Jokowi Masif Bagikan Bansos Beras, Bulog: Mengurangi Tekanan Gejolak Harga

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 02 Februari 2024
Jokowi Masif Bagikan Bansos Beras, Bulog: Mengurangi Tekanan Gejolak Harga

Seorang ibu rumahtangga mengangkat beras bantuan pangan dari Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi, Kamis (1/2/2024). ANTARA/Moh Ridwan

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo menggelontorkan bantuan pangan beras tahun 2024, yang disalurkan mulai Januari hingga Maret 2024 kepada 22 juta KPM berdasarkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Besaran bantuan yang diberikan sebanyak 10 kilogram (kg) beras per KPM per bulan.

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menegaskan, penyaluran bantuan pangan beras bebas dari kepentingan apapun termasuk kepentingan politik terkait Pemilu 2024.

Baca Juga:

Jokowi Bagi-bagi Bansos Jelang Pemilu, Puan: Biar Rakyat yang Menilai

"Kami mengamati bahwa bantuan pangan yang sedang disalurkan ini seringkali dikaitkan dengan agenda politik tertentu, salah satunya adalah pemilihan umum yang saat ini sudah di depan mata. Hal ini menjadi perhatian khusus Bulog dan kami tetap konsisten melaksanakan kegiatan penyaluran bantuan pangan sesuai ketentuan," kata Bayu dikutip Antara, Jumat (2/2).

Ia menegaskan, Bulog tetap konsisten menyalurkan bantuan pangan beras sesuai ketentuan sehingga dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Bantuan pangan beras menjadi alternatif pemerintah untuk mengurangi tekanan gejolak harga sebagai dampak dari bencana El Nino yang melanda seluruh dunia.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan, bantuan pangan beras yang disalurkan ke 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ini tidak ada kaitannya dengan kepentingan dan agenda apapun.

Pelaksanaan bantuan pangan yang telah berjalan dari 2023 ini akan terus dilaksanakan dengan dasar kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan.

"Pelaksanaan Bantuan Pangan yang ditugaskan oleh Presiden ke kami dan Bulog ini akan dilakukan sampai dengan bulan Juni nanti. Jadi pelaksanaannya bukan karena Januari, Februari dan Maret ini misalnya dikatakan karena menjelang pemilu. Tidak, tidak begitu. Bahkan Bantuan Pangan ini dari tahun lalu pun sudah dilaksanakan,” kata Arief.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat masif dalam menyalurkan bantuan sosial langsung ke masyarakat dalam satu bulan terakhir ini. Bahkan, beberapa kali datang ke Jawa Tengah, yang merupakan kandang banteng dalam Pilpres 2024, untuk membagikan bantuan sosial. (*)

Baca Juga:

Sri Mulyani Tegaskan Bansos Pakai Dana APBN

#Bantuan Sosial #Dana Bansos #Jokowi #Bulog
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bansos KAJ, KLJ, dan KPDJ 2026 Belum Cair, Ini Klarifikasi Dinsos
Dinsos DKI Jakarta menyebut bansos KAJ, KLJ, dan KPDJ 2026 belum cair karena masih dalam tahap administrasi. Bantuan dipastikan tetap disalurkan.
Ananda Dimas Prasetya - 10 menit lalu
Bansos KAJ, KLJ, dan KPDJ 2026 Belum Cair, Ini Klarifikasi Dinsos
Indonesia
Teman KKN UGM Jadi Saksi di PN Solo, Jokowi Disebut Punya Nama Panggilan 'Jack'
Teman KKN UGM Jokowi mengatakan, bahwa ia memiliki nama panggilan Jack. Hal itu terungkap saat sidang lanjutan gugatan ijazah di PN Solo, Selasa (3/2).
Soffi Amira - Selasa, 03 Februari 2026
Teman KKN UGM Jadi Saksi di PN Solo, Jokowi Disebut Punya Nama Panggilan 'Jack'
Indonesia
Jokowi Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode di Pilpres 2029
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, membantah isu Gibran maju di Pilpres 2029. Ia tetap mendukung Prabowo-Gibran dua periode.
Soffi Amira - Senin, 02 Februari 2026
Jokowi Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode di Pilpres 2029
Indonesia
Viral Dituduh Jual Es Gabus dari Spons, Polisi Pastikan Dagangan Suderajat Aman
Penjual es gabus di Kemayoran, Suderajat, viral setelah dituduh menjual es berbahan spons. Ia pun diberi bantuan berupa motor dan modal usaha.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Viral Dituduh Jual Es Gabus dari Spons, Polisi Pastikan Dagangan Suderajat Aman
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan menduetkan Gibran-Kaesang di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Indonesia
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Dito Ariotedjo ikut mendampingi Jokowi bertemu PM Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud membahas lobi penambahan kuota haji Indonesia tahun 2024.
Wisnu Cipto - Jumat, 23 Januari 2026
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Indonesia
Kabar Gembira BLT dan Bantuan Pangan Mulai Disalurkan Februari 2026
Kementerian Sosial mengkonfirmasi BPNT pada 2026 diberikan sebesar Rp 200.000 per bulan kepada setiap KPM. Bantuan tersebut disalurkan per tahap setiap triwulan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Januari 2026
Kabar Gembira BLT dan Bantuan Pangan Mulai Disalurkan Februari 2026
Indonesia
Bulog dan Bapanas Bakal Dileburkan
peleburan Bapanas dan penggabungan fungsi kelembagaan dalam struktur baru Bulog ke depan setelah menjadi lembaga sui generis yang diharapkan memperkuat tata kelola pangan nasional secara terpadu.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 22 Januari 2026
Bulog dan Bapanas Bakal Dileburkan
Indonesia
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi dan ahli meringankan yang diajukan Roy Suryo Cs dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Indonesia
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Penerapan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice/RJ) dalam perkara tersebut mencerminkan arah kebijakan hukum pidana nasional di masa depan.
Dwi Astarini - Senin, 19 Januari 2026
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Bagikan