Jokpro 2024 Diingatkan Jangan Tabrakan Presiden Jokowi dengan Konstitusi Presiden Joko Widodo tiba di Stasiun Bogor, di Kota Bogor, Kamis (17/6/2021), meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19, untuk pengguna jasa KRL Commuterline (ANTARA/Riza Harahap)

MerahPutih.com - Barisan Rakyat Indonesia Kawal Demokrasi 1998 (Barikade 98) meminta agar, semua pihak tidak menabrakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan konstitusi negara RI.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan Barikade 98 Hengki Irawan menanggapi pembentukan Komunitas JokPro (Jokowi-Prabowo) 2024.

Baca Juga

Golkar Bakal Tolak Presiden Jokowi 3 Periode

"Jangan tabrakan Presiden Jokowi dengan Konstitusi Negara RI," kata Hengki dalam keterangan tertulis, Senin, (21/6).

Hengki memastikan, Barikade 98 tegak lurus pada arahan Presiden Jokowi yang secara tegas menolak jabatan Presiden 3 periode.

"Wacana mendorong 3 periode kekuasaan Presiden tidak sesuai dengan Konstitusi hasil amandemen UUD 1945 terakhir yang membatasi periode kekuasaan Presiden Maksimal 2 Periode," tandas Hengki.

Diketahui, Presiden Jokowi didorong Jokpro 2024 untuk kembali maju ketiga kalinya di Pilpres 2024. Padahal, mantan Gubernur DKI Jakarta itu dari jauh hari sudah menolak wacana jabatan 3 presiden.

Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Gedung Puri Begawan Kota Bogor (ANTARA)
Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Gedung Puri Begawan Kota Bogor (ANTARA)

Sebelumnya Penasihat Jokpro 2024 M. Qodari menjelaskan alasan pihaknya menduetkan Jokowi-Prabowo, yakni ntuk meminimalisir polarisasi di tengah masyarakat. Pasalnya, pasangan Jokowi-Prabowo diyakini tak akan memiliki rival apabila berkoalisi di Pilpres 2024.

"Kalau ini (Jokowi-Prabowo) gabung, saya percaya akan 1 (pasang) calon saja. Lawan kotak kosong," Qodari di Sekretariat Nasional Komunitas Jokpro di kawasan Mampang, Jakarta, Sabtu (19/6).

Menurut Qodari Pilpres 2014 dan 2019 menjadi pelajaran penting agar masyarakat tidak kembali terbelah di 2024. Ia meyakini jika Jokowi-Prabowo bergabung, maka Indonesia akan aman.

"Supaya gak terjadi polarisasi ekstrem, maka Jokowi-Prabowo gabung aja. Cebong dan kampret gabung. Lawan kotak kosong insyallah polarisasi akan turun. Akan aman damai dan lancar," ujarnya.

Meski demikian, Qodari menyadari memang wacana ini mengundang polemik. Dalam UUD 1945 jabatan Presiden dibatasi hanya dua periode. Artinya supaya Jokowi bisa maju di Pilpres 2024 maka perlu dilakukan amandemen UUD 1945. (Pon)

Baca Juga

Jokpro Beberkan Alasan Dukung Duet Jokowi-Prabowo di Pilpres 2024

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Selama Dua Hari, Kasus Aktif COVID-19 di Jakarta Naik
Indonesia
Selama Dua Hari, Kasus Aktif COVID-19 di Jakarta Naik

Kasus aktif COVID-19 di DKI Jakarta mengalami kenaikan selama dua hari berturut-turut. Pada Selasa (30/11), kasus aktif naik 17 pasien dan hari ini bertambah 20 kasus.

Pimpinan DPRD DKI Pastikan Anggaran Formula E tidak Ada Dalam APBD 2022
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Pastikan Anggaran Formula E tidak Ada Dalam APBD 2022

"Yang jelas enggak ada anggaran soal Formula E," ujar M. Taufik saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2022, di Hotel Grand Cempaka, Puncak, Bogor, Kamis (4/11)

Pemprov DKI Tegaskan Tak Ada Pemborosan Pengadaan Makam COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Tegaskan Tak Ada Pemborosan Pengadaan Makam COVID-19

Pemprov DKI Jakarta telah menindaklanjuti rekomendasi atas sejumlah temuan BPK pada LKPD Tahun Anggaran 2020.

[HOAKS atau FAKTA]: Dokumen Bank Dunia Tetapkan COVID-19 Sampai Tahun 2025
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Dokumen Bank Dunia Tetapkan COVID-19 Sampai Tahun 2025

Dokumen Bank Dunia dibuat pada 2 April 2020, dan terdiri dari strategi yang disusun untuk COVID-19 yang ditetapkan sampai tahun 2025

Nganggur, Pemkot Surabaya Ambil Alih Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan
Indonesia
Nganggur, Pemkot Surabaya Ambil Alih Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan

Saat berobat nanti, lanjut Eri, warga Surabaya cukup menunjukkan KTP untuk mendapat layanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes), baik itu Rumah Sakit, Puskesmas, ataupun Fasyankes lainnya.

PDIP Terima Kunjungan PKS, Buka Pintu Dialog
Indonesia
PDIP Terima Kunjungan PKS, Buka Pintu Dialog

Hasto juga menyinggung sosok Habib Aboe sebelum rapat dimulai

Pengamat Militer Dorong TNI Perkuat Strategi Pertahanan Maritim
Indonesia
Pengamat Militer Dorong TNI Perkuat Strategi Pertahanan Maritim

Pengamat militer dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Najib Azca mendorong TNI memperkuat strategi pertahanan maritim nasional.

Kasus Meningkat, Ketua DPD Sorot Penanganan COVID-19 di Luar Jawa-Bali
Indonesia
Kasus Meningkat, Ketua DPD Sorot Penanganan COVID-19 di Luar Jawa-Bali

Ada 20 provinsi di luar Jawa dan Bali yang mengalami kenaikan kasus Corona. Sehingga total ada 21 provinsi dan 45 kabupaten/kota yang menerapkan PPKM Level 4.

Basarnas Catat 84 Orang Meninggal Dunia akibat Gempa di Sulawesi Barat
Indonesia
Basarnas Catat 84 Orang Meninggal Dunia akibat Gempa di Sulawesi Barat

Basarnas melaporkan jumlah orang meninggal dunia akibat gempa bumi di Sulawesi Barat mencapai 84 orang.

11 Jenis Obat COVID-19 Mulai Langka, Polda Jateng Lakukan Penyelidikan
Indonesia
11 Jenis Obat COVID-19 Mulai Langka, Polda Jateng Lakukan Penyelidikan

Masyarakat tidak berspekulasi soal penimbunan. Polda Jawa Tengah tidak segan menindak tegas siapapun yang melakukan penimbunan.