Elektabilitas Ganjar Pranowo Berpotensi Turun Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng

MerahPutih.com - FIFA telah mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Indonesia. Hal itu diketahui melalui keterangan resmi induk sepak bola dunia, melalui keterangan yang diterbitkan pada Rabu (29/3) malam.

Elektabilitas Ganjar Pranowo berpotensi turun setelah penolakannya terhadap Timnas Israel berujung dicabutnya status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 oleh FIFA.

Baca Juga:

Piala Dunia U-20 Batal, PDIP Minta Masyarakat Tak Saling Menyalahkan

Pengamat politik sekaligus peneliti senior dari lembaga Surabaya Survey Center (SSC) Surokim Abdussalam menyebut, potensi jebloknya elektabilitas nama Gubernur Jawa Tengah yang digadang-gadang bakal maju pada Pilpres 2024 itu lantaran perhelatan Piala Dunia U-20 sudah dinantikan oleh masyarakat Indonesia.

Pencabutan status tuan rumah itu juga digolongkannya sebagai peristiwa besar yang harus dihadapi Ganjar Pranowo.

"Dampaknya itu serius bagi elektabilitas Pak Ganjar. Piala Dunia U-20 ini juga jadi perhatian publik," ujarnya.

Ia menilai, langkah penolakan yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo merupakan cara menunjukkan loyalitas pada partai yang menaunginya, yakni PDI Perjuangan.

Hal ini dikarenakan penolakan Timnas Israel datang dari PDI Perjuangan yang didasari rasa kemanusiaan. Namun, langkah penolakan yang akhirnya juga dilontarkan Ganjar Pranowo pada akhirnya memunculkan polemik baru, khususnya di mata pencinta bola dan kaum milenial.

"Jika tidak ada upaya serius (menangani) situasi ini, terdapat potensi (persoalan) bisa bergulir lebih masif lagi. Sungguh ini bisa menjadi 'jebakan batman' yang halus terhadap Pak Ganjar. Dalam hal ini, Pak Ganjar masuk perangkap tersebut," ujarnya.

Surokim menegaskan, keputusan menolak kedatangan Timnas Israel ke Indonesia oleh Ganjar yang berujung pada dicabutnya status tuan rumah Piala Dunia U-20 merupakan hal yang bertolak belakang dengan keinginan Presiden RI Joko Widodo.

Piala Dunia U-20 juga merupakan ajang prestisius yang dinantikan oleh Jokowi. Hal itu bisa dilihat dari keseriusan pemerintah mematangkan seluruh persiapan menyambut perhelatan turnamen sepak bola kelompok usia, mulai 20 Mei hingga 11 Juni 2023.

"Selama ini kekuatan endors Pak Ganjar ada di Presiden Jokowi. Menurut saya, Presiden akan sangat marah dengan kenyataan pembatalan ini. Situasi itu akan merugikan Pak Ganjar menuju 2024 yang butuh dukungan Pak Jokowi," ucapnya.

Surokim menyarankan agar Ganjar Pranowo tidak bersikap reaktif pada banyaknya protes yang dilayangkan masyarakat, khususnya melalui media sosial.

"Tidak emosional terhadap keberatan netizen. Kemudian harus memperkuat strategi transfer device dan fokus kerja sebagai gubernur untuk memperbaiki kinerja Pemprov Jateng," kata dia.

Selain Ganjar, Gubernur Bali Wayan Koster juga melakukan penolakan serupa terhadap Timnas Israel yang akan bertanding di Piala Dunia U-20.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku kecewa setelah Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U-20.

"Ya, kecewalah, kami sudah siapkan sejak awal kok, 'kan tinggal beberapa catatan saja yang bisa kami lakukan," katanya. (*)

Baca Juga:

Shin Tae-yong Ungkap Kondisi Anak Asuhnya setelah Piala Dunia U-20 Batal

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polda Jateng Pastikan Tidak Ada Penodongan Pistol di Keraton Surakarta
Indonesia
Polda Jateng Pastikan Tidak Ada Penodongan Pistol di Keraton Surakarta

Konflik internal yang terjadi di Keraton Kasunanan Surakarta menjadi keprihatinan banyak pihak termasuk jajaran kepolisian.

Pasukan Elite Kopasgat TNI AU Dikirim Selamatkan WNI di Sudan
Indonesia
Pasukan Elite Kopasgat TNI AU Dikirim Selamatkan WNI di Sudan

WNI yang kini terjebak dalam konflik perang saudara di Sudan sebanyak 39 orang.

Mantan Ketua MK Sebut Pemanggilan Cak Imin oleh KPK Aneh
Indonesia
Mantan Ketua MK Sebut Pemanggilan Cak Imin oleh KPK Aneh

Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015 Hamdan Zoelva menyebut pemanggilan Muhaimin Iskandar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sarat muatan politis karena dilakukan setelah Ketua Umum PKB itu mendeklarasikan diri sebagai bakal cawapres bersama Anies Baswedan.

KPK Dikabarkan Tangkap Gubernur Papua Lukas Enembe
Indonesia
KPK Dikabarkan Tangkap Gubernur Papua Lukas Enembe

Penangkapan bekas Bupati Puncak Jaya itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo.

[HOAKS atau FAKTA]: Tolak Ganjar, Kader Senior PDIP Deklarasi Dukung Anies
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tolak Ganjar, Kader Senior PDIP Deklarasi Dukung Anies

Beredar sebuah video dari channel youtube TEROPONG ISTANA dengan klaim narasi yang menyatakan bahwa kader senior PDIP tolak capreskan Ganjar dan deklarasikan Anies.

Bacuya Maskot Piala Dunia U-17, Gibran: Tidak Mubazir Dulu Dipakai Piala Dunia U-20
Indonesia
Bacuya Maskot Piala Dunia U-17, Gibran: Tidak Mubazir Dulu Dipakai Piala Dunia U-20

Bacuya terinspirasi oleh warna bendera nasional Indonesia, laut biru kehijauan dan arusnya yang mengalir melintas nusantara.

[HOAKS atau FAKTA]: Putra Mahkota Arab Gratiskan Ibadah Haji 2023
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Putra Mahkota Arab Gratiskan Ibadah Haji 2023

Beredar informasi di media sosial Facebook bahwa Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman menawarkan bantuan untuk menunaikan ibadah haji secara gratis pada tahun 2023 bagi 400 ribu orang.

Dirobohkan, Bangunan Cagar Budaya Mangkunegaran Rata dengan Tanah
Indonesia
Dirobohkan, Bangunan Cagar Budaya Mangkunegaran Rata dengan Tanah

Pembongkaran pendopo kompleks Dalem Tumenggungan yang ada di kompleks bersejarah itu sangat disayangkan karena bangunan tersebut sudah disahkan menjadi Bangunan Cagar Budaya (BCB) oleh Pemerintah Kota Surakarta pada 2021.

DPR Nilai Wacana Kenaikan Biaya Perjalanan Haji Rugikan Jemaah
Indonesia
DPR Nilai Wacana Kenaikan Biaya Perjalanan Haji Rugikan Jemaah

Rencana Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menaikkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji tahun 2023 terus mengundang sorotan.

DPRD DKI Minta Pemprov Tidak Coret Pemilik Motor dari Daftar KJP
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tidak Coret Pemilik Motor dari Daftar KJP

DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan DKI tak mencoret pemilik kendaraan bermotor roda dua yang terdaftar sebagai peserta Kartu Jakarta Pintar (KJP) lantaran tak semuanya tergolong mampu.