Hasto PDIP Kutip Perkataan Budayawan Jerman Saat Diskusi Kejahatan Pemilu 2024

MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyoroti berbagai dugaan kecurangan selama Pemilu 2024 yang dilakukan mulai dari hulu ke hilir. Hasto menilai berbagai kecurangan ini telah menggerus nilai-nilai demokrasi yang telah berjalan selama ini.

Hal itu disampaikan Hasto dalam diskusi publik bertajuk 'Sirekap dan Kejahatan Pemilu 2024, Sebuah Konspirasi Politik' di Sekretariat Barikade 98, Cikini, Jakarta, Senin (18/3).

Baca juga:

MK Tidak Dipercaya, Hak Angket Ditegaskan Jadi Solusi Kecurangan Pemilu

Mengutip budayawan Jerman, Johann Wolfgang von Goethe, Hasto mengingatkan saat roda kekuasaan tak lagi menaati jalur demokrasi, maka rakyat yang berdaulat harus bangkit berintervensi untuk tegaknya demokrasi.

"Saya ingin sekadar menutup dengan suatu pesan yang sangat baik dari seorang budayawan Jerman, Johann Wolfgang von Goethe, yang mengatakan saat roda kekuasaan tak lagi menaati jalur demokrasi, maka rakyat yang berdaulat harus bangkit berintervensi untuk tegaknya demokrasi," kata Hasto.

Baca juga:

Suara PSI Melejit, Anggota Komisi II DPR Minta KPU Pastikan Sirekap Bebas Intervensi

Politikus asal Yogyakarta ini pun melanjutkan kutipan dari Goethe. Yakni, siapapun yang tertidur ketika demokrasi mendapat ancaman, maka akan menerima kenyataan dan mengalami alam kediktatoran.

"Ini wujud akuntabilitas publik demi kesinambungan demokrati otentik demokrasi harus dikawal dari kecenderungan penguasa imperium, karena siapapun yang tertidur ketika demokrasi ini menghadapi ancaman, maka ketika dia bangun, dia akan mengalami alam kediktatoran," ungkap Hasto.

Baca juga:

Politikus PDIP Beberkan Dugaan Kecurangan Prabowo-Gibran Menang di Jateng

"Ini yang harus kita selamatkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat," sambung Hasto.

Sementara itu, Hasto menyampaikan berbagai pengakuan sudah menunjukan ketika rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi (MK), intervensi melobi suatu lembaga yang seharusnya merdeka, bebas dari campur tangan kekuasaan, tetapi tetap dilakukan oleh presiden.

"Karena ada hubungan kekerabatan, ada kepentingan-kepentingan politik, itu mudah diintervensi," pungkasnya. (Pon)