[HOAKS atau FAKTA]: Bank Indonesia Cetak Uang Rp300 Triliun Bank Indonesia. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Sebuah akun Facebook bernama RA Kartini mengunggah artikel yang menyebutkan bahwa Bank Indonesia (BI) akan mencetak uang kartal sebesar Rp100 hingga Rp300 triliyun.

Langkah itu diambil karena keadaan darurat keuangan negara yang semakin kritis.

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA]: Gubernur Anies Mengecat Atap Rumah Warga untuk Antisipasi Banjir

Narasi:

BI AKAN MENCETAK UANG 300 TRILIUN

Kabar menarik dan teranyar dari Bank Indonesia (BI). Bank sentral yang berkantor pusat di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat itu dikabarkan akan segera mencetak uang kartal Rp 100 triliun sampai Rp 300 triliun.

Tentu, BI mengordernya ke Perum Peruri (Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia). Langkah tersebut harus diambil karena keadaan darurat keuangan negara yang semakin kritis.

Keadaan terpaksa, itulah yang diambil oleh otoritas moneter nanti. Sebab, jika tidak buru-buru mencetak uang, dalam beberapa bulan ke depan tidak ada lagi dana untuk membayar gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri.

Apa betul sudah mulai tidak ada uang negara? Bisa benar, jika melihat kejadian terlambatnya pembayaran gaji ASN di beberapa daerah, pada Januari 2021.

Biasanya ASN, sudah menerima gaji tanggal 1, tapi bulan ini ada yang mundur sampai tanggal 8. Ini dialami ASN di DKI Jakarta dan Banten, misalnya. Terlambat, karena alasan ada perbaikan sistem.

Kok perbaikan sistem di DKI Jakarta dan Banten bisa kompak. Jangan-jangan daerah lain juga sama sehingga gaji ASN terlambat. Bahkan, info yang diperoleh, gaji TNI juga terlambat. Bisa jadi perbaikan sistem secara bersamaan itu benar dalam arti, dari yang biasanya ada uang menjadi tidak ada. Makanya, terlambat bayar.

Rencana mencetak uang antara Rp 100 triliun sampai Rp 300 triliun kelihatannya tidak main-main. Berdasarkan kabar yang diperoleh, Gubernur BI Perry Warjiyo sudah membahas rencana tersebut dengan pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dari Kemenkeu kabarnya baru diwakili pejabat setingkat Eselon I. Sedangkan dari OJK juga belum diikuti oleh ketuanya. Bisa jadi, karena ini pembicaraan awal, Menteri Keuangan dan Ketua OJK masih mengutus wakil. Akan tetapi, dalam pertemuan tersebut, Perry sebagai tuan rumah alias pengundang menggambarkan situasi keuangan negara yang semakin kritis.

Sebab, dari sisi penerimaan pajak tahun 2021 ini sangat jauh dari harapan. Hal ini berkaca pada pengalaman penerimaan pajak tahun 2020 yang juga tidak sesuai target. Selain penerimaan pajak yang seret, investasi juga tidak mencapai target, sementara penerimaan negara juga meleset dari target. Padahal, pengeluaran pemerintah semakin besar.

Mengharapkan utang atau pinjaman juga semakin sulit. Sebab, semua negara lebih fokus pada pemulihan ekonomi masing-masing. Semua tahu, pinjaman bilateral, multilateral dan institusi keuangan global cukup ketat. Penerbitan SBN atau Surat Berharga Negara mulai jenuh, sehingga satu-satunya jalan sebagai solusi penambal APBN adalah mencetak uang.

Foto: Mafindo

Jika mencetak uang sampai Rp300 triliun merupakan alternatif yang diambil, itu sangat berisiko. Sebab, mencetak uang di luar batas-batas yang telah ditetapkan oleh undang-undang, jelas mengundang berbagai dampak dan masalah.

Dampak paling jelas dan mengerikan adalah inflasi akan naik tidak karu-karuan. Inflasi bisa terbang meroket. Ingat, tahun 1998, inflasi mencapai 77,63 akibat kerusuhan yang terjadi di berbagai kota di tanah air, saat berakhirnya era Orde Baru. Saat itu tidak ada cetak uang kartal. Yang ada justru penjarahan uang negara oleh 48 bank melalui Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebanyak Rp144,5 triliun. Dari jumlah itu, Rp138 triliun atau 95 persen berpotensi di korupsi atau diselewengkan.

Jika BI pada akhirnya mencetak uang kartal sampai angka Rp 300 triliun atau bisa jadi lebih besar dari itu, selain memicu inflasi jelas merembet ke lainnya, terutama daya beli masyarakat yang semakin tertekan, karena harga terus membubung/melambung. Ditambah lagi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS semakin terpuruk.

Jika ekspor berjalan bagus, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS itu tentu bagus. Akan tetapi, ekspor Indonesia, terutama yang dihasilkan petani masih jalan di tempat.

Mencetak uang kartal dengan maksud pemulihan ekonomi bukanlah sebuah jalan keluar yang tepat. Apalagi, ketika awal Mei 2020 yang lalu, Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menolak mentah-mentah usulan DPR agar mencetak uang kartal Rp 600 triliun untuk penanganan pandemi COVID-19. Apakah penolakan itu merupakan bentuk sikap dari BI dan pemerintah yang tidak mau didikte oleh DPR?

Semua masih menunggu jawaban. Mencetak uang kartal dalam jumlah ratusan triliun rupiah, bukan merupakan praktik kebijakan yang lazim dan prudent dilakukan oleh sebuah bank sentral. Dengan catatan, kecuali kepepet dan mendapatkan tekanan dari penguasa.

Ini ibarat pepatah buah simalakama. “Di makan mati ayah, tidak di makan mati ibu.” Cetak uang membuat daya beli masyarakat terpukul, tidak mencetak lebih terpukul lagi.

Cek fakta:

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengatakan kabar yang mengatakan BI akan mencetak uang sebesar Rp300 triliyun karena negara sedang kritis adalah tidak benar dan tidak didukung oleh data, fakta, dan informasi yang valid.

"Tugas BI dalam mencetak uang dilakukan di bawah amanat undang-undang dengan berbagai pertimbangan seperti kebutuhan likuiditas perekonomian, mengganti uang lusuh, dan lainnya. Jadi tidak bisa dilakukan tanpa perhitungan karena akan membahayakan perekonomian," demikian penjelasan Erwin.

Pada awal pandemi pun, Gubernur BI Perry Warjiyo pun menolak usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI agar BI mencetak uang sampai Rp600 triliun. Menurut Perry, hal itu tidak sejalan dengan kebijakan moneter yang prudent dan lazim. Pencetakan uang hanya dilakukan sesuai kaidah dan koordinasi antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan.

Kesimpulan

Klaim mengenai BI akan mencetak uang sebesar Rp300 triliyun termasuk hoaks dengan kategori konten yang menyesatkan. (Knu)

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA]: Pembagian Masker Gratis Mengandung Obat Bius Kembali Marak

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Api Abadi PON XX Diambil dari Sorong untuk Diarak Keliling Papua
Indonesia
Api Abadi PON XX Diambil dari Sorong untuk Diarak Keliling Papua

Api abadi PON XX Papua akan diambil dari Sorong pada Minggu 26 September.

Satgas Tegaskan Kunci Mencegah Penularan COVID-19 Masih Sama, Apapun Variannya
Indonesia
Satgas Tegaskan Kunci Mencegah Penularan COVID-19 Masih Sama, Apapun Variannya

Sedangkan angka kesembuhan pasien Omicron di RSDC Wisma Atlet tercatat sebesar 96 persen

Hadapi Pemilu 2024, Calon Anggota KPU Afifuddin Tekankan Inovasi dan Kolaborasi
Indonesia
Hadapi Pemilu 2024, Calon Anggota KPU Afifuddin Tekankan Inovasi dan Kolaborasi

Dalam momen itu, calon anggota KPU Mochamad Afifuddin, menyebut dirinya lebih menekankan pada inovasi dan kolaborasi.

Politikus PDIP Ingatkan Mendagri Hati-Hati Angkat Pejabat Kepala Daerah
Indonesia
Politikus PDIP Ingatkan Mendagri Hati-Hati Angkat Pejabat Kepala Daerah

Komisi II DPR akan menggunakan hak konstitusional pengawasan untuk memastikan semua mekanisme terkait pj kepala daerah berjalan baik.

Pemerintah Diminta Siapkan Vaksin Booster Kedua untuk Masyarakat Umum
Indonesia
Pemerintah Diminta Siapkan Vaksin Booster Kedua untuk Masyarakat Umum

Puan juga berharap, pemerintah menyiapkan vaksin COVID-19 sebanyak-banyaknya agar program vaksinasi booster kedua bisa segera diberikan kepada masyarakat umum.

KPK Periksa Politikus Demokrat Andi Arief Terkait Dugaan Suap Bupati PPU
Indonesia
KPK Periksa Politikus Demokrat Andi Arief Terkait Dugaan Suap Bupati PPU

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AGM (Abdul Gafur Mas'ud)," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya.

Keraton Surakarta Hidangkan Apem Hingga Minuman Beras Kencur pada Delegasi G20
Indonesia
Keraton Surakarta Hidangkan Apem Hingga Minuman Beras Kencur pada Delegasi G20

Pengageng Parentah Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, KGPH Dipo Kusumo mengatakan, pihaknya akan memberikan jamuan terbaik bagi delegasi G20.

KPK Bantah Surat Keberatan untuk Ombudsman sebagai Pembangkangan
Indonesia
KPK Bantah Surat Keberatan untuk Ombudsman sebagai Pembangkangan

Surat keberatan KPK berkaitan dengan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai yang dinyatakan malaadministrasi oleh Ombudsman.

Hilangkan Kemiskinan Ekstrem, Kemenperin Cetak Wirausaha Baru Lewat Inkubator Bisnis
Indonesia
Hilangkan Kemiskinan Ekstrem, Kemenperin Cetak Wirausaha Baru Lewat Inkubator Bisnis

Kemenperin memiliki program penumbuhan wirausaha baru melalui program inkubator bisnis. Ini akan disinergikan bersama dengan kementerian dan lembaga di daerah.

Kendaraan Paling Diwaspadai Menhub Saat Masa Libur Nataru
Indonesia
Kendaraan Paling Diwaspadai Menhub Saat Masa Libur Nataru

Kemenhub mengantisipasi pelaku perjalanan menggunakan kendaraan pribadi dengan menerapkan sistem ganjil-genap