Indonesia Dinilai Punya Peran Menekan Negara Asia Afrika Bawa Kejahatan Zionis ke PBB

Merahputih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersama Partai Amanat Nasional (PAN) mendorong pemerintah Indonesia agar lebih aktif di forum internasional. Karena, seruan kecaman semata tidak cukup guna mendukung kemerdekaan Palestina dari gempuran serangan Israel.

"Indonesia punya peran strategis membangun kekuatan penekan di negara-negara Asia Afrika, di forum internasional PBB untuk membawa kejahatan kemanusiaan dan penjajahan zionis Israel ke Dewan HAM dan Dewan Keamanan PBB," kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu usai safari silaturahmi kebangsaan ke Kantor DPP PAN, Sabtu (22/5).

Baca Juga:

Dipimpin Mesir, Isreal-Hamas Sepakat Gencatan Senjata

Dorongan tersebut jelas bertujuan supaya agresi militer zionis Israel dapat segera dihentikan dan mendapatkan sanksi keras dari dunia internasional.

Kedua partai tersebut juga sepakat bergandengan tangan mendukung kemerdekaan Palestina atas Israel sebagai bagian tugas sejarah dan konstitusi. Oleh sebab itu, peran pemerintah harus jauh lebih kuat untuk membantu penyelesaian konflik dua negara itu.

Selain menyerukan solusi konflik Israel dan Palestina, Syaikhu mengatakan PKS dan PAN saat ini juga bekerjasama di berbagai level di tingkat nasional. Ada beberapa isu strategis di legislasi yang bisa disinergikan. Misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.

"RUU ini memiliki semangat kebebasan dalam menjalankan ibadah dan dakwah masing-masing agama tanpa ada diskriminasi, persekusi dan intimidasi," ujarnya.

Partai tersebut juga sepakat bahwa agama sebagai sumber perdamaian sehingga hal-hal yang sakral harus dimuliakan dan dihormati. PKS dan PAN juga satu suara bahwa RUU tentang larangan minum beralkohol perlu dibahas bersama untuk menyelamatkan generasi masa depan.

Baca Juga:

Gencatan Senjata Gaza Berlaku, Hamas Tetap Siaga Balas Serangan Israel

Terakhir, dalam safari politiknya, PKS dan PAN juga menekankan pentingnya jaminan atas kebebasan sipil dan perlindungan hak asasi manusia yang harus dipenuhi, serta penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.

"Demokrasi kita tidak boleh mengalami kemunduran atau bahkan putar balik haluan ke arah otoriter," kata dia. (Pon)