Jabar Butuh 30 Ribu Tukang Suntik agar Vaksinasi COVID-19 Selesai 6 Bulan Gubernur Jabar Ridwan Kamil. (Foto: MP/Dok Humas Jabar)

MerahPutih.com - Jawa Barat ingin mempercepat waktu vaksinasi COVID-19 menjadi lebih singkat, yakni 6-8 bulan. Untuk itu, selain membutuhkan jumlah dosis vaksin yang cukup, diperlukan tenaga vaksinator (penyuntik).

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan, saat ini, pihaknya intens membuat skenario penyuntikan vaksin COVID-19. Tujuannya agar vaksinasi COVID-19 di Jabar berjalan optimal dan waktu penyuntikan dapat dipercepat.

"Minggu ini kami sedang membuat skenario supaya vaksinasi COVID-19 sukses dan waktu vaksinasi dapat dipercepat. Jika vaksinasi COVID-19 berjalan lama, ekonomi Jabar sulit untuk bangkit," kata Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil.

Baca Juga:

Bupati Sleman Positif COVID-19 Setelah Divaksin, Kemenkes Duga Virus Tengah Inkubasi

Hal itu dikatakan Kang Emil dalam Diskusi Publik Dewan Pers bertajuk "Vaksinasi COVID-19, Perubahan Perilaku, dan Desiminasi Informasi: Transparansi dan Keadilan dalam Distribusi Vaksin COVID-19" via konferensi video di Gedung Pakuan, Bandung, Jumat (22/1).

Untuk membentuk kekebalan komunitas atau herd immunity, Jabar harus menyuntik vaksin COVID-19 kepada 70 persen penduduk atau 36 juta warga. Dengan begitu, kata Kang Emil, Jabar memerlukan sekitar 72 juta dosis vaksin COVID-19.

"Karena 70 persen ini cukup untuk melindungi yang 30 persen, maka dari total 50 juta jiwa penduduk Jabar, sekitar 36 juta orang harus divaksin," ucapnya.

"Kami butuh sekitar 72 juta dosis. Urutannya nakes (tenaga kesehatan) dulu, baru profesi lain yang rawan, termasuk wartawan menurut saya rawan. Kemudian masyarakat umum di rentang umur 18-59 tahun," imbuhnya.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Foto: Pemprov Jawa Barat)
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Foto: Pemprov Jawa Barat)

Kang Emil mengatakan, untuk mempercepat vaksinasi COVID-19, Jabar membutuhkan tambahan vaksinator. Saat ini, Pemda Provinsi Jabar menyiapkan 11.000 vaksinator secara bertahap.

Jika jumlah vaksinator hanya 11.000, vaksinasi COVID-19 di Jabar akan berlangsung selama 15 bulan. Sementara itu, Kang Emil menargetkan vaksinasi COVID-19 di Jabar tuntas dalam waktu enam sampai delapan bulan.

"Menurut saya (15 bulan) kelamaan. Jadi sekarang kita lagi menghitung bagaimana caranya agar tidak 15 bulan, tapi bisa enam sampai delapan bulan," katanya.

"Penyuntik di Jabar sekarang berjumlah 11 ribuan, tidak akan cukup karena butuh 30 ribuan penyuntik untuk selesai di enam sampai delapan bulan vaksinasi, berarti saya harus rekrut vaksinator tambahan," imbuhnya.

Menurut Kang Emil, selain vaksinator, tempat penyuntikan vaksin COVID-19 harus diperbanyak. Saat ini, tempat penyuntikan Jabar berada di kisaran 1.000 lokasi. Setidaknya, kata ia, Jabar harus menambah 1.000 tempat penyuntikan.

"Kalau waktunya mau cepat berarti tempatnya diperbanyak. Sekarang saya lagi mencari seribuan titik penyuntikan, mungkin di gedung serba guna, gor atau gedung lainnya yang bisa dimanfaatkan," tuturnya.

Baca Juga:

Tenaga Kesehatan yang Sudah Divaksinasi COVID-19 Lebih dari 100 Ribu

Selain itu, Kang Emil berharap pemerintah pusat menyerahkan data penerima vaksin kepada pemerintah daerah. Ini untuk memudahkan pelacakan apabila ada calon penerima vaksin yang tidak datang saat waktu penyuntikan.

Saat ini, data siapa yang akan divaksin ada di Kementerian Kesehatan. Menurut Kang Emil, hal itu dirasa kurang tepat.

"Jadi kami Jabar memohon ke (pemerintah) pusat kewenangan mengatur siapa yang divaksin diserahkan secara desentralisasi ke daerah, karena kami orang lapangan yang lebih tahu," katanya. (Iman Ha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Hoaks Vaksinasi COVID-19 Dikemas Dengan Bahasa Emosional

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PDIP Prioritaskan Kader di Pilwalkot Surabaya, Hasto: Akan Diduetkan dengan Sosok Eksternal
Indonesia
PDIP Prioritaskan Kader di Pilwalkot Surabaya, Hasto: Akan Diduetkan dengan Sosok Eksternal

PDIP akan mengutamakan kader internal untuk diusung sebagai calon kepala daerah Kota Surabaya.

Begini Tanggapan PDIP 4 Kadernya Ditangkap KPK atas Dugaan Korupsi
Indonesia
Begini Tanggapan PDIP 4 Kadernya Ditangkap KPK atas Dugaan Korupsi

PDIP menanggapi sejumlah kadernya yang beberapa hari terakhir ini terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait kasus korupsi.

DPR Beking Komnas HAM Bentuk Tim Selidiki Penembakan 6 Laskar FPI
Indonesia
DPR Beking Komnas HAM Bentuk Tim Selidiki Penembakan 6 Laskar FPI

Masyarakat diminta tetap tenang dan jangan mudah dihasut provokasi

Polisi Ringkus Pelaku Penikaman Pendeta di Wamena
Indonesia
Polisi Ringkus Pelaku Penikaman Pendeta di Wamena

Anggota Polres Jayawijaya mengamankan terduga pelaku penikaman terhadap Pdt Tomas Tabuni (51 th) yang terjadi Minggu (31/1) di Wamena.

Helikopter Mil Mi-17V5 TNI AD Jatuh di Kendal, 4 Orang Meninggal Dunia
Indonesia
Helikopter Mil Mi-17V5 TNI AD Jatuh di Kendal, 4 Orang Meninggal Dunia

Ia menyatakan, helikopter buatan Russian Helicopter, Rusia, itu dinyatakan dalam kondisi baik sebelum terbang

Pascapenyerangan Wakapolres, Polda Jateng Terjunkan Brimob Jaga Markas Polisi di Karanganyar
Indonesia
Pascapenyerangan Wakapolres, Polda Jateng Terjunkan Brimob Jaga Markas Polisi di Karanganyar

Leganek mengatakan mendapatkan perintah dari Kapolda Jawa Tengah irjen Pol Ahmad Luthfi untuk memperketat semua markas polisi.

15 Provinsi dengan Tingkat Kesembuhan COVID-19 Tertinggi
Indonesia
15 Provinsi dengan Tingkat Kesembuhan COVID-19 Tertinggi

“Terdapat juga perkembangan zonasi signifikan membaik, dan selama ini tidak pernah memburuk,” sebut Wiku

COVID-19 Bikin Puasa Tahun Ini Beda, Jokowi: Tidak Ada Kesemarakan di Jalanan
Indonesia
Pfizer Tetapkan Harga Jual Vaksin COVID-19, Berapa?
Dunia
Pfizer Tetapkan Harga Jual Vaksin COVID-19, Berapa?

Harga jual vaksin antara Pfizer dan AS ditetapkan dalam kontrak yang diumumkan pada minggu lalu.

Pandemi COVID-19, OJK Optimistis Kredit Bank Tumbuh 4 Persen
Indonesia
Pandemi COVID-19, OJK Optimistis Kredit Bank Tumbuh 4 Persen

Pemerintah telah menempatkan dana di empat bank BUMN sebesar Rp30 triliun. OJK meyakini dana pemerintah tersebut dapat digulirkan sebagai kredit hingga tiga kali lipat.