Jokowi Tegaskan Tidak Bakal Ikut Kampanye Akbar 10 Februari

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Februari 2024
Jokowi Tegaskan Tidak Bakal Ikut Kampanye Akbar 10 Februari

Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Akademisi dan guru besar dari berbagai universitas lainnya, telah menyampaikan pernyataan dan kritikan kepada penyelenggara pemilu dan Presiden Joko Widodo agar bersikap netral selama Pemilu 2024.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dirinya tidak akan ikut berkampanye di Pemilu 2024. Penegasan itu disampaikan Jokowi menanggapi isu yang menyebut ia akan hadir dalam kampanye akbar yang akan berakhir pada 10 Februari 2024.

Baca Juga:

Lagi! Seruan Jokowi Soal Netralitas di Pemilu 2024

"Jika pertanyaanya, apakah saya akan kampanye? Saya jawab tidak. Saya tidak akan berkampanye," kata Jokowi di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (7/2).

Dalam kesempatan ini, Jokowi kembali menegaskan, Presiden tidak dilarang untuk ikut berkampanye dalam ajang pemilu. Hal itu, kata dia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Saya ingin menegaskan kembali, pernyataan saya sebelumnya bahwa Presiden memang dibolehkan undang-undang untuk kampanye. Dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturan," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi sempat mengatakan bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak kepada salah satu pasangan calon dalam pemilu. Namun, kata Jokowi, yang paling penting adalah tidak menyalahgunakan fasilitas negara dalam berkampanye.

Menurut Jokowi, dia merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Begitu pun, dengan para menteri di Kabinet Indonesia Maju. Ia sempat memberikan keterangan secara khusus mengenai ketentuan yang membolehkan Presiden berkampanye.

Dalam konferesi pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, itu, Jokowi sempat menunjukkan sebuah catatan terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

KPU menetapkan Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024, ada tiga pasang capres-cawapres yang bertarung dan ribuan calon anggota DPR/DPRD yang tengah berkampanye menggaet pemilih sampai 10 Februari 2024. Pasangan Prabowo-Gibran, di mana Gibran yang merupakan anak Presiden Jokowi bakal menggelar kampanye akbar penutup di GBK pada 10 Februari 2023. (Pon)

Baca Juga:

Jawaban Jokowi saat Ditanya Soal Ikut Kampanye di Pemilu 2024

#Pemilu 2024 #Pilpres 2024 #KPU #Jokowi #Kampanye
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Kuasa Hukum Jokowi: Terlalu Dini Simpulkan Restorative Justice usai Pertemuan dengan Eggi Sudjana
Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan mengatakan, terlalu dini membicarkan restorative justice usai kliennya bertemu dengan Eggi Sudjana.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
Kuasa Hukum Jokowi: Terlalu Dini Simpulkan Restorative Justice usai Pertemuan dengan Eggi Sudjana
Indonesia
Jokowi Maafkan 2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu, PSI: Proses Hukum Harus Tetap Berjalan
Presiden ke-7 RI, Jokowi, memaafkan dua tersangka kasus ijazah palsu. Namun, PSI menyebutkan bahwa proses hukum harus tetap berjalan.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
Jokowi Maafkan 2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu, PSI: Proses Hukum Harus Tetap Berjalan
Indonesia
2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu Kunjungi Rumah Jokowi di Solo, Apa Saja yang Dibahas?
Dua tersangka kasus ijazah palsu menemui Jokowi di Solo, Kamis (8/1) sore. Lokasi kediamannya pun langsung disterilkan.
Soffi Amira - Jumat, 09 Januari 2026
2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu Kunjungi Rumah Jokowi di Solo, Apa Saja yang Dibahas?
Indonesia
Sidang Gugatan Ijazah Jokowi, Tergugat tak Bisa Tunjukkan Ijazah karena Dibawa Polda Metro
Tim kuasa hukum tergugat hanya mengajukan satu alat bukti berupa salinan hasil pemindaian laporan polisi yang menyatakan ijazah sedang disita.
Dwi Astarini - Rabu, 07 Januari 2026
Sidang Gugatan Ijazah Jokowi, Tergugat tak Bisa Tunjukkan Ijazah karena Dibawa Polda Metro
Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Berita
Polda Metro Gelar Perkara Khusus Tunjukkan Ijazah Asli, Jokowi: soal Maaf Urusan Pribadi
Jokowi menegaskan memaafkan para tersangka merupakan urusan pribadi, sedangkan masalah hukum tetap jalan.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Desember 2025
Polda Metro Gelar Perkara Khusus Tunjukkan Ijazah Asli, Jokowi: soal Maaf Urusan Pribadi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Gelar Syukuran setelah Roy Suryo Dipenjara atas Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Palsu Jokowi
Diketahui, konteks asli video yakni momen Anies tumpengan dalam peresmian jembatan jembatan gantung di Desa Cihanjuang, Pandeglang, Banten.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Gelar Syukuran setelah Roy Suryo Dipenjara atas Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
Amien Rais, Refly Harun, dan Rismon Datangi PN Solo untuk Sidang Ijazah Palsu
Amien Rais mengatakan, sampai kapan pun, Jokowi tidak akan menunjukkan ijazahnya karena memang tidak punya ijazah.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Desember 2025
Amien Rais, Refly Harun, dan Rismon Datangi PN Solo untuk Sidang Ijazah Palsu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Ditetapkan sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah
Beredar unggahan yang menyebut pemerintah telah menetapkan Jokowi sebagai bencana nasional. Cek fakta dan keaslian informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Ditetapkan sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah
Indonesia
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
KPU juga menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memvalidasi pemilih di mancanegara menggunakan Nomor Induk Kependudukan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
Bagikan