Tak Setuju Jokowi, PKS Sejak Awal Dukung Anies Lepas Saham Miras di PT Delta PT Delta Jakarta. (Foto: MP/deltajkt.co.id)

MerahPutih.com - Fraksi PKS DPRD DKI mengaku sudah sejak lama tidak menyetujui kepemilikan saham Pemprov di perusahaan minuman keras (miras) PT Delta Djakarta. Delta adalah produsen bir merek Anker, Carlsberg, hingga San Miguel.

PKS DKI juga meminta Dewan Parlemen Kebon Sirih untuk mendukung upaya Pemerintah DKI mencabut sahamnya di PT Delta.

Isu kepemilikan saham miras Pemprov DKI kembali mencuat karena dilatarbelakangi keputusan Presiden Jokowi yang membuka investasi industri minuman beralkohol di 4 provinsi Indonesia.

Baca Juga:

Tegaskan Tolak Legalisasi Miras, PKB: Jangan Adat Tertentu Jadi Alasan

“PKS sebagai partai Islam wajib memperjuangkan hal ini, dilepasnya saham miras dari APBD DKI," kata anggota DPRD DKI Fraksi PKS Khoirudin di Jakarta, Selasa (2/3).

Khoirudin bercerita, sejak 2004, PKS setuju saham Pemprov DKI dicabut di PT Delta Djakarta karena miras merupakan sumber kejahatan. Data menyebutkan, Bareskrim Polri telah menangani perkara pidana miras selama 3 tahun terakhir mulai tahun 2018 sampai 2020 sebanyak 223 kasus, dan kasus yang paling menonjol dari efek miras adalah perkosaan.

"Sangat setuju ketika Anies berjanji akan melepas kepemilikan saham Pemprov DKI di PT Delta," papar dia.

Produk PT Delta Jakarta. (Foto: MP/deltajkt.co.id)
Produk PT Delta Jakarta. (Foto: MP/deltajkt.co.id)

Anggota Komisi C DPRD DKI ini menegaskan, dari aturan yang sudah ada, sebenarnya DKI sudah siap melepas saham miras. Mulai dari Perda No 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, Perda No 74 tahun 2005 tentang Minuman Beralkohol, lalu Pergub Provinsi Jakarta No 187 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol, juga dari pemerintah pusat ada Peraturan Menteri Perdagangan No 25 tahun 2019.

“Aturan sudah cukup, tinggal kita menunggu, apakah DPRD setuju untuk mencabut saham Pemprov di PT Delta," pungkasnya.

Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta memiliki saham perusahaan miras sejak era Gubernur DKI Ali Sadikin. Hingga saat ini, jumlah saham Pemprov DKI Jakarta masih sama sejak tahun 2015, yakni 26,25 persen atau sebesar 210.200.700.

Pemprov DKI telah mengajukan permohonan persetujuan penjualan saham PT Delta Djakarta beberapa kali kepada DPRD DKI.

Baca Juga:

DKI Ogah Berpolemik Soal Aturan Investasi Miras

Di antaranya, Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 479/-1.822 tanggal 16 Mei 2018 hal Permohonan Persetujuan Penjualan Saham PT Delta Djakarta, Tbk; Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 91/-1.822 hal Permohonan Persetujuan Penjualan Saham PT Delta Djakarta, Tbk; dan Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 177/-1.822 hal Permohonan Persetujuan Penjualan Saham PT Delta Djakarta.

Tapi keinginan pelepasan kepemilikan saham PT Delta Djakarta sampai saat ini belum terwujud karena masih terganjal persetujuan DPRD DKI. (Asp)

Baca Juga:

PAN Desak Pemerintah Kaji Ulang Perpres Investasi Miras

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gang-gang Perkampungan Jadi Target Satpol PP Menteng Tindak Pelanggar PSBB
Indonesia
Gang-gang Perkampungan Jadi Target Satpol PP Menteng Tindak Pelanggar PSBB

Plt Kasatpol PP Kecamatan Menteng, Hendra Ardiansyah, pihaknya menargetkan operasi penindakan masker ke perkampungan dilakukan setiap hari.

Wagub DKI Resmikan Ruang Isolasi COVID-19 Tekanan Negatif
Indonesia
Wagub DKI Resmikan Ruang Isolasi COVID-19 Tekanan Negatif

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meresmikan ruang isolasi COVID-19 bertekanan negatif di Rumah Sakit Umum (RSU) Al-Fauzan Jakarta Islamic Hospital (JIH).

Pesan Natal Jokowi: Pandemi Memberi Banyak Pelajaran
Indonesia
Pesan Natal Jokowi: Pandemi Memberi Banyak Pelajaran

"Pandemi telah mengubah banyak hal dan memberi banyak pelajaran," tegasnya.

 KPK dan Timnas Pencegahan Korupsi Dorong Peningkatan Capaian Aksi
Indonesia
KPK dan Timnas Pencegahan Korupsi Dorong Peningkatan Capaian Aksi

"Bersama seluruh Timnas PK, KPK berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan capaian atas seluruh aksi yang telah ditetapkan," kata Plt Juru Bicara bidang Penindakan KPK Ipi Maryati

Dana BOS Bisa Digunakan untuk Perbaiki Sekolah Terdampak Bencana
Indonesia
Dana BOS Bisa Digunakan untuk Perbaiki Sekolah Terdampak Bencana

Kemendikbud menyatakan sebanyak 103 satuan pendidikan rusak akibat gempa yang terjadi di Sulawesi Barat pada 14 Januari dan 15 Januari 2021

Positivity Rate Kasus Corona di Jakarta Turun Jadi 9,3 Persen
Indonesia
Positivity Rate Kasus Corona di Jakarta Turun Jadi 9,3 Persen

Dengan positivity rate 9,3 persen, penambahan kasus positif per hari sebanyak 771 jiwa.

Tokoh KAMI Dianggap Lagi Cari Perhatian Jokowi
Indonesia
Tokoh KAMI Dianggap Lagi Cari Perhatian Jokowi

"Kami melihat mereka itu ingin kembali diberikan jabatan oleh pemerintahan Jokowi," tegas Dosen Untirta itu.

Operasional KRL Bakal Dibatasi Selama Idul Fitri
Indonesia
Operasional KRL Bakal Dibatasi Selama Idul Fitri

Pada waktu-waktu diluar jam operasional tersebut, stasiun akan ditutup

Anggota DPRD Solo Fraksi PDIP Terpapar COVID-19, 4 Orang Dilakukan Tracing
Indonesia
Anggota DPRD Solo Fraksi PDIP Terpapar COVID-19, 4 Orang Dilakukan Tracing

Seorang anggota DPRD Solo dari Fraksi PDIP Siti Muslikhah dinyatakan positif COVID-19 setelah tertular dari anggota keluarganya, Senin (14/12).

Pemkot Solo Temukan Klaster Warung Makan Soto, COVID-19 Solo Tembus 825 Orang
Indonesia
Pemkot Solo Temukan Klaster Warung Makan Soto, COVID-19 Solo Tembus 825 Orang

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Solo menemukan adanya klaster penularan corona di warung makan soto. Jumlah pasien Corona yang terpapar di klaster ini sebanyak lima orang.