Jika Terpilih Jadi Presiden, Ini Program Pemeritahan Jokowi yang Bakal Dievaluasi Anies


Tom Lembong. (Foto: Dok PKS)
MerahPutih.com - UU Cipta Kerja bakal direvisi Capres nomor urut 1 Anies Baswedan jika ia terpilih dalam Pemilu 2024.
Co Captain Timnas Anies - Muhaimin (AMIN) Thomas Lembong atau Tom Lembong, menyampaikan kritiknya terhadap UU Cipta Kerja yang jadi program Presiden Joko Widodo itu.
Baca Juga:
Menurutnya, UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu untuk meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Ia mengatakan bahwa UU Cipta Kerja harus segera direvisi, karena tidak berhasil.
"Saya secara terang mengatakan ini (UU Cipta Kerja) harus segera direvisi, karena tidak berhasil. Saya termasuk di antara beberapa perumus awal UU Omnibus Law, bisa saya sampaikan bahwa produk akhir yang keluar dari legislasi DPR sangat berbeda dengan niat awal produk undang-undang itu dibuat," ujar Tom saat diskusi di DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (1/2).
Baca Juga:
Tom juga menuturkan Anies telah menyatakan akan mengevaluasi UU Cipta Kerja jika diberikan kewenangan. Sebab, disebut Tom Lembong, Anies memiliki visi yang jelas dan pro rakyat.
"Ini adalah sikap yang sangat positif dan menunjukkan bahwa Pak Anies memiliki visi yang jelas dan pro rakyat," tuturnya.
Tom juga menyoroti strategi ekonomi Indonesia selama 10 tahun terakhir. Menurutnya, ada kegagalan dari rancangan ekonomi di Indonesia yang disusun selama satu dekade terakhir.
"Jadi ini contoh kegagalan Omnibus Law, bahkan bukan hanya Omnibus Law saja, tapi menurut saya seluruh strategi ekonomi kita selama 10 tahun terakhir," tutup Tom Lembong. (knu)
Baca Juga:
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring

DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas

Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029

Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi

Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa

Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS

Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik

Caleg Terpilih Pemilu 2024 Belum Lapor LHKPN Terancam Batal Dilantik

KPU DKI Rekapitulasi Ulang Pileg DPRD di 233 TPS Cilincing
