Jelang Ramadan, Mudah-mudahan SBY dan AHY Minta Maaf ke Jokowi Ketum Partai Demokrat AHY. (Foto: Demokrat)

Merahputih.com - DPP Partai Demokrat pimpinan Moeldoko menghormati keputusan pemerintah yang menolak kepengurusan partainya. Hal Ini membuktikan bahwa tidak ada sama sekali intervensi pemerintah dalam persoalan internal Partai Demokrat.

"Sebagai hamba yang beriman, dan menjelang puasa Ramadan, mudah-mudahan SBY dan AHY menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Jokowi, pemerintah dan Pak Moeldoko, karena telah menuduh macam-macam," ujar Juru Bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad dalam keterangan tertulis, Jumat (2/4).

Baca Juga:

Andi Mallarangeng: Jokowi Biarkan Moeldoko Rebut Demokrat

Hal itu dikatakannya untuk membuktikan bahwa Moeldoko telah difitnah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang telah menuduh pemerintah berada di belakang Moeldoko.

Untuk itu, dia mengajak seluruh pihak menggunakan cara politik yang cerdas, bersih dan santun. Bukan dengan cara-cara liar dan menebar kebohongan serta fitnah kepada masyarakat.

Terkait keputusan Menkumham Yasonna H Laoly yang menolak kepengurusan Demokrat Moeldoko, pihaknya akan menempuh jalur hukum ke pengadilan.

SBY saat konferensi pers di kediamannya, Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/3/2021). (ANTARA/M Fikri Setiawan)
SBY saat konferensi pers di kediamannya, Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/3/2021). (ANTARA/M Fikri Setiawan)

Hal itu, untuk mendapatkan keadilan sekaligus mengembalikan marwah Partai Demokrat sebagai partai modern, terbuka dan demokratis serta menjadi rumah besar bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Mari supremasi hukum kita junjung tinggi bersama sama. Ini juga membuktikan kepada semua pihak bahwa Bapak Moeldoko taat hukum, tidak pernah menyalah gunakan jabatan sebagaimana yang dituduhkan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab," ujar Rahmad. DPP Partai Demokrat mengimbau kepada seluruh kader dimana pun berada untuk tetap tenang, solid, bersatu dan menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing. "Mari kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita bersungguh-sungguh dengan ikhlas mengembalikan Partai Demokrat kepada khittoh-nya, yakni partai terbuka, demokratis, bersih, cerdas, dan santun," ucapnya.

Baca Juga:

Komentari Manuver Moeldoko Duduki Kursi Ketum Demokrat, SBY Singgung Nama Jokowi

Sebagaimana diketahui, Kemenkumham menolak berkas dokumen permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko atau versi KLB Deli Serdang, Sumatera Utara. "Pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara 5 Maret 2021 ditolak," kata kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly saat jumpa pers secara virtual di Jakarta, Rabu (31/3). (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Lewati Gang Sempit, SDA Johar Baru Kesulitan Keruk Kali Sentiong
Indonesia
Lewati Gang Sempit, SDA Johar Baru Kesulitan Keruk Kali Sentiong

Pengerukan sendimen lumpur di Kali Sentiong itu sudah dikerjakan sepanjang 150 meter

Pengguna KRL Membludak di Stasiun Bogor Gegara Pengaturan Jam Kerja Tak Efektif
Indonesia
Pengguna KRL Membludak di Stasiun Bogor Gegara Pengaturan Jam Kerja Tak Efektif

Dan bagaimana pun sebagai pekerja menginginkan agar semua tepat waktu

Satu Tahun COVID-19, Kendalikan Krisis Ekonomi Akibat Pandemi
Indonesia
Satu Tahun COVID-19, Kendalikan Krisis Ekonomi Akibat Pandemi

Pandemi yang berkepanjangan ini, membuat jumlah pekerja yang terdampak mencapai 29,12 juta orang atau setara dengan 14,28 persen dari keseluruhan populasi penduduk usia kerja yang mencapai 203,97 juta orang.

Bareskrim Janji Transparan Usut Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai
Indonesia
Bareskrim Janji Transparan Usut Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai

Penyidik Bareskrim Polri mencari unsur pidana dalam kasus dugaan rasisme yang dilakukan Ketum Projamin Ambroncius Nababan terhadap mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.

Indonesia Masuk Jajaran Negara dengan Tingkat Kematian Akibat COVID-19 Tertinggi di Dunia?
Indonesia
Indonesia Masuk Jajaran Negara dengan Tingkat Kematian Akibat COVID-19 Tertinggi di Dunia?

Saat ini, Indonesia memiliki 3.656 kasus kematian (4,75%) akibat COVID-19 dari jumlah 76.981 penderita.

 Demokrasi Indonesia Alami Resesi
Indonesia
Demokrasi Indonesia Alami Resesi

kemunduran demokrasi di Indonesia dapat dimaknai sebagai sebuah proses yang secara perlahan-lahan terjadi sampai akhirnya nilai-nilai dan praktik demokrasi memudar dan tidak lagi ditemukan dalam sistem pemerintahan dan tata kelola politik.

Vaksinasi Siswa di Solo, Gibran Tunggu Instruksi Menkes
Indonesia
Vaksinasi Siswa di Solo, Gibran Tunggu Instruksi Menkes

Sementara itu, untuk vaksinasi semua siswa di Solo masih menunggu instruksi dari Menteri Kesehatan (Menkes).

Pakar Hukum Tata Negara Sebut UU Ciptaker Penuhi Syarat Digugat ke MK
Indonesia
Pakar Hukum Tata Negara Sebut UU Ciptaker Penuhi Syarat Digugat ke MK

Secara formil, pembentukan UU Ciptaker dinilai tidak transparan

KPK Tetapkan Bupati Bandung Barat Tersangka Proyek COVID-19
Indonesia
KPK Tetapkan Bupati Bandung Barat Tersangka Proyek COVID-19

Selain Aa Umbara, KPK juga menjerat Andri Wibawa (AW) selaku anak Aa Umbara dan pemilik PT Jagat Dir Gantara (JGD) dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang (SSGCL) M. Totoh Gunawan (MTG).

Soal RUU Pemilu, Pimpinan DPR Tunggu Surat Resmi dari Fraksi
Indonesia
Soal RUU Pemilu, Pimpinan DPR Tunggu Surat Resmi dari Fraksi

Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin mengatakan, pihaknya masih menunggu surat dari seluruh fraksi di Senayan terkait dengan keputusan Revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.