Eros Djarot Usulkan Duet Ganjar-Mahfud MD ke PDIP

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 09 April 2023
Eros Djarot Usulkan Duet Ganjar-Mahfud MD ke PDIP

Budayawan dan politikus Eros Djarot memberi keterangan pers di sela dialog kebudayaan yang digelar di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis (2/3). ANTARA/Sumarwoto

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Budayawan sekaligus pengamat politik Eros Djarot menyodorkan bakal pasangan calon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kepada PDI Perjuangan. Ia yakin duet ini bisa memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Jika PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024, maka punya potensi besar untuk mengalahkan Koalisi Kebangsaan, apalagi jika menggandengkan Ganjar dengan sosok yang merepresentasikan sebagai pemberantas korupsi, Mahfud MD," kata Eros melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (9/4).

Baca Juga

Bertemu Jokowi di Masjid Zayed, Ganjar: Saya Diminta Cek Jalan Lokasi Pariwisata Jateng

Kata dia, duet Ganjar-Mahfud akan menjadi pasangan yang sulit dikalahkan pada Pilpres mendatang sebab Ganjar menjadi sosok pemimpin yang diidamkan masyarakat lewat terobosan dan sifat merakyatnya, sedangkan Mahfud MD bisa menjadi pelengkap untuk mewujudkan pemerintahan yang tegas dan bersih.

“Saat ini Indonesia memerlukan sosok pemimpin seperti itu. Mau berhadapan dengan Koalisi Kebangsaan maupun koalisi sebesar apapun, pasangan ini saya yakin akan jadi pemenang. Track record keduanya jelas kok. Clear," ujarnya.

Jika rekam jejak Ganjar Pranowo bisa dilihat dari kepuasan masyarakat melalui lembaga-lembaga survei, maka Mahfud MD, lanjut Eros, memiliki riwayat sangat tegas dalam pemberantasan korupsi.

Baca Juga

Elektabilitas Ganjar Pranowo Berpotensi Turun

Dirinya mengisahkan keberanian Mahfud MD membuka skandal di Kementerian Keuangan, termasuk ketegasan yang bersangkutan saat berhadapan dengan anggota legislatif pada rapat dengar pendapat.

“Karakter seperti itulah yang cocok mendampingi Ganjar. Jika Ganjar mampu mewujudkan clean goverment, maka kekuatan itu perlu ditambah dengan keberanian pemberantasan korupsi," katanya.

Meskipun selama ini elektabilitas Mahfud MD masih rendah, Eros tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut karena menurutnya, konsistensi yang ditunjukkan Menteri Koordinator Politik dan Hukum itu akan dengan sendirinya mendongkrak elektabilitasnya, apalagi setelah dideklarasikan.

"Ditambah keduanya tidak memiliki beban sejarah apapun. Sosok seperti itulah yang tepat untuk menata Indonesia ke depan dan jika PDI Perjuangan mau kembali tampil sebagai pemenang Pilpres, maka pasangan Ganjar-Mahfud yang harus diusung," pungkasnya. (*)

Baca Juga

Relawan Ganjar Deklarasikan Sejuta Tanda Tangan di Jakarta

#Ganjar Pranowo #Mahfud MD #Capres 2024 #Pilpres #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Partai Demokrat ikut mempertanyakan posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 22 Juni 2026
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Indonesia
Nobar 'Ghost in the Cell', Ganjar Pranowo: Sindirannya Nyelekit
Ganjar menambahkan bahwa media seni dan budaya penting untuk melatih kepekaan agar para pemimpin dan masyarakat selalu sadar terhadap realitas.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
Nobar 'Ghost in the Cell', Ganjar Pranowo: Sindirannya Nyelekit
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Bagikan