JK: Penundaan Pemilu Pelanggaran Terhadap Konstitusi KPU. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Wacana penundaan Pemilu 2024 muncul setelah pengumuman penetapkan jadwal KPU oleh DPR. Usulan menunda pemilu itu dihembuskan wakil ketua DPR sekaligus Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar.

Usulan itu pun di respons pimpinan partai politik lain seperti Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan. Kendati demikian banyak pula pihak tidak setuju wacana penundaan itu.

Baca Juga:

Survei LSI: Mayoritas Publik Tolak Pemilu 2024 Ditunda

Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla menyebut, menunda pelaksanan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislislatif yang telah ditetapkan 14 Februari 2024, adalah pelanggaran terhadap konstitusi.

"Itu (penundaan pemilu), tidak sesuai dengan konstitusi," tutur dia, merespon wacana politik itu kepada wartawan seusai menghadiri Mubes IKA Universitas Hasanuddin, di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat.

Mantan ketua umum DPP Partai Golkar ini menekankan, ada aturan dalam konstitusi yang harus ditaati dalam menjalankan proses demokrasi salah satunya penyelenggaraan Pemilu lima tahun sekali.

"Kita punya konstitusi, kita taat konstitusi. Itu saja. Kalau mau perpanjang, harus taat konstitusi kecuali kalau konstitusi diubah," kata dia yang juga ketua umum Dewan Masjid Indonesia ini.

Selain itu, penundaan Pemilu yang diusulkan para elitis parpol satu atau dua tahun ke depan tentu tidak semua orang menyetujui wacana itu.

"Sebagian besar tidak setuju," kata dia.

JK berpendapat, dalam catatan sejarah, bangsa Indonesia memiliki pengalaman panjang berdemokrasi hingga diwarnai konflik. Namun demikian, semua tetap berjalan aman dan bisa dikendalikan. Taat konstitusi adalah upaya yang lebih tepat. "Kita terlalu punya konflik. Kita taat pada konstitusi. Itu saja," katanya.

UUD 1945 telah mengamanatkan Pemilu dilaksanakan lima tahun sekali. JK khawatir jangan sampai wacana penundaan Pemilu akan berujung masalah, sebab ada dugaan pihak lain yang ingin memanfaatkan itu untuk kepentingannya. (*)

Baca Juga:

Penolak Menang Telak dari Pendukung, Wacana Tunda Pemilu Game Over

KIB Berharap PDIP Bergabung
Indonesia
KIB Berharap PDIP Bergabung
Indonesia
KIB Berharap PDIP Bergabung
Indonesia
KIB Berharap PDIP Bergabung
Indonesia
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bareskrim Polri Mulai Patroli Siber Jelang Tahun Politik
Indonesia
Bareskrim Polri Mulai Patroli Siber Jelang Tahun Politik

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar mengungkapkan, patroli tersebut bertujuan untuk mengantisipasi berita bohong atau hoaks jelang Pemilu 2024.

Pemprov DKI Matangkan Rencana Banding Putusan PTUN soal UMP DKI
Indonesia
Pemprov DKI Matangkan Rencana Banding Putusan PTUN soal UMP DKI

saat ini pihaknya masih mengkaji dan mendiskusikan secara matang langkah apa yang mesti diambil Pemprov DKI dalam menyikapi putusan PTUN soal UMP.

Kapolri Didesak Usut Dugaan Pemerasan Libatkan Petinggi Polri
Indonesia
Kapolri Didesak Usut Dugaan Pemerasan Libatkan Petinggi Polri

"Polri memang dalam bekerja tidak boleh berdasarkan asumsi maka untuk membuktikan apakah kabar itu fakta atau hoaks maka Polri harus segera mengecek info tersebut. Informasi itu sangat transparan siapa berperan apa dan itu diyakini berasal dari sumber yang mengetahui langsung atas kejadian tersebut," ujar Santoso

Praktik Penjualan Bersyarat Diterapkan Distributor Minyakita
Indonesia
Praktik Penjualan Bersyarat Diterapkan Distributor Minyakita

Pemantauan terhadap distribusi Minyak Goreng Rakyat (MGR) atau yang dikenal dengan MinyaKita, hasil pantauannya itu diduga ada pelanggaran dalam persaingan usaha.

Kondisi Kesehatan Pilot Citilink sebelum Dinyatakan Meninggal Dunia
Indonesia
Kondisi Kesehatan Pilot Citilink sebelum Dinyatakan Meninggal Dunia

"Sebelum melakukan penerbangan, Citilink Indonesia telah melakukan prosedur pengecekan kesehatan kepada seluruh crew yang bertugas dan dinyatakan fit atau laik terbang," kata Dewa Kadek

CCTV Rekaman Penembakan Brigadir J Bakal Diungkap ke Publik
Indonesia
CCTV Rekaman Penembakan Brigadir J Bakal Diungkap ke Publik

Tim Khusus bentukan Bareskrim mengamankan data rekaman CCTV saat peristiwa penembakan Brigadir J di rumah Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Ferdy Sambo.

Penumpang Kereta Api H-5 Lebaran Capai 91 Ribu Lebih
Indonesia
Penumpang Kereta Api H-5 Lebaran Capai 91 Ribu Lebih

Pelanggan KA Jarak Jauh pada H-5 atau tanggal 27 April 2022 terdapat sebanyak 91.738 pelanggan KA Jarak Jauh.

Iriana Jokowi Bertemu Bupati Sragen: Aku Mau Mantu Lho, Nanti Hadir Ya!
Indonesia
Iriana Jokowi Bertemu Bupati Sragen: Aku Mau Mantu Lho, Nanti Hadir Ya!

"Beliau (Iriana) tadi bilang, bu bupati aku mau mantu lho gitu, (saya mau menikahkan Kaesang), terus nanti hadir ya," kata Yuni menirukan perkataan Iriana.

NasDem Tegaskan Belum Berkoalisi dengan Partai Manapun
Indonesia
NasDem Tegaskan Belum Berkoalisi dengan Partai Manapun

Surya Paloh juga menegaskan NasDem belum resmi berkoalisi dengan partai manapun untuk menghadapi Pemilu 2024 mendatang, melainkan hanya pertemuan biasa atau sekedar tukar pendapat.

Polda Metro Jaya Tahan Irjen Teddy Minahasa 20 Hari ke Depan
Indonesia
Polda Metro Jaya Tahan Irjen Teddy Minahasa 20 Hari ke Depan

Kasus dugaan penjualan narkotika yang menjerat bekas Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa memasuki babak baru. Kali ini, ia resmi ditahan di rutan Polda Metro Jaya.