Ikatan Alumni UKI Minta Jokowi Tetap Netral Selama Pemilu 2024

MerahPutih.com - Gelombang desakan dari civitas academica terhadap Presiden Joko Widodo terus berdatangan. Kali ini dari Ikatan Alumni Universitas Kristen Indonesia (IKA-UKI).

Ketua IKA-UKI Eddie Siagian menilai bahwa demokrasi cenderung disusupi pembenaran kekuatan senyap dari penguasa gelap menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Konsep demokrasi Indonesia menuju negara demokratis yang telah kita lakukan setelah runtuhnya rezim Orde Baru sedang dirampas begitu saja oleh sekelompok elit politik yang sangat berpengaruh di kekuasaan,” kata Eddie di kampus Pascasarjana UKI, Jakarta Pusat, Rabu (7/2).

Baca Juga:

Satpol PP DKI Janjikan Jakarta Bersih dari APK Mulai Tanggal 10 Februari

Demokrasi saat ini makin terdegradasi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023. Banyaknya gugatan hukum masyarakat yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 yang syarat bermasalah secara etika.

Eddie menilai bahwa Jokowi seperti meniadakan atau tutup mata, telah membiarkan pro-kontra di masyarakat.

“Malah memberikan lampu hijau untuk membuka pintu kesempatan anaknya Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto,” ungkap Eddie.

Apalagi ditambah dengan adanya pernyataan Jokowi yang menyatakan bahwa Presiden boleh berkampanye dan berpihak kepada salah satu Paslon Capres dan Cawapres.

Disisi lain isu bantuan sosial dalam bentuk pembagian beras dan bantuan langsung tunai (BLT) yang telah dianggarkan Presiden Joko Widodo lebih kuat "dimensi kepentingan politik praktisnya" dalam pengarahan pasangan calon Presiden tertentu.

“Secara moral ini disamakan melanggar etika kehormaan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara,” ungkap Eddie.

Eddie mengingatkan agar Presiden Joko Widodo menjadi cerminan hukum yang baik, beretika dan bermoral untuk kembali menjadi teladan dalam beretika.

Baca Juga:

Jokowi Tegaskan Tidak Bakal Ikut Kampanye Akbar 10 Februari

“Termasuk mencegah praktik demokrasi yang akan dirampas oleh sekelompok elit politik di kekuasaan dan kembali menjaga kualitas demokrasi yang telah kita bangun menuju arah yang lebih demokratis lagi,” harap Eddie.

Eddie juga meminta Presiden Joko Widodo agar tidak menggunakan cara-cara tidak bijaksana dengan "memanipulasi kebijakan sempit" dengan tidak menggunakan perangkat kekuasaan.

“Presiden Jokowi untuk bersikap netral, adil, dan menjadi negarawan,pemimpin bagi semua kelompok dan golongan. Bukan untuk kelompok elit politik tertentu di kekuasaan yang dapat merusak kualitas demokrasi itu sendiri,” harap Eddie. (Knu)

Baca Juga:

Hari Kampanye ke-72: Prabowo-Gibran Nonton Konser di Medan