[Hoaks atau Fakta]: Ma'ruf Amin Perbolehkan Jual Miras Demi Kas Negara Minuman beralkohol. (Foto: Photo Mix dari Pixabay).

MerahPutih.com - Beredar postingan di Facebook oleh akun bernama Yunda di grup “PLANGA PLONGO” yang membagikan hasil screenshot artikel berita Kompas.com berjudul “Jual Minuman Keras Hukumnya Boleh untuk Membantu Kas Negara”.

Dalam hasil tangkapan layar juga diperlihatkan gambar Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia sekaligus Wakil Presiden RI. Seolah Maruf Amin telah mengeluarkan fatwa jika menjual minuman keras boleh hukumnya.

Baca Juga:

PAN Desak Pemerintah Kaji Ulang Perpres Investasi Miras

NARASI

Aku pikir dengan terpilihnya seorang Kiyai jadi wapres akan membuat umat Islam tidak dibatasi, ulama dilindungi dan syariah Islam ditegakkan.

FAKTA

Setelah dilakukan penelusuran fakta, tidak ditemukan satu pun artikel pada laman berita nasiinal itu memuat judul sebagaimana yang telah beredar. Lebih lanjut, diketahui judul pada artikel tersebut adalah hasil editan.

Ditemukan artikel aslinya berjudul “Wapres Maruf Amin Disuntik Vaksin Covid-19 Sinovac Pagi Ini”, tayang di laman kompas.com di waktu yang sama persis yakni 17 Februari 2021.

Postingan tersebut beredar di tengah pemberitaan viral mengenai Presiden Jokowi yang membuka izin investasi bagi perusahaan miras.

Tangkapan layar hoaks miras. (Foto: Antara)
Tangkapan layar hoaks miras. (Foto: Antara)

Jokowi telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Dalam salinan Perpres yang ditetapkan pada 2 Februari 2021 tersebut juga mengatur penanaman modal untuk minuman beralkohol.

Meski begitu, MUI belum mengeluarkan fatwa resmi soal legalisasi bisnis minuman beralkohol.

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang terkumpul dapat disimpulkan bahwa, postingan oleh akun Yunda adalah hoaka dan termasuk kategori Konten yang menyesatkan. (Asp)

Baca Juga:

Tak Setuju Jokowi, PKS Sejak Awal Dukung Anies Lepas Saham Miras di PT Delta

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemkot Bogor Berlakukan Ganjil Genap Selama 2 Pekan
Indonesia
Pemkot Bogor Berlakukan Ganjil Genap Selama 2 Pekan

“Kami Forkopimda sepakat, Kapolres juga mengusulkan, untuk diberlakukan kebijakan ganjil-genap di Kota Bogor, untuk hari Jumat, Sabtu, dan Minggu selama 14 hari ke depan," kata Wali Kota Bogor, Bima Arya

Resesi Mengancam, Pembahasan RUU Cipta Kerja Diklaim Jalan Terbaik
Indonesia
Resesi Mengancam, Pembahasan RUU Cipta Kerja Diklaim Jalan Terbaik

RUU Cipta Kerja harusnya bisa jadi payung hukum yang sangat kuat untuk peningkatan ekonomi dan lapangan kerja yang berkualitas.

Polisi Pastikan Tak Ada Pergerakan Orang di Pelabuhan Merak
Indonesia
Polisi Pastikan Tak Ada Pergerakan Orang di Pelabuhan Merak

Istiono berharap arus lalu lintas maupun pergerakan kendaraan di Pelabuhan Merak terus menurun

Ratusan Anggota Polda DIY Terima Vaksin COVID-19
Indonesia
Ratusan Anggota Polda DIY Terima Vaksin COVID-19

Ratusan anggota Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah mengikuti vaksinasi COVID-19.

13 Hari Berjalan, Pelanggar Operasi Patuh Jaya Tembus 7.603
Indonesia
13 Hari Berjalan, Pelanggar Operasi Patuh Jaya Tembus 7.603

Kalau presentasenya 70 persen pelanggar motor 30 persen pelanggar mobil

Tua Renta Tidak Boleh Divaksin COVID-19
Indonesia
Tua Renta Tidak Boleh Divaksin COVID-19

ada 5 kerentanan yang menunjukkan bahwa lansia tersebut sangat uzur dan tidak memungkinkan mendapat vaksin Covid-19.

Hari ini, Indonesia Terima 15 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Sinovac
Indonesia
Hari ini, Indonesia Terima 15 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Sinovac

Menkes meminta bantuan daerah, atau swasta untuk bisa bahu-membahu membantu jika kesulitan untuk bisa menyalurkan 426 juta vaksin.

Kurva COVID-19 di Aceh Landai, Yuri: Kunci Keberhasilannya Ada di Masyarakat
Indonesia
Pemerintah Harus Waspadai Euforia Warga Karena Kedatangan Vaksin
Indonesia
Pemerintah Harus Waspadai Euforia Warga Karena Kedatangan Vaksin

pengaplikasian vaksin merupakan tahapan pengendalian COVID-19 yang sangat menentukan, selain konsisten dan disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan.

DPR Pastikan Uji Kelayakan Kepatutan Komjen Listyo Bakal Beda
Indonesia
DPR Pastikan Uji Kelayakan Kepatutan Komjen Listyo Bakal Beda

Anggota DPR yang hadir uji kelayakan cukup 20-30 persen saja.