Gaya Hidup Mewah Eks Pejabat Pajak Bukti Revolusi Mental Gagal Total

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 27 Februari 2023
Gaya Hidup Mewah Eks Pejabat Pajak Bukti Revolusi Mental Gagal Total

Rubicon milik Mario Dandy Satriyo pelaku penganiayaan terhadap Dandy di Jakarta Selatan. Foto: Istimewa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kekayaan tidak wajar dan gaya hidup mewah mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo menjadi bukti bahwa program revolusi mental yang digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) gagal total.

Hal tersebut disampaikan angota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Sartono Hutomo menanggapi gaya hidup mewah Mario Dandy Satriyo anak Rafael Alun Trisambodo yang menjadi sorotan masyarakat.

Baca Juga

Rabu Lusa, KPK Panggil Rafael Alun Trisambodo Klarifikasi Harta Rp 56 Miliar

Mario Dandy Satriyo menjadi sorotan setelah melakukan penganiayaan kepada anak pengurus GP Ansor hingga koma.

“Merebaknya harta kekayaan tak wajar dan gaya hidup mewah dari keluarga Rafael Alun Trisambodo menunjukkan program revolusi mental gagal total,” kata Sartono kepada wartawan, Senin,(27/2).

Sartono mendukung program revolusi mental yang digagas oleh Presiden Jokowi. Untuk mendukung program revolusi mental tersebut, ia menyarankan audit seluruh kekayaan pejabat lembaga negara.

“Setuju 100 persen audit total," tegas dia.

Baca Juga

Kasus Anaknya Jadi Kontroversi, Rafael Alun Mundur dari ASN Kemenkeu

Sartono mengungkapkan audit menyeluruh para pejabat tersebut perlu dilakukan agar penerimaan negara dapat berjalan optimal.

Ia menduga tak optimalnya pendapatan negara selama ini lantaran banyaknya oknum pejabat yang 'bermain' sehingga harta kekayaan mereka naik tidak wajar.

“Sehingga pendapatan negara akan maksimal,” ujarnya.

Tak hanya itu, menurut Sartono, diperlukan sistem yang berkelanjutan terkait dengan audit para pejabat. Sehingga nilai-nilai moral bisa ditanamkan dalam menggunakan uang rakyat.

"Itu penting untuk dilakukan guna mencegah sikap mewah dan hedonisme dari para pejabat-pejabat negara," pungkas Sartono. (Pon)

Baca Juga

KPK Tindaklanjuti Potensi Ketidakwajaran LHKPN Rafael Sejak 2020

#DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta SPPG dievaluasi setelah mobil MBG menabrak belasan siswa SDN 01 Kalibaru.
Soffi Amira - Jumat, 12 Desember 2025
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
Indonesia
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Lasarus juga menyoroti fakta bahwa negara telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pemenuhan peralatan dan kebutuhan operasional BMKG
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Indonesia
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
DPR meminta Menteri Kehutanan, Raja Juli, membuka nama 12 perusahaan yang menjadi penyebab banjir bandang di Sumatra.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
Indonesia
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Terdapat 64 rancangan undang-undang (RUU) yang siap menjadi fokus pembahasan pada tahun legislatif mendatang. ?
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Indonesia
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia sering disebut sebagai negara dengan istilah supermarket bencana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
DPR RI resmi mengesahkan Prolegnas Prioritas 2026 dan perubahan kedua Prolegnas 2025–2029, termasuk enam RUU baru seperti KUHAP dan Patriot Bond.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
Indonesia
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Komisi IV siap memberikan dukungan politik agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui aksi nyata
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Indonesia
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Indonesia
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Slamet menekankan bahwa penyelesaian masalah kerusakan hutan tidak cukup hanya melalui regulasi dan kebijakan teknis semata
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Indonesia
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Aqib mengusulkan agar Menteri Lingkungan Hidup dan Bapeten mengadakan rapat koordinasi khusus
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Bagikan