Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) segera memutuskan soal kepastian sistem pemilihan umum (pemilu).
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengingatkan MK agar konsisten dengan putusan sebelumnya, dan menjadi teladan dalam menegakkan konstitusi.
Karenanya, imbuh Hidayat, keputusan MK tidak mencederai kedaulatan yang oleh UUD diberikan kepada rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 dengan memutus mengubah sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup.
Baca Juga:
KPU Pastikan Tahapan Pemilu 2024 Tak Terpengaruh Putusan MK
“MK hendaknya tetap konsisten dengan keputusannya sendiri yang diputuskan pada tahun 2008 yang justru mengubah sistem pemilu dari tertutup menjadi proporsional terbuka," jelas Hidayat di Jakarta, Rabu (14/6).
HNW sapaan akrabnya menegaskan bahwa pentingnya Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 sebagai acuan dalam menentukan pemilu dengan sistem terbuka sejatinya merupakan argumen dasar MK, saat membuat keputusan pada 2008 lalu.
Ketika itu, MK "mengarahkan" perubahan dari sistem tertutup ke sistem proporsional terbuka atas nama kedaulatan rakyat sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945.
“Jadi, akan menjadi sangat tidak rasional dan tidak konsisten, apabila dalam perkara yang sekarang MK justru memutus sebaliknya, tanpa adanya pelanggaran Konstitusi yang terjadi akibat diberlakukannya sistem terbuka,” ujarnya.
Baca Juga:
Kekhawatiran Sistem Pemilu Jadi Tertutup, Golkar: Jangan Semua Dimakan Partai
HNW menambahkan, kedaulatan rakyat diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 juga lebih sesuai pemberlakuannya dengan sistem pemilu terbuka.
"Bukan dengan sistem tertutup, sebagaimana dengan tegas disebutkan dalam pasal lainnya dalam UUD NRI 1945, yakni Pasal 22E ayat (2)," jelas HNW.
Ketentuan ini berbunyi, ‘Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.’
Jadi, Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 itu sudah sangat tegas bahwa yang dipilih oleh Rakyat pemilik kedaulatan adalah kandidat atau calon Anggota DPR, DPRD dan lain-lain.
"Bukan mencoblos tanda gambar partai saja sebagaimana berlaku pada masa Orde Baru,” ujarnya.
HNW setuju bahwa sistem proporsional terbuka merujuk pada prinsip kedaulatan rakyat yang telah diberikan oleh UUD.
"Perbaikan terhadap sistem proporsional terbuka itu tidak dengan mengubah prinsip dan kaidah umum sistem proporsional terbuka dengan kembali ke sistem proporsional tertutup sebagaimana berlaku di era Orba,” pungkas politisi PKS ini. (Knu)
Baca Juga:
