[HOAKS atau FAKTA]: Tak Ada Kasus COVID-19 di Bhutan karena Penduduknya Vegetarian Tangkapan layar soal hoaks tak ada kasus COVID-19 di Bhutan karena penduduknya vegetarian. (Foto: MP/Turnbackhoax.id)

MerahPutih.com - Pengguna Facebook dengan nama pengguna Van Tran mengunggah ulang sebuah narasi (1/2) yang menyatakan bahwa tidak ada kasus COVID-19 di Bhutan, sebab penduduknya adalah vegetarian.

Narasi tersebut pertama kali diunggah oleh Vincent Nguyen AL pada 21 Maret 2020 yang lalu.

Baca Juga:

[Hoaks atau Fakta]: Prabowo Mau Jokowi Tiga Periode

FAKTA:

Berdasarkan hasil penelusuran Mafindo, per tanggal 14 Maret 2021, terdapat 868 kasus COVID-19 yang sudah terkonfirmasi di Bhutan.

Adapun per tanggal 21 Maret 2020 ketika klaim tersebut pertama kali dibuat, terdapat dua kasus COVID-19 yang sudah terkonfirmasi.

Lebih lanjut, WHO menegaskan bahwa belum ada penelitian yang dapat membuktikan bahwa menjadi vegetarian dapat mencegah penularan COVID-19.

Tangkapan layar soal hoaks tak ada kasus COVID-19 di Bhutan karena penduduknya vegetarian. (Foto: MP/Turnbackhoax.id)
Tangkapan layar soal hoaks tak ada kasus COVID-19 di Bhutan karena penduduknya vegetarian. (Foto: MP/Turnbackhoax.id)

Direktur All India Institute of Medical Science (AIIMS) Randeep Guleria juga menyatakan bahwa persebaran COVID-19 terjadi dari satu individu ke individu yang lain, bukan disebabkan oleh jenis makanan yang dikonsumsi.

Narasi dengan topik serupa juga pernah dimuat dalam situs turnbackhoax.id dengan judul artikel “[SALAH] WHO Menyebutkan Vegetarian Tidak Kena Covid-19” pada tanggal 16 Mei 2020 lalu.

Baca Juga:

[Hoaks atau Fakta] Seorang BuzzerRp Tertangkap Kamera

KESIMPULAN:

Dengan demikian, narasi yang diunggah oleh pengguna Facebook dengan nama pengguna Van Tran tersebut dapat dikategorikan sebagai Konten yang Menyesatkan/Misleading Content. (Knu)

Baca Juga:

[Hoaks atau Fakta]: Kadaluarsa 25 Maret, Vaksin Sinovac Dibuat Sebelum Pandemi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Alasan Pemerintah Revisi UU Ciptaker Tak Perlu Masuk Prolegnas
Indonesia
Alasan Pemerintah Revisi UU Ciptaker Tak Perlu Masuk Prolegnas

Pemerintah menilai perlu ada revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) karena merupakan inisitif DPR

Pemerintah Sediakan 319.797 Formasi Buat Guru PPPK
Indonesia
Pemerintah Sediakan 319.797 Formasi Buat Guru PPPK

Perekrutan guru ASN PPPK tersebut merupakan yang kedua kalinya, sebelumnya pemerintah juga membuka kesempatan bagi guru untuk mendaftar menjadi guru PPPK pada 2021.

Mabes Polri Pastikan Belum ada Penimbunan Minyak Goreng
Indonesia
Mabes Polri Pastikan Belum ada Penimbunan Minyak Goreng

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan menerangkan, sampai saat ini belum ditemukan adanya aksi borong atau penimbunan minyak goreng satu harga yang dilakukan masyarakat.

Naiknya Tarif Ojol akan Meningkatkan Angka Inflasi
Indonesia
Naiknya Tarif Ojol akan Meningkatkan Angka Inflasi

Peneliti Indef, Nailul Huda memaparkan sejumlah dampak kenaikan tarif ojek online (ojol) yakni memicu peningkatan inflasi, berkurangnya produk domestik bruto (PDB), hingga pertambahan jumlah penduduk miskin.

Undang Nidji ke JIS, Anies Sebut Suara Vokalis Baru Tak Ada Sumbang-sumbangnya
Indonesia
Undang Nidji ke JIS, Anies Sebut Suara Vokalis Baru Tak Ada Sumbang-sumbangnya

Nidji sedang check sound di JIS dengan menyanyikan sejumlah lagu yakni Hapus Aku, Arti Sahabat, dan Laskar Pelangi.

Legislator PKS: Keamanan Siber di Indonesia Mengkhawatirkan
Indonesia
Legislator PKS: Keamanan Siber di Indonesia Mengkhawatirkan

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta menegaskan, kasus kebocoran data ini menunjukkan kondisi keamanan siber di Indonesia sudah pada tingkatan sangat mengkhawatirkan.

Bawaslu Tak Akan Hadiri Undangan Rakor Penundaan Pemilu Kemenko Polhukam
Indonesia
Bawaslu Tak Akan Hadiri Undangan Rakor Penundaan Pemilu Kemenko Polhukam

Bawaslu tidak akan menghadiri undangan dari Kemenko Polhukam terkait rapat koordinasi penundaan Pemilu 2024 di Balikpapan.

Libur Nataru, Aparat di Solo Dikerahkan Periksa Surat Vaksinasi dan Hasil Antigen
Indonesia
Libur Nataru, Aparat di Solo Dikerahkan Periksa Surat Vaksinasi dan Hasil Antigen

Polresta Surakarta, Jawa Tengah, mendirikan empat pos check point terpadu di empat titik pintu masuk dan keluar Solo.

Kejagung Sita Helikopter Surya Darmadi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Rp 78 Triliun
Indonesia
Kejagung Sita Helikopter Surya Darmadi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Rp 78 Triliun

Penyitaan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri atau Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru Nomor: 98/Pen.Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr tanggal 18 Agustus 2022.

[HOAKS atau FAKTA]: Simpatisan Anies Colong Star Kampanye
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Simpatisan Anies Colong Star Kampanye

Simpatisan Gubernur Anies Baswedan sudah mencuri kampanye dengan melakukan pembagian nasi lengkuas kepada fakir miskin.