ANIES LENGSER

Kawan dan Lawan Anies Baswedan saat Menjabat Gubernur DKI

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 12 Oktober 2022
Kawan dan Lawan Anies Baswedan saat Menjabat Gubernur DKI

Anies Baswedan. Foto: Twitter/@aniesbaswedan

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta tinggal hitungan hari. Anies sudah harus pergi dari Balai Kota DKI atau lengser jadi orang nomor satu di Jakarta per 17 Oktober 2022.

Anies sendiri diamanatkan memimpin DKI selama 5 tahun dari periode 17 Oktober 2017 hingga 16 Oktober 2022.

Baca Juga:

Drainase DKI Dicap Buruk, Anies Berdalih Curah Hujan di Atas 100 mm Pasti Luber

Duduknya Anies dikursi nomor satu DKI, berkat kemenangan Pilkada DKI melawan pasangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok-Djarot Saiful Hidayat dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)-Sylviana Murni atau Mpok Sylvi.

Pada 2017, Anies Baswedan bersama Sandiaga Uno diusung oleh koalisi 3 partai yaitu PKS, Partai Gerindra dan PAN.

Dalam 5 tahun perjalanannya, Anies memiliki massa pendukung baik itu dari lingkaran fraksi maupun organisasi masyarakat (ormas) ataupun elemen masyarakat lainnya.

Fraksi dari partai pengusung seperti PKS dan Partai Gerindra tentu menjadi pembela Gubernur selama 5 tahun ini. Sedangkan, fraksi lainnya hanya menjadi oposisi dalam kebijakan tertentu. Kecuali, PDIP dan PSI yang menjadi oposisi di setiap kebijakan yang dilahirkan Anies.

Yang paling mencolok ialah terkait Formula E, dimana hanya PDIP dan PSI yang sangat melawan digelarnya ajang balap tersebut.

Hal tersebut sangat nampak pada saat Gubernur DKI menggelar pertemuan dengan para pimpinan fraksi DPRD DKI Jakarta di rumah dinas Gubernur. Pertemuan tersebut dilakukan di tengah isu interpelasi terkait Formula E di yang tengah berproses di Dewan Kebon Sirih.

Pertemuan itu dibenarkan oleh sejumlah anggota DPRD yang hadir. Namun dari sembilan fraksi di DPRD DKI, hanya tujuh fraksi yang terlihat dalam pertemuan tersebut.

Anggota DPRD DKI Fraksi NasDem, Ahmad Lukman Jupiter mengatakan, dua fraksi yang tidak hadir adalah PDI Perjuangan dan PSI.

Dua fraksi tersebut diketahui merupakan pengusul hak interpelasi terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta soal gelaran Formula E.

"Betul PSI dan PDIP tidak hadir," kata Jupiter kepada wartawan.

Ketua Fraksi Partai Demokrat, Desie Christyana mengatakan, pertemuan membahas banyak hal, termasuk soal Formula E.

"Membahas itu juga karena memang kan hot issue-nya Formula E, kita juga menanyakan itu kan. Daripada kita harus interpelasi, kenapa tidak ya duduk bareng begitu?" kata Desie saat dihubungi.

Baca Juga:

Gubernur Anies Imbau Warga Jakarta Mereduksi Sampah Rumah Tangga

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyatakan pertemuan tersebut hanya sebatas silaturahmi antara eksekutif dan legislatif. Riza turut hadir pada malam itu.

"Pertemuan biasa saja, silaturahmi. Kami bersama dengan anggota DPRD kebetulan ada tujuh fraksi diskusi ringan, sambil makan malam membahas beberapa hal," kata Riza.

Ia tidak menampik bahwa salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan itu adalah soal Formula E.

"Iya, ada disinggung isu Formula E," katanya.

Fraksi PDI Perjuangan dan PSI DPRD DKI Jakarta sebelumnya resmi mengajukan surat usulan Hak Interpelasi terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta soal gelaran Formula E.

Tidak hanya soal itu, setiap kebijakan atau program Gubernur DKI Jakarta juga tidak henti mendapat serangan yang tajam.

Argumen yang mereka bangun adalah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tidak peka terhadap penderitaan rakyat yang sedang diterpa badai pandemi COVID-19.

Anies dinilai lebih mementingkan Formula E daripada kesejahteraan warga DKI Jakarta. Dan pada ujunganya mereka pun mengajukan hak interpelasi Formula E.

Namun, penolakan tersebut tidak membuahkan hasil. Pemerintah Pusat malah memberikan izin penyelenggaran Formula E Jakarta pada tahun 2022 dengan lokasi di sirkuit Ancol, Jakarta Utara.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: Antara)

Oposisi sejati

PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merupakan opisisi sejati Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Namun, dari kedua partai tersebut PSI lah, yang tidak pernah henti menghujamkan serangan kepada mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu.

Tidak hanya menyerang dalam hal kebijakan, PSI melalui Ketua Umumnya Giring Ganesha menyerang secara personal Anies Baswedan dengan menuding sebagai pembohong.

Tercatat sudah dua kali Giring Ganesha menuding Anies sebagai pembohong. Pertama, Giring sampaikan dalam sebuah video di akun Twitter PSI, @psi_id, Selasa (21/9/2021).

Dia menuding bahwa Anies menggunakan dana APBD Jakarta untuk kepentingan dia maju dalam Pilpres 2024. Dia pura-pura peduli terhadap rakyat tapi dalam keyataannya tidak.

"Pura-pura peduli adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang banyak. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan," ujar Giring.

Kedua, pada HUT ke-7 PSI Giring di hadapan Presiden Joko Widodo kembali menyinggung soal sosok pembohong. Dia mengatakan bahwa si pembohong tidak pantas menggantikan perjuangan Jokowi dalam membangun Indonesia.

Menurut Giring, jika Indonesia dipimpin si pembohong maka kemajuan Indonesia akan terancam.

"Kemajuan akan terancam jika kelak yang menggantikan Pak Jokowi adalah sosok yang punya rekam jejak menggunakan isu SARA dan menghalalkan segala cara untuk menang dalam pilkada," ujarnya.

Giring melanjutkan, Indonesia akan menjadi suram jika dipimpin oleh seorang pembohong. Dia memberikan clue orang yang dimaksud itu, yakni seseorang yang dipecat oleh Presiden Jokowi yang tidak bisa bekerja dengan maksimal.

"Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja," ujarnya.

Tidak ada ruang bagi pembohong itu. Maka PSI tegas akan menjadi oposisi sejati jika si pembohong tersebut terpilih dalam Pilpres 2024 mendatang.

"Bila kelak skenario terburuk terjadi dan kandidat punya rekam jejak politisasi agama itu menang pilpres, Pak, PSI siap menjadi oposisi sebagaimana yang kami buktikan di Jakarta hari ini," tegas Giring. (Bob)

Baca Juga:

Arsul Sebut PPP DKI Paling Vokal Ingin Usung Anies Capres

#Anies Baswedan #PSI #PDIP #Wakil Gubernur DKI Jakarta #Gubernur DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Dr. Arif Budimanta, yang saat ini menjabat Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata PP Muhammadiyah.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Indonesia
Lonjakan Harga Sewa Kios Blok M, Gubernur Pramono Anung Pasang Badan untuk UMKM
Pramono menekankan UMKM harus menjadi prioritas utama dalam perekonomian Jakarta, bukan malah diberatkan dengan biaya tinggi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 03 September 2025
Lonjakan Harga Sewa Kios Blok M, Gubernur Pramono Anung Pasang Badan untuk UMKM
Indonesia
Jakarta Telan Kerugian Rp 80 Miliar Akibat Kerusakan Infrastruktur Pasca-demo
Hal ini seperti disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Selasa (2/9).
Frengky Aruan - Selasa, 02 September 2025
Jakarta Telan Kerugian Rp 80 Miliar Akibat Kerusakan Infrastruktur Pasca-demo
Indonesia
Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP
PDIP menghormati keputusan partai lain yang menonaktifkan sejumlah Anggota DPR yang juga disorot publik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP
Indonesia
Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR
Presiden Prabowo Subianto pun sudah menyoroti terkait kedisiplinan bagi Anggota DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR
Indonesia
Fraksi PDIP Setuju Tunjangan di Luar Batas Dihentikan, Beri Ultimatum ke Anggota
Sebagai Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, ia mengungkapkan ukuran mengenai penghapusan tunjangan Anggota DPR tidak cukup berasal dari kesepakatan antar-fraksi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 31 Agustus 2025
Fraksi PDIP Setuju Tunjangan di Luar Batas Dihentikan, Beri Ultimatum ke Anggota
Indonesia
Ribuan Ojol hingga Anies Antarkan Jenazah Affan Kurniawan yang Dilindas Mobil Rantis Brimob ke Liang Lahat
Adapula sejumlah direksi dari Gojek ikut mengantarkan pemakaman korban.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Agustus 2025
Ribuan Ojol hingga Anies Antarkan Jenazah Affan Kurniawan yang Dilindas Mobil Rantis Brimob ke Liang Lahat
Indonesia
Melayat ke Rumah Duka Ojol yang Terlindas Mobil Rantis Brimob, Pramono: Jaga Kondusif Jakarta
Pemprov DKI memberikan bantuan penuh kepada keluarga korban, mulai dari proses pemulasaran jenazah hingga pemakaman.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Agustus 2025
Melayat ke Rumah Duka Ojol yang Terlindas Mobil Rantis Brimob, Pramono: Jaga Kondusif Jakarta
Indonesia
Tingkat Pengangguran di Jakarta Turun, Gubernur Pramono: Sekarang 6,18 Persen
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jakarta turun.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Agustus 2025
Tingkat Pengangguran di Jakarta Turun, Gubernur Pramono: Sekarang 6,18 Persen
Indonesia
Gubernur Pramono Wacanakan Beri Beasiswa LPDP untuk Mahasiswa Jakarta, Tinggal Tunggu Persetujuan DPRD
Jika disetujui, Pemprov DKI bisa memberikan beasiswa kepada mahasiswa S2 dan S3 melalui program KJMU.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 27 Agustus 2025
Gubernur Pramono Wacanakan Beri Beasiswa LPDP untuk Mahasiswa Jakarta, Tinggal Tunggu Persetujuan DPRD
Bagikan