Efek Kaesang Ketua Umum, DPD PSI Solo Kebanjiran Pendaftar Kader Baru

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 30 September 2023
Efek Kaesang Ketua Umum, DPD PSI Solo Kebanjiran Pendaftar Kader Baru

Kaesang Pangarep menerima KTA sebagai kader PSI. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Solo kebanjiran pendaftar kader baru. Hal itu terjadi setelah putra sulung Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep bergabung dan jadi Ketua Umum, Sabtu (23/9).

Ketua DPD PSI Solo Antonius Yogo Prabowo mengatakan, hanya dalam hitungan hari, beberapa masyarakat mulai bergabung. Hal ini menjadi kebangkitan dari PSI, yang selama ini dianggap sebelah mata.

"Kami mulai merasakan efek bergabungnya Kaesang masuk PSI. Banyak warga menjadi kader baru PSI," kata Yogo, Sabtu (30/9).

Baca Juga:

Di Bawah Pimpinan Kaesang, PSI Terus Dirayu untuk Pastikan Dukungan ke Prabowo

Dikatakannya, tidak hanya Solo yang kebanjiran pendaftar kader PSI baru, tetapi hampir dirasakan semua DPD di sejumlah daerah.

Yogo mengatakan, ada yang mendaftar secara langsung ke kantor DPD Solo di Jalan Letjen Suprapto, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo.

"Ada juga yang mendaftar secara online. Yang datang ke kantor ada lima orang. Sedangkan yang mendaftar secara online banyak. Lebih dari 10 orang. Total ada sekitar puluhan sampai ratusan orang selama sepekan ini," kata dia.

Dia menjelaskan alasan mereka masuk PSI karena menggemari Kaesang. Selain itu, alasan gabung PSI setelah mereka kagum dengan isi pidato Kaesang.

"Ketika kami tanya kenapa mau masuk PSI, karena melihat dari pidato dari Kaesang, merupakan pidato politik anak muda, bikin adem," papar dia.

Baca Juga:

Momen Akrab Prabowo dan Kaesang di Perayaan HUT Luhut

Yogo mengaku ada juga kejadian kader lama yang keluar kembali masuk PSI setelah Kaesang menjadi Ketum. Mereka yakin, dengan dilantiknya putra bungsu Presiden Jokowi, bisa membawa PSI lebih maju, ketimbang dari Pemilu 2019 lalu.

"Kemudian ada juga anggota lama yang comeback. Dan kami terbuka. Kemudian kami daftarkan dengan KTA baru, karena KTA lama sudah dihapus dari sistem," ucap dia.

Disinggung soal banyak yang mempertanyakan status Kaesang yang baru dua hari menjadi anggota PSI, kemudian langsung menjabat sebagai Ketua Umum, Yogo mengatakan hal tersebut tak menjadi masalah di internal.

Sebab sebelum Kopdarnas berlangsung, seluruh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) bersama dengan Dewan Pembina dan Dewan Pendiri telah melakukan rapat pleno perihal pergantian Ketua DPP yang sebelumnya dijabat oleh Giring Ganesha.

"Secara AD/ART partai tak ada batasan masa bergabung agar bisa menjabat. Semua dari hasil voting yang dilakukan ketua DPW sebagai perwakilan kader di setiap Provinsi," pungkas Yogo. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Gibran Serahkan ke Megawati Terkait Kaesang Jadi Ketum PSI

#PSI #Kaesang Pangarep #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - 16 menit lalu
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harusnya memberikan perhatian lebih besar lagi terhadap kondisi infrastruktur jalanan di Ibu Kota.
Dwi Astarini - Sabtu, 30 Mei 2026
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Indonesia
Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Menurut dia, virus itu berpotensi menjadi pandemi seperti COVID-19 apabila tidak ditangani dengan baik.
Dwi Astarini - Kamis, 21 Mei 2026
 Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Indonesia
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
PSI beralasan kasus yang menyeret Grace bukan urusan partai karena melibatkan pernyataan yang menjadi tanggung jawab pribadi.
Wisnu Cipto - Rabu, 06 Mei 2026
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
Indonesia
Video 'Bro Ron' PSI Kena Bogem Mentah Viral, Polisi Langsung Ciduk Dua Pelaku di Menteng
Polisi segera mengambil tindakan tegas dengan menyeret dua orang terduga pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 05 Mei 2026
Video 'Bro Ron' PSI Kena Bogem Mentah Viral, Polisi Langsung Ciduk Dua Pelaku di Menteng
Indonesia
22 Ribu Anak di Jakarta Utara Putus Sekolah, Pemprov DKI Diminta Bertindak Cepat
Sebanyak 22 ribu anak di Jakarta Utara putus sekolah. DPRD DKI pun meminta Pemprov bisa bertindak cepat mengatasi masalah tersebut.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
22 Ribu Anak di Jakarta Utara Putus Sekolah, Pemprov DKI Diminta Bertindak Cepat
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Bagikan