Gaya Hidup Mewah Eks Pejabat Pajak Bukti Revolusi Mental Gagal Total
Rubicon milik Mario Dandy Satriyo pelaku penganiayaan terhadap Dandy di Jakarta Selatan. Foto: Istimewa
MerahPutih.com - Kekayaan tidak wajar dan gaya hidup mewah mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo menjadi bukti bahwa program revolusi mental yang digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) gagal total.
Hal tersebut disampaikan angota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Sartono Hutomo menanggapi gaya hidup mewah Mario Dandy Satriyo anak Rafael Alun Trisambodo yang menjadi sorotan masyarakat.
Baca Juga
Rabu Lusa, KPK Panggil Rafael Alun Trisambodo Klarifikasi Harta Rp 56 Miliar
Mario Dandy Satriyo menjadi sorotan setelah melakukan penganiayaan kepada anak pengurus GP Ansor hingga koma.
“Merebaknya harta kekayaan tak wajar dan gaya hidup mewah dari keluarga Rafael Alun Trisambodo menunjukkan program revolusi mental gagal total,” kata Sartono kepada wartawan, Senin,(27/2).
Sartono mendukung program revolusi mental yang digagas oleh Presiden Jokowi. Untuk mendukung program revolusi mental tersebut, ia menyarankan audit seluruh kekayaan pejabat lembaga negara.
“Setuju 100 persen audit total," tegas dia.
Baca Juga
Kasus Anaknya Jadi Kontroversi, Rafael Alun Mundur dari ASN Kemenkeu
Sartono mengungkapkan audit menyeluruh para pejabat tersebut perlu dilakukan agar penerimaan negara dapat berjalan optimal.
Ia menduga tak optimalnya pendapatan negara selama ini lantaran banyaknya oknum pejabat yang 'bermain' sehingga harta kekayaan mereka naik tidak wajar.
“Sehingga pendapatan negara akan maksimal,” ujarnya.
Tak hanya itu, menurut Sartono, diperlukan sistem yang berkelanjutan terkait dengan audit para pejabat. Sehingga nilai-nilai moral bisa ditanamkan dalam menggunakan uang rakyat.
"Itu penting untuk dilakukan guna mencegah sikap mewah dan hedonisme dari para pejabat-pejabat negara," pungkas Sartono. (Pon)
Baca Juga
KPK Tindaklanjuti Potensi Ketidakwajaran LHKPN Rafael Sejak 2020
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan