Komentari Manuver Moeldoko Duduki Kursi Ketum Demokrat, SBY Singgung Nama Jokowi SBY saat konferensi pers di kediamannya, Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/3/2021). (ANTARA/M Fikri Setiawan)

MerahPutih.com - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta seluruh kader bersabar dan berikhtiar mendapatkan keadilan terkait KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Dia juga berharap, Presiden Jokowi dengan integritas dan arif menyikapi "kudeta" Partai Demokrat tersebut.

"Saya tetap percaya bahwa Bapak Presiden Jokowi memiliki integritas dan kearifan dalam menyikapi gerakan pendongkelan dan perebutan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah ini," ucap SBY saat konferensi pers di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/3).

Baca Juga:

Kader Pecatan Gelar KLB, DPC Demokrat Solo Tetap Setia kepada SBY dan AHY

Tak hanya itu, SBY juga percaya pemerintah akan bertindak adil dengan menegakkan hukum yang berlaku. Dia juga menyebut AD/ART milik Partai Demokrat mengikat terhadap hukum.

"Baik itu konstitusi kita UUD 1945 dan UU Partai Politik maupun AD dan ART Partai Demokrat yang secara hukum juga mengikat," ujarnya.

SBY lantas menyebut dunia politik di Indonesia tidak seindah seperti yang dimimpikan.

Karena itu, dia meminta seluruh kader untuk bersatu mempertahankan kedaulatan partai.

"Saya mengajak para kader untuk berjuang bersama berjuang sampai keadilan benar-benar kita dapatkan di tanah Indonesia ini," sebutnya.

Ia menyebut Moeldoko tak mencerminkan sikap kesatria.

Ia mengungkap adanya akal-akalan dari Moeldoko untuk menjabat sebagai pimpinan tertinggi partai berlambang bintang mercy itu lewat kongres luar biasa (KLB).

"Saya dengar ada akal-akalan dari KSP Moeldoko dan pelaku kudeta. Sebelum mengangkat menjadi ketua umum ilegal, AD/ART yang sah diubah dan digantikan dengan versi KLB," ujar SBY.

Logo Partai Demokrat (ANTARA/HO-Antaranews)
Logo Partai Demokrat (ANTARA/HO-Antaranews)

Diubahnya AD/ART oleh Moeldoko dan pihak yang mendukungnya, membuat mereka merasa bahwa penunjukan Moeldoko sebagai ketua umum dianggap sebagai sesuatu yang benar.

"Moeldoko salah besar, berarti KSP Moeldoko tidak memahami Undang-Undang Partai Politik yang berlaku dan tidak memahami AD/ART Partai Demokrat. Lagi-lagi makin kuat dan makin nyata bahwa KLB Deli Serdang tidak sah adanya," ujar SBY.

SBY menjelaskan, syarat-syarat digelarnya KLB. Pertama, Majelis Tinggi Partai Demokrat terlebih dahulu harus mengizinkan digelarnya KLB dan kedua harus disetujui oleh 2/3 dari seluruh 34 DPD dan 1/2 dari 514 DPC.

KLB adalah sebenarnya domain Majelis Tinggi Partai Demokrat, bukan domain Ketua Umum Partai Demokrat.

"AD/ART sesuai Undang-Undang Partai Politik yang berlaku saat ini adalah peraturan dasar bagi kehidupan partai politik, sama halnya dengan undang-undang dasar yang berlaku bagi negara," ujar SBY.

Dalam keterangan pers beberapa jam sebelum SBY, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengecam ditunjuknya KSP Moeldoko sebagai ketum lewat forum KLB.

Baca Juga:

Darmizal Cs Gelar KLB Partai Demokrat di Sumut, SBY Meradang

Ia berharap Presiden Jokowi dan Menteri Hukum dan HAM tak memberikan legitimasi terhadap hasil KLB tersebut.

"Saya minta dengan hormat kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk tidak memberikan legitimasi kepada KLB ilegal," ujar AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (5/3).

Ia menegaskan, Ketua Umum Partai Demokrat yang sah adalah dirinya, bukan Moeldoko. Hasil dari Kongres V yang digelar pada 15 Maret 2020.

"Saya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan legitimate," ujar AHY. (Knu)

Baca Juga:

Moeldoko Jadi Ketum Demokrat, AHY Ngadu ke Jokowi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pimpinan MPR Tegaskan Pajak Pendidikan Tak Sesuai Tujuan Dasar Bernegara
Indonesia
Pimpinan MPR Tegaskan Pajak Pendidikan Tak Sesuai Tujuan Dasar Bernegara

Wacana pajak pendidikan juga menjadi tidak relevan dengan amanat reformasi

Polisi Tangkap Sejumlah Pemuda Bawa Peluru Tajam Jelang Demo 11 April di Monas
Indonesia
Polisi Tangkap Sejumlah Pemuda Bawa Peluru Tajam Jelang Demo 11 April di Monas

Polisi menangkap sejumlah orang jelang demo mahasiswa di kawasan silang Monas, Jakarta Pusat. Mereka diantaranya pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) dari Tangerang karena diduga akan ikut demo mahasiswa di kawasan Monumen Nasional (Monas), Senin.

Wahid Foundation Libatkan Pokja Desa dalam Mitigasi COVID-19 Kepada Masyarakat Klaten
Indonesia
Wahid Foundation Libatkan Pokja Desa dalam Mitigasi COVID-19 Kepada Masyarakat Klaten

"Bantuan tersebut kami salurkan dalam bentuk paket sembako, buah-buahan, APD, vitamin, obat-obatan, perlengkapan alat ruangan isolasi, dan armada ambulan ke sejumlah daerah termasuk ke beberapa desa dan kelurahan dampingan Wahid Foundation," ujar Yenny.

Terbukti Berbohong, Dewas KPK Malah Setop Kasus Lili Pintauli
Indonesia
Terbukti Berbohong, Dewas KPK Malah Setop Kasus Lili Pintauli

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) memutuskan tidak melanjutkan laporan dugaan pembohongan publik Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, ke persidangan etik.

KPK Duga Rahmat Effendi Minta Dana Investasi Pribadi ke ASN Pemkot Bekasi
Indonesia
KPK Duga Rahmat Effendi Minta Dana Investasi Pribadi ke ASN Pemkot Bekasi

KPK mendalami dugaan adanya pungutan sejumlah uang kepada aparatur sipil negara (ASN) di Pemkot Bekasi yang digunakan oleh Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi untuk berinvestasi.

Ditemukan COVID-19 Varian India, Gibran Larang Warga Solo Bepergian ke Zona Merah
Indonesia
Ditemukan COVID-19 Varian India, Gibran Larang Warga Solo Bepergian ke Zona Merah

Dalam perpanjangan PPKM mikro tersebut Pemkot Solo melarang warga Solo bepergian ke zona merah. Selain itu, bagi pelaku perjalanan lintas kota/kabupaten/provinsi yang menginap di Solo wajib membawa tes PCR negatif.

Bareskrim Bongkar Kasus Dugaan Penyalahgunaan Pupuk Bersubsidi
Indonesia
Bareskrim Bongkar Kasus Dugaan Penyalahgunaan Pupuk Bersubsidi

Bahkan penerima fiktif itu sudah meninggal dunia

Ahli IT Tegaskan Security Data Yang Dikelola Pemerintah Belum Matang
Indonesia
Ahli IT Tegaskan Security Data Yang Dikelola Pemerintah Belum Matang

Kerugian akan semakin besar jika yang diretas adalah data penduduk. Jika data vital penduduk diretas, kemungkinan bakal terjadi jual beli data yang dapat dimanfaatkan oknum tertentu untuk kejahatan.

KPK Periksa Seorang PNS Terkait Suap Pengurusan Perkara Lippo Group
Indonesia
KPK Periksa Seorang PNS Terkait Suap Pengurusan Perkara Lippo Group

dapun, satu saksi yang diperiksa pada hari ini yaitu seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di MA, Kardi.

Epidemiolog UI Sebut Jakarta Telah Lewati Puncak Gelombang Omicron
Indonesia
Epidemiolog UI Sebut Jakarta Telah Lewati Puncak Gelombang Omicron

Kini, ibu kota sudah melewati puncak gelombang ketiga varian baru Omicron.