Tak Setuju Jokowi, PKS Sejak Awal Dukung Anies Lepas Saham Miras di PT Delta PT Delta Jakarta. (Foto: MP/deltajkt.co.id)

MerahPutih.com - Fraksi PKS DPRD DKI mengaku sudah sejak lama tidak menyetujui kepemilikan saham Pemprov di perusahaan minuman keras (miras) PT Delta Djakarta. Delta adalah produsen bir merek Anker, Carlsberg, hingga San Miguel.

PKS DKI juga meminta Dewan Parlemen Kebon Sirih untuk mendukung upaya Pemerintah DKI mencabut sahamnya di PT Delta.

Isu kepemilikan saham miras Pemprov DKI kembali mencuat karena dilatarbelakangi keputusan Presiden Jokowi yang membuka investasi industri minuman beralkohol di 4 provinsi Indonesia.

Baca Juga:

Tegaskan Tolak Legalisasi Miras, PKB: Jangan Adat Tertentu Jadi Alasan

“PKS sebagai partai Islam wajib memperjuangkan hal ini, dilepasnya saham miras dari APBD DKI," kata anggota DPRD DKI Fraksi PKS Khoirudin di Jakarta, Selasa (2/3).

Khoirudin bercerita, sejak 2004, PKS setuju saham Pemprov DKI dicabut di PT Delta Djakarta karena miras merupakan sumber kejahatan. Data menyebutkan, Bareskrim Polri telah menangani perkara pidana miras selama 3 tahun terakhir mulai tahun 2018 sampai 2020 sebanyak 223 kasus, dan kasus yang paling menonjol dari efek miras adalah perkosaan.

"Sangat setuju ketika Anies berjanji akan melepas kepemilikan saham Pemprov DKI di PT Delta," papar dia.

Produk PT Delta Jakarta. (Foto: MP/deltajkt.co.id)
Produk PT Delta Jakarta. (Foto: MP/deltajkt.co.id)

Anggota Komisi C DPRD DKI ini menegaskan, dari aturan yang sudah ada, sebenarnya DKI sudah siap melepas saham miras. Mulai dari Perda No 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, Perda No 74 tahun 2005 tentang Minuman Beralkohol, lalu Pergub Provinsi Jakarta No 187 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol, juga dari pemerintah pusat ada Peraturan Menteri Perdagangan No 25 tahun 2019.

“Aturan sudah cukup, tinggal kita menunggu, apakah DPRD setuju untuk mencabut saham Pemprov di PT Delta," pungkasnya.

Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta memiliki saham perusahaan miras sejak era Gubernur DKI Ali Sadikin. Hingga saat ini, jumlah saham Pemprov DKI Jakarta masih sama sejak tahun 2015, yakni 26,25 persen atau sebesar 210.200.700.

Pemprov DKI telah mengajukan permohonan persetujuan penjualan saham PT Delta Djakarta beberapa kali kepada DPRD DKI.

Baca Juga:

DKI Ogah Berpolemik Soal Aturan Investasi Miras

Di antaranya, Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 479/-1.822 tanggal 16 Mei 2018 hal Permohonan Persetujuan Penjualan Saham PT Delta Djakarta, Tbk; Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 91/-1.822 hal Permohonan Persetujuan Penjualan Saham PT Delta Djakarta, Tbk; dan Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 177/-1.822 hal Permohonan Persetujuan Penjualan Saham PT Delta Djakarta.

Tapi keinginan pelepasan kepemilikan saham PT Delta Djakarta sampai saat ini belum terwujud karena masih terganjal persetujuan DPRD DKI. (Asp)

Baca Juga:

PAN Desak Pemerintah Kaji Ulang Perpres Investasi Miras

Penulis : Asropih Asropih
Home Banner Lapsus kabaroto
Home Banner Lapsus Bolaskor
Home Banner Lapsus Side
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PKB Nilai Syarat Capres-Cawapres Minimal Perguruan Tinggi Mendiskriminasi Lulusan Pesantren
Indonesia
PKB Nilai Syarat Capres-Cawapres Minimal Perguruan Tinggi Mendiskriminasi Lulusan Pesantren

Fraksi PKB merasa sisi teknis akademis hanyalah salah satu faktor dari banyak kapasitas yang dibutuhkan para wakil rakyat

Warga Solo Digegerkan dengan Penemuan Granat Nanas di Dekat Rel Stasiun Balapan
Indonesia
Warga Solo Digegerkan dengan Penemuan Granat Nanas di Dekat Rel Stasiun Balapan

Seorang pekerja PT KAI digegerkan dengan penemuan sebuah granat nanas dekat rel kereta di Stasiun Solo Balapan, Senin (27/9).

 Jelang Lebaran, Daya Beli Warga Belum Pulih
Indonesia
Jelang Lebaran, Daya Beli Warga Belum Pulih

Pergerakan inflasi inti pada April 2021 sebesar 0,14 persen atau lebih rendah dari periode sama tahun lalu sebesar 0,17 persen.

Boneka Squid Game Dibongkar Satpol PP, Warga Kecewa
Indonesia
Boneka Squid Game Dibongkar Satpol PP, Warga Kecewa

Boneka Squid Game berukuran 2 meter yang dipasang di pertigaan Jalan Tunjungan Surabaya sempat menjadi pusat untuk berswafoto bagi masyakarat yang melintas.

Anak Gus Dur Nilai Pelemahan KPK Sudah, Sedang dan Akan Terus Dilakukan Hingga KPK Lumpuh
Indonesia
Saksi Beberkan Skema Penyerahan Uang dari Djoko Tjandra ke Tommy Sumardi
Indonesia
Saksi Beberkan Skema Penyerahan Uang dari Djoko Tjandra ke Tommy Sumardi

Dua pegawai Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra di Mulia Group, Nurmawan Fransisca dan Nurdin membenarkan ada penyerahan uang atas perintah bosnya.

Pemerintah Diminta Tidak Ciptakan Kerumunan yang Undang Awak Media
Indonesia
Pemerintah Diminta Tidak Ciptakan Kerumunan yang Undang Awak Media

Ini demi terus berjalannya fungsi kontrol sosial

PKS Ingin Pilkada Aceh Digelar 2022
Indonesia
PKS Ingin Pilkada Aceh Digelar 2022

Menurutnya, KIP Aceh selaku lembaga independen yang berwenang menyelenggarakan Pilkada/Pemilu di Aceh, sudah mempunyai acuan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Bikin Investor Was-was, Kejagung Didesak Tidak Asal Sita Aset Kasus Asabri dan Jiwasraya
Indonesia
Bikin Investor Was-was, Kejagung Didesak Tidak Asal Sita Aset Kasus Asabri dan Jiwasraya

Jamin menilai apabila dianalisis lebih mendalam, kasus Jiwasraya-Asabri ini lebih tepat dari awal diproses dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Masyarakat Tionghoa Peduli Bandung Bagikan Ribuan Paket Sembako
Indonesia
Masyarakat Tionghoa Peduli Bandung Bagikan Ribuan Paket Sembako

Masyarakat Tionghoa Peduli memberikan bantuan 2.000 paket sembako yang akan disalurkan melalui Pemerintah Kota Bandung.