Antisipasi Banjir, DPRD Minta Pemprov DKI Bersihkan Got di Wilayah Padat Penduduk Ilustrasi banjir. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Komisi D DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk membersihkan saluran air di lingkungan padat penduduk untuk mengantisipasi banjir musim penghujan tahun ini.

"Saya kemarin minta dengan Pak Sekda untuk segera memperbaiki got-got yang sifatnya ada didaerah padat penduduk," papar Ketua Komisi D DPRD DKI, Ida Mahmudah di Jakarta, Selasa (14/9).

Politikus PDI Perjuangan ini bilang, selama musim kemarau banyak sekali got-got di wilayah padat yang tersumbat oleh tumpukan sampah. Hal ini yang dikhawatirkan dapat menjadi penyebab banjir di Jakarta.

Sambung dia lagi, di musim penghujan saat ini, Dinas Sumber Daya Air (SDA) harus berbenah mengeruk lumpur di kali dan membersihkan selokan-selokan, sebagai upaya mengatasi masalah banjir.

"Itu salah satu untuk mengurangi tersumbatnya air untuk jalan. Itu sih kemarin saya minta ke Sekda untuk segera dilaksanakan di SDA," paparnya.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah. Foto: istimewa

Ida pun menyambut baik, kerja Pemprov DKI yang langsung turun ke lapangan membersihkan selokan di Jakarta dari tumpukan sampah dan lumpur yang menebal.

"Alhamdullilah saya cek di beberapa wilayah sudah mulai gerak pengurasan pengurasan atau perbaikan got yang memang selama ini tersumbat," ucapnya.

Kendati demikian, dirinya selalu berdoa, agar hujan tahun ini tak sederas tahun-tahun sebelumnya sehingga Jakarta aman dari banjir. Apalagi saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19.

"Mudah-mudahan Allah tidak turunkan hujan yang lebat atau besar di Jakarta dan tidak ada kiriman air dari Bogor, mudah-mudahan kita berdoa saja," pungkasnya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Terbukti Korupsi, PNS Sekretariat Kota Jakbar Diberhentikan Secara Tidak Hormat
Indonesia
Terbukti Korupsi, PNS Sekretariat Kota Jakbar Diberhentikan Secara Tidak Hormat

pemberhentian itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 989 Tahun 2021 yang ditandatangani Gubernur Anies Baswedan pada 16 Agustus 2021, berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak-anak di Depok Dihukum 15 Tahun Penjara
Indonesia
Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak-anak di Depok Dihukum 15 Tahun Penjara

Hukuman berat harus diberikan dengan melakukan perubahan dan penambahan hukuman

Kapolri Perintahkan Kapolda Gerak Cepat Tindak Aksi Pungli dan Premanisme
Indonesia
Kapolri Perintahkan Kapolda Gerak Cepat Tindak Aksi Pungli dan Premanisme

Sigit mengajak masyarakat memanfaatkan aplikasi Dumas Presisi dan layanan Hotline 110 apabila menerima perlakuan meresahkan dari oknum-oknum masyarakat.

Bobby dan 10 Kader Murni Menangkan Pilkada di Sumut, PDIP: Sumut Masih Merah
Indonesia
Bobby dan 10 Kader Murni Menangkan Pilkada di Sumut, PDIP: Sumut Masih Merah

Tidak sia-sia DPP menugaskan Pak Djarot Saiful Hidayat

Bantah Pernyataan Kubu Moeldoko, Kemenkumham Akui Belum Terima Dokumen Hasil KLB Demokrat
Indonesia
Bantah Pernyataan Kubu Moeldoko, Kemenkumham Akui Belum Terima Dokumen Hasil KLB Demokrat

Kementerian Hukum dan HAM mengakui belum menerima dokumen hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.

[HOAKS atau FAKTA]: Kemenag Bagi-bagi Uang untuk Lembaga Pendidikan Islam
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kemenag Bagi-bagi Uang untuk Lembaga Pendidikan Islam

Beredar di media sosial surat edaran yang mengatasnamakan Kemenag dan berisi tentang pemberian tunjangan kepada yayasan dan lembaga Islam senilai Rp 12 juta.

Abraham Samad Minta Jokowi Angkat Novel Baswedan Cs Jadi ASN di KPK
Indonesia
Abraham Samad Minta Jokowi Angkat Novel Baswedan Cs Jadi ASN di KPK

Abraham Samad meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengangkat Novel Baswedan cs sebagai ASN di KPK bukan di Korps Bhayangkara.

Pesta Resepsi Pernikahan Belum Bisa Digelar di Bandung
Indonesia
Pesta Resepsi Pernikahan Belum Bisa Digelar di Bandung

Kasus aktif COVID-19 Kota Bandung terus berkurang. Meski begitu, sejumlah kerumunan yang berpotensi menularkan kasus tidak bisa digelar begitu saja. Misalnya, pesta pernikahan

Ingat, Ini Sektor Yang Pegawainya Masih Bisa Ngantor di Jakarta
Indonesia
Ingat, Ini Sektor Yang Pegawainya Masih Bisa Ngantor di Jakarta

Sudah lebih dari ratusan tempat usaha diberikan sanksi oleh jajaran Pemprov DKI karena diduga tidak menaati PPKM Darurat.

Cerita Eks Gubernur DKI Dapat 'Kiriman', Hanya Ular yang Belum
Indonesia
Cerita Eks Gubernur DKI Dapat 'Kiriman', Hanya Ular yang Belum

Kalau kerjanya biasa-biasa saja, ya susah