk Solo yang hasil tes swab antigen atau PCR positif Corona.

Surati Menteri Ida, Anies: Formula Penetapan UMP Tidak Cocok Diterapkan di Jakarta
Indonesia
Surati Menteri Ida, Anies: Formula Penetapan UMP Tidak Cocok Diterapkan di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menemui massa buruh yang berunjuk rasa di gedung Balai Kota DKI.

Keluarkan Telegram Pencegahan Kekerasan Anggotanya, Kapolri Dinilai Tidak Main-Main
Indonesia
Keluarkan Telegram Pencegahan Kekerasan Anggotanya, Kapolri Dinilai Tidak Main-Main

Langkap responsif Kapolri ini adalah bagian dari ketegasan beliau

Temui Pendemo, Pimpinan DPR Pastikan Tak Lakukan Penundaan Pemilu
Indonesia
Temui Pendemo, Pimpinan DPR Pastikan Tak Lakukan Penundaan Pemilu

Pimpinan DPR RI memastikan tak akan melakukan penundaan Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, saat menemui massa aksi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/4).

Tenda Jemaah Haji Indonesia di Arafah Bakal Dilengkapi Kasur Busa
Indonesia
Tenda Jemaah Haji Indonesia di Arafah Bakal Dilengkapi Kasur Busa

Sebelumnya tenda-tenda di Arafah hanya beralaskan karpet.

Persiapan Umrah, Calon Jemaah Diminta Untuk Ikut Vaksinasi
Indonesia
Persiapan Umrah, Calon Jemaah Diminta Untuk Ikut Vaksinasi

Saat ini ada sekitar lima juta lebih calon haji yang masuk daftar tunggu di Indonesia, belum lagi umrah yang jumlahnya juga sangat banyak.

Kampus Diminta Bantu Berfikir Perkuat DPD
Indonesia
Kampus Diminta Bantu Berfikir Perkuat DPD

Lahirnya DPD karena sebelumnya tidak adanya check and balances dalam praktek keparlemenan Indonesia. Untuk itu diperlukan sistem bikameral atau kamar kedua, yang mewakili perwakilan dari daerah.

Kemendagri Soroti Kemiskinan Ekstrem di Jakarta
Indonesia
Kemendagri Soroti Kemiskinan Ekstrem di Jakarta

"Hal ini (kemiskinan) perlu mendapat perhatian khusus karena DKI Jakarta saat ini masih mencatat jumlah penduduk dengan kemiskinan ekstrem sebesar 132.345 jiwa," ujarnya