Eks KSAU Agus Supriatna jadi Saksi Sidang Korupsi Helikopter AW-101 Mantan KSAU Marsekal (Purn) Agus Supriatna memberikan keterangan seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Rabu (6/6). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

MerahPutih.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi helikopter Agusta Westland 101 (AW-101) dengan terdakwa bos PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh alias John Irfan Keneway.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan eks Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal (Purn) Agus Supriatna sebagai saksi.

Baca Juga

Disebut Terima Uang Korupsi Helikopter, Begini Respons Kubu Eks KSAU Agus Supriatna

Selain Agus, jaksa juga memanggil empat saksi lainnya yakni, Asisten Perencanaan dan Anggaran (ASRENA) KASAU TNI AU periode 2015-Februari 2017 Supriyanto Basuki, Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Udara (KADISADA AU) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) periode 2015-20 Juni 2016 Heribertus Hendi Haryoko.

Kemudian, Sekretaris Dinas Pengadaan Angkatan Udara (SESDISADA AU) TNI AU yang juga menjabat sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Ketua Panitia Pengadaan Helikopter Angkut Fransiskus Teguh Santosa; dan Angga Munggaran mewakili PT Karsa Cipta Gemilang.

"Betul, hari ini jaksa KPK memanggil lima orang sebagai saksi di sidang terdakwa IKS (Irfan Kurnia Saleh)," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (21/11).

Belum terkonfirmasi, apakah Agus dan empat saksi lainnya akan menghadiri sidang tersebut. Namun, berdasarkan fakta sidang sebelumnya, Agus disebut menerima uang Rp 17,73 miliar sebagai dana Komando, dari Irfan Kurnia Saleh.

Adapun, dalam perkara ini, Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Direktur PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh alias John Irfan Kenneway melakukan tindak pidana korupsi.

Baca Juga

KPK Dalami Korupsi PT DI Lewat 2 Eks KSAU

Irfan didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 738.900.000.000,00 atau Rp 738,9 miliar.

Perbuatan Irfan dilakukan secara bersama-sama dengan sejumlah pihak yakni Eks KSAU Agus Supriatna, Lorenzo Pariani selaku Head of Region Southeast Asia Leonardo Helicopter Division Agusta Westland Products, Bennyanto Sutjiadji selaku Direktur Lejardo Pte Ltd, Heribertus Hendi Haryoko mantan selaku Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Udara (KADISADA AU), Fachri Adamy selaku mantan Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Udara, dan Wisnu Wicaksono selaku Mantan Kepala Pemegang Kas (PEKAS) Mabes TNI AU.

Dalam surat dakwaan Irfan disebut melakukan pengaturan spesifikasi teknis, proses pengadaan, penyeragan barang hasil pengadaan, Helikopter AW-101 secara bersama-sama dengan para pihak yang disebutkan di atas.

Irfan juga didakwa memperkaya diri sendiri dan orang lain. Secara perinci jaksa menyebut Irfan memperkaya dirinya sebesar Rp 183.207.870.911.

Irfan juga turut memperkaya Agus Supriatna sebesar Rp 17.733.600.000,00, memperkaya korporasi yaitu perusahaaan Agusta Westland sebesar 29,5 juta dollar AS atau senilai Rp 391,616,035,000,00 serta memperkaya perusahaan Lejardo Pte Ltd, sebesar 10,95 juta dollar AS atau senilai Rp 146.342.494.088,87. (Pon)

Baca Juga

Korupsi Helikopter AW-101, Eks KSAU Mangkir Panggilan KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Indonesia Siapkan Nilai Ekonomi Karbon untuk Reformasi Subsidi Energi
Indonesia
Indonesia Siapkan Nilai Ekonomi Karbon untuk Reformasi Subsidi Energi

Indonesia sedang dalam proses persiapan penerapan instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Instrumen NEK pada dasarnya memberi harga pada emisi karbon yang dihasilkan dari berbagai kegiatan produksi maupun jasa

Jokowi Bakal Lakukan Kunjungan 3 Negara Asia Timur
Indonesia
Jokowi Bakal Lakukan Kunjungan 3 Negara Asia Timur

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) diagendakan melakukan kunjungan ke tiga negara selama tiga hari sejak 26 Juli hingga 28 Juli 2022.

Sanksi Setengah Hati Uni Eropa Terhadap Pasokan Minyak Dari Rusia
Dunia
Sanksi Setengah Hati Uni Eropa Terhadap Pasokan Minyak Dari Rusia

Para pemimpin setuju bahwa pengecualian soal embargo akan diberikan pada Hongaria dan negara-negara lainnya yang khawatir akan dampak ekonomi dari penerapan sanksi.

Warga Lereng Merapi Diimbau Masukkan Surat Berharga ke Wadah Khusus
Indonesia
Warga Lereng Merapi Diimbau Masukkan Surat Berharga ke Wadah Khusus

Aktivitas Gunung Merapi meningkat usai mengeluarkan awan panas guguran (APG) sejauh 5 km ke arah tenggara.

Kelangkaan Kedelai Terjadi Tiap Tahun, Dedi Mulyadi: Harus Ada Langkah Serius
Indonesia
Kelangkaan Kedelai Terjadi Tiap Tahun, Dedi Mulyadi: Harus Ada Langkah Serius

Kebutuhan kedelai dalam negeri setiap tahunnya adalah 3 juta ton, sementara budi daya dan suplai kedelai dalam negeri hanya mampu 500 hingga 750 ton per tahun,

Pemprov DKI Naikkan Dana Hibah Parpol DKI Jadi Rp 40,88 Miliar
Indonesia
Pemprov DKI Naikkan Dana Hibah Parpol DKI Jadi Rp 40,88 Miliar

Angka kenaikkan dana hibah itu pun tak tanggung-tanggung sekitar Rp 13 miliar.

Proyek LNG Blok Masela Mandek, Jokowi Perintahkan Segera Cari Operator Baru
Indonesia
Proyek LNG Blok Masela Mandek, Jokowi Perintahkan Segera Cari Operator Baru

Pemerintah mendorong hadirnya mitra baru bagi Inpex Corporation, agar proyek Blok Masela bisa segera dimulai.

Ketua DPRD DKI Yakin Jokowi Pilih Calon Pj Gubernur Terbaik untuk Jakarta
Indonesia
Ketua DPRD DKI Yakin Jokowi Pilih Calon Pj Gubernur Terbaik untuk Jakarta

Sampai saat ini nama calon Penjabat (Pj) Gubernur pengganti Anies Baswedan belum juga muncul. Padahal, masa purna Anies kurang lebih satu setengah bulan lagi.

Kecelakaan Maut di Cibubur Jadi Peringatan Pentingnya Pemeriksaan Kelaikan Kendaraan
Indonesia
Kecelakaan Maut di Cibubur Jadi Peringatan Pentingnya Pemeriksaan Kelaikan Kendaraan

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengingatkan pentingnya pemeriksaan kelaikan kendaraan. Hal ini menanggapi soal kecelakaan maut truk Pertamina di Jalan Alternatif Cibubur, Kota Bekasi.

Karantina Dihapus, Wisman Membludak Masuk Indonesia
Indonesia
Karantina Dihapus, Wisman Membludak Masuk Indonesia

Satgas COVID-19 resmi mencabut aturan karantina bagi para pelaku perjalanan luar negeri (PPLN). Imbasnya, kedatangan dari luar negeri ikut meningkat. Pasca pencabutan aturan tersebut, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mencatat jumlah PPLN di Bali dan Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) mengalami peningkatan.