Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Romahurmuziy meminta dugaan operasi penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Pemilu 2024 dihentikan.
Pria yang karib disapa Romi ini mengaku sudah mendengar sejak sebelum pemilu, ada operasi pemenangan PSI yang dilakukan aparat dengan menarget penyelenggara pemilu daerah. Operasi itu agar PSI memperoleh 50.000 suara di tiap kabupeten/kota di Pulau Jawa, dan 20.000 suara di tiap kabupaten/kota di luar Pulau Jawa.
Romi menjelaskan, ini dilakukan dengan menggunakan dan membiayai jejaring ormas kepemudaan tertentu, yang pernah dipimpin salah seorang menteri untuk memobilisasi suara PSI.
Baca Juga:
PDIP Soroti Daftar Pemilih Tambahan Tembus 5.378 Orang di Solo
“Setidaknya itu yang saya dengar dari salah satu aktivisnya, yang diberikan pembiayaan langsung oleh aparat sebelum pemilu. Namun hal ini sepertinya tidak berjalan dengan mulus sehingga perolehan berdasarkan quick count jauh di bawah harapan lolos parliamentary threshold (PT),” kata Romi dalam keterangannya, Senin (4/2).
Dikatakan, akurasi quick count menurut pimpinan lembaga-lembaga survei senior adalah plus-minus 1 persen, sehingga untuk lolos PT 4 persen dibutuhkan setidaknya angka quick count lebih dari 3 persen.
Artinya, kalau sebuah partai mendapat quick count 3 persen, dalam real count dapat dibenarkan jika mendapat 4 persen, atau bisa juga sebaliknya bisa dibenarkan jika hanya mendapat 2 persen. Sedangkan angka di seluruh lembaga survei, quick count PSI tertinggi kurang dari 2,95 persen.
Baca Juga:
Lawan Arah, 623 Kendaraan Ditindak Personel Dishub dan Polda Metro
Belakangan setelah pencoblosan, Romi mendapat informasi ada upaya meloloskan PSI ke parlemen dengan 2 modus yakni, memindahkan suara partai yang jauh lebih kecil, yang jauh dari lolos PT kepada coblos gambar partai tersebut dan/atau memindahkan suara tidak sah menjadi coblos gambar partai tersebut.
“Setelah melihat Sirekap beberapa hari terakhir, mulai muncul keanehan-keanehan yang disinyalir oleh beberapa surveyor seperti Prof Burhanuddin Muhtadi dan Yunarto Wijaya,” katanya.
Lebih lanjut, kenaikan suara PSI dari beberapa TPS, sebagaimana dimuat di grafik akun X Burhanuddin Muhtadi, terjadi kenaikan tajam yang menyimpang dari trend line. Bahkan, ada yang input Sirekap dari 110 TPS menyumbangkan sekitar 19.000 suara, yang berarti 173 suara per TPS.
Romi melanjutkan, penggelembungan suara PSI banyak terungkap, bukan di tingkat TPS, tapi diduga mulai di pleno tingkat kecamatan.
Penggelembungan suara PSI diduga terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM). Setiap penggeseran suara tidak sah menjadi suara PSI, jelas merugikan perolehan seluruh partai politik peserta pemilu.
Romi menegaskan PPP siap membawa hal ini sebagai materi hak angket. Pihaknya akan mendesak pemanggilan seluruh aparat negara yang terlibat, mulai dari KPPS, PPS, PPK, KPUD dan KPU serta Bawaslu dan seluruh perangkatnya.
Baca Juga:
Koalisi Masyarakat Sipil: Pemilu 2024 Telah Dibajak Rezim Jokowi
“Juga tidak tertutup kemungkinan aparat-aparat negara lainnya kita panggil. Soal laporan kecurangan kepada Bawaslu, itu diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Tapi secara politik, DPR akan melakukan percepatan dan terobosan melalui hak angket agar tindakan-tindakan kecurangan Pemilu semacam ini dihentikan!” tegasnya.
PPP juga menyerukan secara terbuka kepada para penyelenggara pemilu, khususnya KPU di semua tingkatan, untuk segera menghentikan operasi senyap ini dan dalam 1x24 jam mengembalikan input perolahan suara PSI ke angka sebenarnya.
"Setiap tindakan memanipulasi hasil pemilu mengandung delik pidana pemilu, dan melindungi setiap 1 suara rakyat, adalah sama dengan mengawal kelurusan demokrasi di Indonesia," pungkasnya. (Pon)
