DPRD Nilai Dinas PPKUKM DKI Belum Serius dalam Pembinaan UMKM DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Dicki Prasetia)

MerahPutih.com - Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) harus diperhatikan pemerintah supaya bisa naik kelas.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan, sejauh ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) belum serius membina pelaku UMKM. Pasalnya dalam rancangan APBD 2023, belum ada terobosan program untuk memajukan UMKM.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan, Dinas PPKUKM harus menambah kuota peserta dalam program pelatihan kewirausahaan serta pemberian modal alat untuk menunjang usaha mereka.

Baca Juga:

DPRD Tindak Lanjuti Minimnya Guru Agama Buddha-Hindu di Sekolah Negeri Jakarta

"Dukungan sarana prasarana dilihat dari pemberian alat-alat produksi, itu juga harus terakomodir. Mudah-mudahan bisa menjadi pondasi bagi masyarakat untuk bisa sama-sama mengoptimalkan perekonomian di DKI dari para UMKM," ujarnya.

Ismail mengimbau Dinas PPKUKM tetap bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan terhadap peserta yang telah selesai mengikuti pelatihan, dengan harapan alat penunjang usaha yang telah diberikan tepat sasaran dan dimanfaatkan secara optimal.

Pasalnya, kata dia, anggaran yang diberikan untuk program tersebut cukup besar, yakni Rp 5,5 miliar untuk pelatihan softskill, serta Rp 44,29 miliar untuk pelatihan hardskill dan bantuan alat yang diberikan kepada para peserta.

"Di sini letak sebenarnya pendampingan itu. Untuk memastikan apakah alat itu benar-benar dipakai atau tidak. Pendampingan yang jelas, sampai mereka bisa merintis hasil usahanya itu masuk ke dalam e-order juga,” katanya.

Baca Juga:

Pemprov dan DPRD DKI Tetapkan APBD 2023 Rp 82,5 Triliun

Tidak hanya itu, Ismail juga meminta adanya peningkatan kualitas bazar yang diselenggarakan rutin oleh Pemprov. Sebab tempat yang seharusnya jadi ajang promosi para UMKM itu dinilai masih jauh dari standar.

Dengan kata lain, lokasi bazar tidak mampu menarik pengunjung untuk datang, apalagi membeli hasil kerajinan maupun makanan yang dibuat oleh para peserta binaan Dinas PPKUKM.

"Kualitas bazar yang sering diadakan sepertinya terlalu monoton dan kurang memberikan impact. Banyak hal yang harus diperbaiki, pendampingan dalam penyajian barang, desain tempat bazar, serta cara promosinya," ungkap Ismail. (Asp)

Baca Juga:

Kantor Bappelitbang Kota Bandung Pindah Sementara ke Bekas Rumah Dinas Ketua DPRD

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Berkas Perkara Lengkap, Eks Petinggi Waskita Karya Adi Wibowo Segera Disidang
Indonesia
Berkas Perkara Lengkap, Eks Petinggi Waskita Karya Adi Wibowo Segera Disidang

Adi Wibowo akan segera diadili dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gedung kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, tahun anggaran 2011

Penonton MotoGP Mandalika Tak Perlu Tes PCR-Antigen Jika Sudah 2 Kali Vaksin
Indonesia
Penonton MotoGP Mandalika Tak Perlu Tes PCR-Antigen Jika Sudah 2 Kali Vaksin

“Penonton di mandalika yang sudah vaksin dosis kedua gak perlu tes antigen atau PCR lagi,” ujar Airlangga yang sekaligus Koordinator PPKM wilayah luar Jawa-Bali.

Bawaslu Janji Perkuat Pencegahan Sengketa Pemilu 2024
Indonesia
Bawaslu Janji Perkuat Pencegahan Sengketa Pemilu 2024

Bawaslu tengah menyusun pedoman dan alat kerja pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu 2024.

[HOAKS atau FAKTA]: Surya Paloh Telah Berpidato Usung Anies di Pemilu 2024
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Surya Paloh Telah Berpidato Usung Anies di Pemilu 2024

Sebuah video yang identik dapat dilihat pada akun Youtube bernama Ronald Tasliman. Akun ini mengunggah video serupa pada 1 Oktober 2014 lalu.

Kerugian Negara Akibat Dugaan Korupsi Proyek Peleburan Baja di PT KS Capai Rp 6,9 Triliun
Indonesia
Kerugian Negara Akibat Dugaan Korupsi Proyek Peleburan Baja di PT KS Capai Rp 6,9 Triliun

Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hasto Sebut Langkah NasDem Dukung Anies Nyapres Kontradiktif
Indonesia
Hasto Sebut Langkah NasDem Dukung Anies Nyapres Kontradiktif

Hasto menjelaskan bahwa ada kontradiksi dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai capres khususnya oleh parpol yang mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Panja Targetkan Sinkronisasi RUU TPKS Rampung Hari Ini
Indonesia
Panja Targetkan Sinkronisasi RUU TPKS Rampung Hari Ini

Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) fokus untuk menyelesaikan sinkronisasi dan harmonisasi.

Perppu Cipta Kerja Dinilai Untuk Gugurkan Putusan MK
Indonesia
Perppu Cipta Kerja Dinilai Untuk Gugurkan Putusan MK

Saleh menilai pemerintah perlu menjelaskan apakah betul bahwa resesi ekonomi global bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk menyebutkan adanya kegentingan yang memaksa.

Ditolak PKS, Baleg DPR Setuju RUU TPKS Dibawa ke Paripurna
Indonesia
Ditolak PKS, Baleg DPR Setuju RUU TPKS Dibawa ke Paripurna

Dari sembilan fraksi yang menyetujui, hanya fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak RUU TPKS dilanjutkan ke Paripurna.

6.452 Jemaah Haji Sudah Tiba di Tanah Air
Indonesia
6.452 Jemaah Haji Sudah Tiba di Tanah Air

Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan akan melakukan pemantauan kesehatan kepada setiap jamaah yang tiba di Tanah Air.